5 Pembelaan pemerintah untuk Freeport

Merdeka.com - Kemarin, Rabu (22/5), pemerintah akhirnya bertemu dengan para petinggi PT Freeport. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik memanggil CEO Freeport McMoran Copper & Gold Richard Adkerson didampingi Presiden Direktur Freeport Indonesia Rozik Seotjipto di kantor Kementerian ESDM.

Pertemuan antara pemerintah dan bos Freeport berlangsung tertutup selama lebih kurang 1 jam. Pemerintah meminta penjelasan Freeport terkait longsor di terowongan yang berada di area tambang emas Tembagapura, Papua pekan lalu. Akibat kejadian tersebut, 28 orang pekerja Freeport tewas tertimbun reruntuhan batu. Lima orang pekerja menderita luka ringan dan lima pekerja lagi menderita luka berat.

Kejadian ini mendapat perhatian pemerintah. Termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, penyikapan atas kasus ini cukup aneh. Sebab, Freeport menolak kunjungan dua menteri yang hendak dikirim SBY untuk meninjau langsung lokasi kejadian. Pihak Freeport beralasan kondisi yang kurang mendukung, menjadi faktor utama larangan itu. Pemerintah pun diam saja atas penolakan tersebut. Padahal, 28 nyawa putra Papua melayang karena kejadian itu.

Pemerintah daerah menampilkan kesan membela Freeport. Tidak hanya itu, usai menggelar pertemuan dengan bos Freeport, justru Jero Wacik yang menjelaskan kesulitan Freeport dalam proses evakuasi, sehingga 28 orang tidak bisa diselamatkan.

Berikut lima pembelaan pemerintah terhadap Freeport.

Medan dan evakuasi sulit

Jero Wacik menjelaskan bahwa 28 orang tidak bisa diselamatkan lantaran terkurung dalam ruangan yang tertimbun batu.

"Inilah yang berusaha diselamatkan tp suasana medan sulit. Jadi ruangan itu di bawah tanah. Mereka terjebak. Untuk mengeluarkan batu-batu tidak mudah. Batunya 500 ton. Kalau diambil orang tidak bisa, jadi pakai alat bor," jelas Jero Wacik.

Jangan salahkan Freeport

Gubernur Papua Lukas menilai, tak elok PT Freeport mutlak disalahkan terkait insiden yang menewaskan 28 pekerja itu.

"Soal keamanan juga kita tidak tahu, siapa ada di belakangnya. Karena masalah keamanan juga ada di Freeport. Jadi kita jangan salahkan mereka (Freeport)," kata Lukas saat konfrensi pers bersama Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (22/5).

Lukas yang saat pilgub kemarin diusung Partai Demokrat yakin Freeport sudah melakukan segala kemampuan yang mereka miliki selama proses evakuasi. Untuk itu, dia mengatakan tidak tepat kalau kesalahan dibebankan kepada perusahaan.

"Kami sudah sampaikan, peranan Freeport lebih besar pada Papua. Ada recovery, konstruksi jalan. Lebih pada menyejahterakan Papua, tidak hanya masukan anak bangsa di manajemen, tetapi juga menyejahterakan Papua. Kita masih tertinggal jauh, itu yang ingin saya sampaikan," lanjutnya.

Freeport dan kesempatan kerja putra Papua

Jero Wacik menuturkan, korban yang tewas dalam kejadian longsor di tambang Freeport adalah warga Indonesia yang menjalani training untuk bekerja di perusahaan tambang emas terbesar di Indonesia tersebut.

Jero menyebut Freeport sudah mengikuti anjuran pemerintah dengan memberi kesempatan pada putra-putra Papua untuk bekerja di Freeport. "Maka untuk training ini 25 orang papua, 15 orang non-Papua," kata Jero.

Freeport mau tanggung jawab

Jero Wacik mengaku sudah bicara dengan bos Freeport. Semua biaya yang dibutuhkan untuk pemakaman korban meninggal ditanggung sepenuhnya oleh Freeport. Termasuk biaya pengobatan bagi korban yang selamat.

"Semua keluarga korban yang meninggal diberi beasiswa," jelasnya.

Untuk santunan, kata Jero, semua sesuai aturan. "saya lihat tadi, tidak usah detail ada yang dapat santunan Rp 1 miliar," tegasnya.

"Kemudian bagi keluarga yg meninggal diberi prioritas utama kalau ada yg mau jadi karyawan Freeport," katanya.

Kesampingkan renegosiasi

Jero Wacik menolak anggapan kecelakaan kerja di Freeport Indonesia yang menewaskan 28 orang sebagai momen strategis untuk membahas kembali renegosiasi kontrak karya hasil tambang. Bahkan, Jero memilih untuk mengesampingkan sementara pembahasan soal renegosiasi kontrak karya. 

"Renegosiasi itu sulit, diucapkan saja sulit, apalagi mengerjakan. Tapi kita berjalan terus dengan Freeport, Newmont, Vale, dan tambang-tambang lain," ujar Jero saat jumpa pers di kantornya, Rabu (22/5).

Terpisah, hal serupa juga disampaikan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo. "Musibah yang terjadi itu musibah tidak ada yang dikaitkan (renegoisasi), namanya musibah," ujarnya di Bandung. (mdk/noe)