5 Pesanan pengusaha buat Prabowo dan Jokowi

Merdeka.com - Pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) sudah di depan mata. Saat ini, dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk periode 2014-2019, disibukkan dengan safari dan kampanye ke seluruh pelosok nusantara.

Capres dan cawapres nomor urut 1 Prabowo Subianto - Hatta Rajasa serta capres dan cawapres nomor urut 2 Joko Widodo - Jusuf Kalla (JK) rajin menyambangi seluruh lapisan masyarakat.

Mulai dari politisi, akademisi, mahasiswa, pengusaha kelas kakap, pengusaha kecil menengah, hingga rakyat jelata. Kedua pasangan 'menjual' program dan janji-janji seandainya terpilih menjadi orang nomor satu dan nomor dua di republik ini untuk lima tahun ke depan.

Beragam harapan dititipkan ke pundak kedua pasangan. Tidak hanya rakyat yang menginginkan hidup lebih layak dan sejahtera, harapan juga lahir dari kalangan dunia usaha. Baik Prabowo - Hatta maupun Jokowi-JK, beberapa kali bertatap muka secara langsung dengan pebisnis tanah air. Baik perorangan maupun secara organisasi.

Pengusaha diminta tidak terlibat terlalu jauh dalam urusan politik jelang peralihan kekuasaan. Salah satu alasannya karena ekonomi nasional tengah melambat. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UKM dan Koperasi Erwin Aksa menampik suasana beberapa asosiasi pengusaha kini terbelah akibat adanya aksi saling dukung.

Ketua umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Sarman Simanjorang meyakini tidak ada kubu-kubuan saat para pengusaha sedang berkumpul. Dia melihat, kalau ada pelaku usaha memberi dukungan kepada salah satu capres, itu justru atas permintaan tim sukses.

Dalam waktu dekat, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bakal mengundang dua pasangan capres dan cawapres. Agar pengusaha mengetahui strategi masing-masing capres, isu itu akan digali lebih mendalam ketika kadin menggelar dialog dengan keduanya pada 20 Juni 2014 mendatang. Terutama seputar masalah ekonomi yang luput dibahas dalam debat capres putaran II akhir pekan lalu.

Setiap pasangan capres dan cawapres berdialog dengan anggota Kadin dalam sesi berbeda, alokasi waktunya 1,5 jam. Topik yang dibahas menyangkut pangan, pertanian, kelautan, infrastruktur, hingga pengelolaan keuangan.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Organisasi dan Keanggotaan Anindya Bakrie menegaskan acara Kadin bukan upaya mengarahkan pengusaha memilih calon tertentu. Apalagi ayahnya, Aburizal Bakrie , merupakan mantan ketua Kadin yang kini memimpin Golkar dan menyokong pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa .

"Dua-duanya punya perspektif sendiri soal ekonomi. Apa yang coba dituju sama, how-nya beda. Kadin perannya untuk bisa menjembatani ini semua. Karena kebijakan yang paling penting justru implementasi dan kita yang melaksanakan di lapangan," katanya.

Pertemuan-pertemuan seperti ini lazim dilakukan untuk menitipkan pesan bagi calon pemimpin bangsa. Merdeka.com mencatat beberapa pesanan pengusaha untuk Prabowo dan Jokowi. Berikut paparannya.

Kontrak kerja sama dengan pengusaha

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) bakal menggelar dialog dengan dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada 20 Juni 2014 mendatang di Jakarta. Perkumpulan pengusaha nasional ini mengklaim ingin menggali pemikiran Prabowo Subianto dan Joko Widodo di bidang perekonomian, khususnya perdagangan dan pengembangan industri dalam negeri.

Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Organisasi dan Keanggotaan Anindya Bakrie 60 persen visi misi kedua capres di bidang ekonomi tak jauh beda, cuma beda metode pelaksanaan saja.

Cara dialog bertema 'membuat ekonomi mandiri, adil, dan berkelanjutan' itu akan dihadiri 90 asosiasi usaha dari pelbagai sektor, ditambah kamar dagang negara-negara asing. Diharapkan, kedua capres bersedia menandatangani kontrak kerja sama dengan KADIN, sebagai mitra implementasi kebijakan ekonomi seandainya terpilih.

"Kami sudah menyiapkan 16 pertanyaan kepada masing-masing capres dari titipan teman-teman KADIN. Kalau disetujui, kita ingin siapapun pemenangnya bersedia bekerja sama dengan KADIN," kata Anindya.

Prioritaskan pengusaha lokal

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia bakal mengundang dua calon presiden untuk berdialog mengenai isu-isu perekonomian. Tapi pengurus organisasi pengusaha terbesar di Tanah Air ini menolak mengkritik program Prabowo Subianto dan Joko Widodo yang sebagian disampaikan dalam debat kedua Komisi Pemilihan Umum akhir pekan lalu.

Wakil Ketua KADIN Rahmat Gobel menilai kedua kandidat sama-sama ramah pada investor. Program ekonomi yang ditawarkan para capres dianggap realistis, kendati berbeda fokusnya. Karenanya, sikap KADIN lebih pada penyamaan persepsi, bukan mengkritisi pandangan keduanya. Apalagi sampai mendukung secara terbuka salah satu calon.

Kadin berharap, Prabowo dan Jokowi mengutamakan pengusaha lokal. Isu ini pun telah disinggung kedua capres.

Dalam debat sebelumnya, kedua capres mengumumkan pendekatan yang nasionalistik dan proteksionis terkait investor asing. Prabowo menegaskan keberpihakannya di pengelolaan tambang, sementara Jokowi akan fokus membatasi kiprah perbankan asing di Indonesia.

Gobel melihat sikap keduanya yang proteksionis sudah benar. Pandangan nasionalistik inipun disampaikan bukan dengan semangat antiasing yang berlebihan. Terbukti Prabowo dan Jokowi mengaku masih butuh investor asing.

"Mereka investor asing itu pelengkap, justru investor lokal yg harus kita dorong. Memang justru kita harus memperkuat pengusaha dalam negeri," tandasnya.

Prioritaskan infrastruktur

Para pengusaha transportasi menaruh harapan besar kepada calon pemimpin yang terpilih dalam Pilpres 9 Juli mendatang. Harapan itu utamanya di bidang infrastruktur yang akan memudahkan perekonomian di segala bidang.

President Director Blue Bird Heavy Equipment, Bayu Priawan Djokosoetono berharap, pemerintahan yang baru harus fokus melakukan perbaikan sarana dan prasarana transportasi serta sektor industri yang juga menjadi tumpuan untuk mendukung ekonomi rakyat.

"Transportasi ini ada transportasi khusus dan transportasi umum yang harus diperbaiki. Dan itu bukan di kota besar saja, tapi di daerah-daerah. Karena publik layak mendapatkan transportasi yang layak, seperti bus taksi dan sebagainya, " jelas Bayu, disela-sela acara Seminar Pengembangan Pariwisata di Jawa Tengah di Kantor Kadin Jalan Imam Bonjol, Kota Semarang, Jawa Tengah Jumat (6/6).

Bayu menjelaskan perbaikan layanan transportasi itu penting mengingat sebagian besar pengusaha transportasi sangat membutuhkan peran pemerintah utamanya di bidang pariwisata. Terlebih Indonesia merupakan negara kepulauan yang terhubung antar pariwisata satu dengan lainnya.

Presiden Direktur PT Recapital Tbk Sandiaga S. Uno menuturkan perlunya pemimpin yang fokus pada isu-isu riil, khususnya infrastruktur. Hambatan pembangunan, menurutnya bisa diatasi bila pemerintahan kuat.

"Kita harap pemimpin terpilih nanti bisa menyusun suatu proses infrastruktur. Kendala lahan, dan masih ada permasalahan lain, maka diperlukan pemerintah yang berani," kata Sandiaga.

?Sekretaris HIPMI JAYA, David Nainggolan mengatakan diskusi yang mereka gelar bukan bentuk dukungan kepada calon presiden tertentu. Pengusaha sekadar mengumpulkan aspirasi untuk diserahkan kepada pemerintahan baru agar mampu membuat gebrakan, sehingga iklim investasi lebih baik.

"Kami juga berharap, pemerintahan baru nanti, menjadikan program infrastruktur sebagai prioritas utama," katanya.

Menteri ekonomi jangan politisi

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Noke Kiroyan mengingatkan perlunya presiden baru memilih menteri yang tepat. Jangan sampai akibat kontrak politik, posisi penting di pemerintahan diberikan pada sosok politikus.

Noke menekankan, khusus posisi menteri bidang perekonomian, harus diserahkan kepada sosok profesional.

"Kementerian terkait ekonomi, jangan diwakili orang politik, karena kepentingan poilitik didahulukan. Kita sarankan menempatkan orang itu yang seharusnya tidak ada kepentingan politik," ujarnya dalam Diskusi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) bertema "Harapan Para Pengusaha Pada Presiden dan Kabinet Baru", Jakarta, Jumat (6/6).

Cabut subsidi listrik orang kaya

Direktur Utama PLN Nur Pamudji mempunyai harapan besar pada presiden baru nantinya, khususnya untuk sektor kelistrikan Indonesia.?

"Siapapun presidennya nanti persoalan listrik sangat penting ditangani cara yang berbeda. Salah satu faktornya perizinan lokasi kehutanan harus berbeda yang selama ini berjalan," ucap Nur ketika ditemui di Jakarta, Senin (31/3) malam.

Dia berharap presiden baru nantinya bisa menyelesaikan masalah pembebasan tanah dengan inovasi baru. "Kemudian masalah sosial yang timbul karena pembangunan sarana kelistrikan harus berbeda. Sekarang membangun transmisi Pangkalan Susu saja sudah berlama lama dan itu berlarut larut. Caranya harus berbeda," tegasnya.

Di samping itu, Nur Pamudji berharap presiden baru nantinya bisa mencabut subsidi listrik dari golongan masyarakat kelas menengah. "Masalah golongan menengah yang andal, walaupun mahal itu lebih bagus dari pada murah tidak handal," tambahnya.