5 Pembelaan Menko Luhut izinkan proyek reklamasi Jakarta dilanjutkan

Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, memutuskan untuk mengizinkan kembali pengerjaan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Reklamasi Teluk Jakarta sempat dihentikan oleh menko kemaritiman sewaktu masih dijabat Rizal Ramli.

Proyek reklamasi Teluk Jakarta sejauh ini terus menjadi perbincangan karena banyak permasalahan sepanjang pelaksanaannya.

Adhie M Massardi, jubir Presiden Gus Dur menyatakan ada kongkalikong antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan pengembang reklamasi untuk melengserkan Rizal Ramli. Rizal Ramli selama ini keras menentang kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta.

"Setelah menerjang dan menyerang dengan lantang pengembang pencemar lingkungan yang oleh Gubernur Ahok diberi keleluasaan menguruk (reklamasi) pantai utara Jakarta, Menko Maritim & Sumber Daya Rizal Ramli dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana, lalu diberitahu bahwa dirinya dikeluarkan dari jajaran kabinet," ujar Adhie.

Adhie mengaku tidak kaget karena sejak masuk kabinet Rizal Ramli memang jadi gangguan serius bagi mereka yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, demi keuntungan bisnis keluarga dan kroninya. Makanya dengan berbagai cara mereka menekan presiden untuk menyingkirkan Rizal dari Istana.

Pernyataan Adhie ini seolah berkait dengan pernyataan Ahok beberapa waktu. Ahok menyebut pengembang turut membantu Jokowi sehingga mantan Wali Kota Solo itu bisa menjadi presiden.

Pernyataan Ahok itu dia sampaikan dalam rapat antara Jakarta Propertindo mengenai Alat Keruk Lumpur waduk Pluit bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, termasuk Ahok. Ucapan Ahok itu tersebar luas di Youtube dengan judul '26 Mei 2015 Gub Basuki T Purnama menerima paparan dari Jak Pro'.

"Pak Jokowi tidak akan bisa jadi presiden kalau mengandalkan APBD. Saya ngomong jujur kok. Jadi selama ini kalau bapak-bapak ibu-ibu, semua yang terbangun sekarang, rumah susun, jalan inspeksi, waduk, itu semua (bantuan) pengembang," kata Ahok dalam rekaman di menit 4.54 video tersebut.

Lalu apa pembelaan Menko Luhut yang mendasari keputusannya untuk mengizinkan kembali proyek reklamasi dilanjutkan? Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

Aspek hukum dan lingkungan tidak ada masalah

Menko Luhut mengatakan semua aspek proyek reklamasi mulai dari lingkungan hingga hukum sudah tidak ada masalah."Semua orang terkait yang mau hadir. Kita sudah putuskan, kita putuskan ya kita lanjutin. Semua yang kita lihat yang punya dampak ditakutkan dari aspek hukum, aspek legal, lingkungan, PLN, tidak ada masalah," katanya di Kantornya, Jakarta.

Izin dilanjutkan sudah direstui seluruh pihak

Menko Luhut mengungkapkan seluruh pihak terkait yang bersinggungan dengan proyek reklamasi Jakarta sudah menyetujui pembangunan dilanjutkan."PLN kemarin bicara, kemudian BPPT bicara, semua ahli saya sertakan, jadi jangan kita bicara dipolitisir. Saya mau semua bicara profesional, itu semua sudah kita lakukan assessment dan kami sampai pada kesimpulan bahwa keputusan untuk melanjutkan itu yang terbaik," ujarnya.

Proyek reklamasi menyangkut reputasi pemerintah

Menko Luhut menjelaskan proyek ini menyangkut reputasi pemerintah. Sebab, rencana reklamasi Teluk Jakarta sudah ada sejak zaman Presiden Soeharto melalui Keputusan Presiden 52 tahun 1995 tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta."Ini menyangkut reputasi pemerintah. Kita harus konsisten dengan itu. Dan menurut kami, semua sudah dipenuhi dan semua bisa jalan," pungkasnya.

Pemerintah tak punya alasan menghentikan

Menurut Menko Luhut, pemerintah tidak memiliki alasan untuk menghentikan reklamasi pulau tersebut."Tidak ada alasan untuk menghentikan. Setelah kita periksa aspeknya, legalnya, lingkungan hidup, teknis semua, tidak ada alasan untuk menghentikan itu," ungkap Luhut di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Perairan di sekitar proyek sudah tidak menguntungkan untuk nelayan

Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) ini mengatakan, dirinya telah meninjau langsung lokasi Pulau G. Menurut dia, air di lokasi tersebut sudah tercemar lingkungan. Dengan demikian, tidak layak menjadi pusat mata pencaharian para nelayan setempat."Ya memang airnya sudah kumuh. Jadi enggak mungkin orang mancing di sana," terangnya.