5 Pro dan kontra program BBM satu harga Jokowi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) secara resmi mencanangkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga saat meresmikan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Provinsi Papua, Selasa (18/10) siang. Nantinya harga BBM di Papua akan sama dengan di Pulau Jawa.

"Harganya seperti yang sekarang, contoh Rp 6.450 per liter (untuk Premium), sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun di Papua harganya dari Rp 50.000 per liter, ada yang Rp 60.000 per liter, sampai Rp 100.000 per liter. Bayangkan," ungkap Presiden.

Presiden Joko Widodo meminta kebesaran hati dan kesadaran dari masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kebijakan satu harga BBM tersebut. Dirinya masih memberikan toleransi terhadap kenaikan harga BBM di tingkat pengecer selama masih berada dalam batas kewajaran.

"Di luar pom bensin harganya naik sedikit wajar karena ada yang mengambil keuntungan. Tapi kalau harganya (Premium) kemudian menjadi Rp 25.000 per liter, itu tidak wajar. Harganya ada yang Rp 40.000 itu juga tidak wajar karena belinya hanya Rp 6.450 per liter. Itu yang menjadi catatan saya," ucap Presiden.

Presiden menjelaskan, kebijakan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat itu merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia menyinggung soal ketidakadilan bagi masyarakat Papua yang selama ini terus dibiarkan. Sebab, tidak seperti di Papua, sudah puluhan tahun masyarakat yang berada di Indonesia bagian Barat dan Tengah sudah menikmati harga BBM yang sama.

Presiden berharap, kebijakan BBM satu harga nanti juga membantu menumbuhkan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan, karena jelas biaya transportasi akan lebih murah, biaya logistik akan lebih murah, sehingga harga juga akan bisa diturunkan. "Ini memang step by step, tahapan demi tahapan," ujarnya.

Sebagai sebuah kebijakan, putusan ini menimbulkan pro dan kontra. Apa saja? Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

Jokowi akui Pertamina bakal merugi

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menyadari konsekuensi dari keputusannya menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua sama dengan daerah lain akan merugikan PT Pertamina. Sebab, dibutuhkan biaya logistik yang cukup besar untuk menyalurkan BBM tersebut ke wilayah Papua yang masih sulit dijangkau oleh layanan transportasi umum.Presiden menegaskan, sebagaimana dilaporkan Dirut Pertamina, bila kebijakan BBM satu harga tersebut diterapkan di Papua, maka Pertamina akan menderita kerugian sebesar Rp 800 miliar. Meski demikian, Presiden Jokowi bertekad untuk mewujudkan kebijakan tersebut dan menginstruksikan Pertamina untuk mencari solusinya.

Harga-harga di Indonesia Timur turun

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Sasmito Hadi Wibowo menyebut, kebijakan BBM satu harga yang dikeluarkan Presiden RI Joko Widodo akan berpengaruh terhadap harga bahan pokok. Seperti harga pangan yang menurun, karena harga bensin yang digunakan angkutan dalam distribusi pangan menurun.Terlebih lagi, lanjut Sasmito, harga kebutuhan pokok akan meningkat akibat cuaca ekstrem. Sehingga, dengan kebijakan tersebut, Sasmito berharap agar harga kebutuhan pokok di Indonesia Timur tetap stabil meski sedang menghadapi cuaca ekstrem."Kemudian dibantu dengan tol laut. Jadi kebutuhannya tidak terganggu. Misalnya di Maluku Utara kalau ada angin barat, itu tidak ada sebab apa-apa harganya bisa naik. Tapi karena adanya tol laut, saya kira akan membantu banyak, menurunkan harga barang dan jasa di Indonesia Timur. Dan inflasi lebih terkendali," imbuhnya.

Kerugian Pertamina tak seberapa dibanding pendapatan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, mengatakan meski Pertamina mengalami kerugian, namun hal tersebut dinilai masih sangat kecil dibanding pendapatan perseroan."Ya tidak masalah (biaya logistik) mahal. Kan secara keseluruhan bisnis Pertamina tidak rugi. Lah keuntungannya Rp 40 triliun, kerugiannya cuman Rp 800 miliar atau 2 persen saja," ujarnya.

Kebijakan ini berpotensi naikkan harga BBM

Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai, ada potensi masyarakat Indonesia ikut 'nombok' dalam kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di seluruh wilayah Indonesia. Potensi itu muncul karena adanya kemungkinan pembengkakan jumlah kerugian sebesar USD 800 miliar."Saya kira bisa saja (nombok)," ujarnya kepada merdeka.com di Jakarta.Dia mencontohkan, salah satu beban yang akan ditanggung oleh konsumen nantinya akan diterapkan melalui peningkatan harga BBM di pada Januari mendatang atau setelah evaluasi 3 bulan. Meski salah salah satu faktor untuk menaikkan harga BBM adalah harga minyak dunia, poin tersebut dianggap tidak akan berpengaruh dalam menaikkan harga.

Baru terjadi setelah 70 tahun RI merdeka

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno mengaku senang dengan adanya kebijakan satu harga BBM dari Aceh sampai Papua. Menurut Rini, kebijakan ini menjadi sebuah lompatan karena dilakukan tanpa menggunakan dana APBN. Selain itu, program ini juga baru terealisasi setelah 70 tahun Indonesia merdeka."Program BBM satu harga yang tercapai setelah 70 tahun merdeka, kita bisa berikan masyarakat Papua dan Kalimantan harga BBM sama semua di seluruh pelosok Indonesia. Ini lompatan, tak ada dana dari pemerintah, ini semua dana BUMN," ujar Rini.