5 Permintaan Menteri Susi yang mengejutkan

Merdeka.com - Sejak didaulat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mulai menyita perhatian publik. Mulai dari perjalanan hidupnya, aksi dan gebrakannya di kementerian hingga pernyataannya yang keras menyangkut pengelolaan kelautan dan perikanan nasional.

Terutama soal perilaku nakal kapal asing yang mengeruk kekayaan laut Indonesia. Harus diakui, pernyataan keras atau kritikan yang disampaikan Susi membuat kuping orang-orang yang dikritik panas.

Biasanya, dari kritikan yang dilontarkannya terselip permintaan dan keinginan dari Susi. Tentunya yang menurut pandangannya baik bagi Indonesia dan tata kelola kelautan dan perikanan nasional.

Merdeka.com mencatat permintaan-permintaan Menteri Susi yang mengejutkan. Berikut paparannya.

Ingin berkuasa penuh di laut Indonesia

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti bakal menyurati Kementerian Kehutanan terkait tumpang tindih aturan kelautan di Indonesia. Susi menyebut saat ini masih banyak aturan kelautan yang berada di bawah Kementerian Kehutanan seperti aturan tentang penyu, terumbu karang, mangrove dan ikan arwana.

Susi menginginkan semua aturan tentang laut dan perikanan berada di bawah kementeriannya agar mudah dikoordinasikan. Susi tidak ingin ada aturan kontradiktif yang membatalkan semua kebijakannya.

"Kita akan meminta kembali semua itu di bawah koordinasi kita," ucap Susi dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Selasa (11/11).

Minta pengusaha tak menyogok dia

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti punya permintaan sekaligus menebar ancaman ke pengusaha. Susi meminta pengusaha tidak mencoba menyogok dia dan anak buahnya. Kaitannya dengan perizinan kapal dan lainnya.

Susi mengaku tidak segan mencoret pengusaha tersebut dari kegiatan kelautan dan perikanan. "Anda sogok pekerja saya di lapangan, saya blacklist anda dari semua perizinan. Jangan rusak petugas saya," ucap Susi dalam dialog bersama pengusaha di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (11/10).

Susi sadar betul, pengusaha selalu menginginkan urusan cepat rampung. Bahkan pengusaha kerap mengeluarkan sejumlah uang untuk melancarkan semua kemauannya.

"Pengusaha kan maunya beres, beres dan beres. Kalau Anda sogok kepastian pengusaha Anda tidak ada lagi setelah itu. Saya blacklist usaha Anda," tegasnya.

Indonesia keluar dari G20

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melihat masuknya Indonesia dalam forum 20 negara perekonomian terbesar dunia itu tidak ada manfaatnya.

Susi justru melihat kerugian yang harus diterima Indonesia. Kerugian itu harus dialami di sektor kelautan. Semisal, nilai ekspor Tuna Indonesia mencapai USD 700 juta. Gara-gara G20, Indonesia tidak dapat kemudahan zero persen tarif dan harus membayar tarif 14 persen dengan nilai USD 105 juta.

"Masuk G20 tidak ada untungnya untuk kelautan kita. Karena ini kita jadi kena impor tarif. Padahal nilai udang kita saja mencapai miliaran dolar Amerika. Kemudian ada impor tarif beberapa, tidak ada untungnya dibantu G20," ucap Susi dalam dialog bersama pengusaha di KKP, Jakarta, Selasa (11/10).

Dalam pandangannya, dengan keluar dari organisasi G20 justru membuat Indonesia lebih mandiri dan berdaulat serta berdiri di kaki sendiri seperti visi Presiden Joko Widodo.

"Kita semua orang dagang dan mau bisnis. Lobi diplomatik bukan kita, lobi kita perdagangan. Kalau kita keluar dari G20 maka negara untung USD 300-500 juta. Just get out dari G20. Tidak perlu gengsi pak, saya tidak perlu prestis," tutupnya.

Setop impor garam

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta agar impor garam dihentikan. Sebab, itu bertentangan dengan tugasnya meningkatkan produksi garam lokal.

"Portofolio di Kementerian Kelautan dan Perikanan bagaimana menghidupkan petani garam dengan dana miliaran rupiah. Ketika kami berusaha menghidupkan mereka, Kementerian Perindustrian buka impor garam industri," ucap Susi di kantornya, Jakarta, Selasa (11/10).

Susi mengaku sudah bertemu Menteri Perdagangan Rahmat Gobel dan Menteri Perindustrian Saleh Husin untuk meminta penyetopan impor garam.

"Saya bilang, 'saya menghidupkan petani garam kemudian Pak Gobel buka keran impor. Nanti dana untuk petani saya kasih saja ke bapak. Terserah bapak kasih mati atau hidup itu petani'," katanya

Minta KPK awasi kementeriannya

Tidak hanya menertibkan kapal asing ilegal, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga melakukan pembenahan dan reformasi birokrasi di kementeriannya. Dia menggandeng instansi penegak hukum, untuk mengawasi kementerian yang dipimpinnya. Ini dikaitkan dengan aksi penertiban kapal asing oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selama penghentian sementara atau moratorium izin kapal asing baru selama 6 bulan, Susi merapikan semua perizinan kapal di Indonesia. Susi mempersilakan KPK terlibat dalam penyelidikan izin kapal asing yang dilakukan kementeriannya.

"Nanti kita kerja sama dengan kepolisian dan KPK. KPK silakan masuk ke KKP melihat proses bisnisnya. Kita bukan hanya action penerbitan juga dalam policy kemungkinan dimainkan jadi tidak bisa," ucap Susi dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Selasa (11/11).