5 Pujian Tax Amnesty dari pengusaha hingga Bank Amerika

Merdeka.com - Perjalanan program pengampunan pajak (Tax Amnesty) di Indonesia memang tak semulus yang diperkirakan. Selain peresmian Tax Amnesty sempat diundur, banyak pihak yang tak yakin akan keberhasilan dari program ini.

Bahkan, setelah UU No 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty dikeluarkan oleh pemerintah bersamaan dengan berbagai regulasi mengenai administrasi Tax Amnesty, beberapa gugatan justru dilayangkan untuk menggagalkan program ini.

Tak lama berselang, konglomerat Indonesia satu per satu mulai menunjukkan kepatuhan dirinya akan sistem perpajakan di Tanah Air. Tak dipungkiri, kehadiran para konglomerat ini justru membuat kesuksesan Tax Amnesty melambung tinggi.

Hal ini terbukti dari keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengumpulkan harta Tax Amnesty sebanyak Rp 1.029 triliun hanya dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan. Jumlah ini berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) yang disampaikan sebanyak 90.453 dari 89.564 wajib pajak yang tersebar di seluruh Indonesia.

Bahkan, Indonesia mendapatkan pujian dari Bank Terbesar Amerika Serikat karena berhasil melampaui ekspektasi pasar global dalam mengumpulkan dana deklarasi. Berikut, 5 pujian yang diberikan berbagai kalangan mengenai kesuksesan Tax Amnesty.

Jokowi senang Tax Amnesty tingkatkan kepatuhan wajib pajak

Di depan para ekonom, Presiden RI Joko Widodo mengaku masih optimis program Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak akan berjalan dengan baik. Hal ini berguna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

"Saya sampai saat ini masih optimis dengan program ini. saya tidak bicara angka, tapi yang paling penting menurut saya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu kelihatan ada, kemudian kepatuhan dan kesadaran membayar pajak mereka ini saya lihat ada pergerakan yang sangat baik," ujar Presiden Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini menyebut, uang tebusan yang sudah masuk dalam program Tax Amnesty mencapai Rp 33 triliun lebih. Di samping itu, sudah ada sekitar 90.000 pengusaha yang berpartisipasi dalam program tersebut.

"Sampai hari ini, paling tidak tebusan kita sudah mencapai Rp 33 triliun lebih. Saya tadi membaca risetnya Citibank, ditulis di sini Tax Amnesty bergerak cepat dan ada deklarasinya sudah RP 1.029 triliun dan ini merupakan salah satu Tax Amnesty sukses yang ada di dunia, ini saya baca di judulnya saja saya sudah senang," ungkap Presiden.

Bank Amerika sebut realisasi Tax Amnesty di luar ekspektasi

Bank terbesar di Amerika Serikat (AS), JP Morgan menyebut program pengampunan pajak (Tax Amnesty) menjadi salah satu program repatriasi paling sukses di dunia. Hal ini dilihat dari pencapaian harta Tax amnesty yang mencapai Rp 1.029 triliun atau setara USD 76 miliar.

Analis JP Morgan Aditya Srinath mengatakan, capaian ini melebihi ekspektasi pasar global sebesar USD 30-50 miliar.

"Kami tidak mengesampingkan pengurangan tarif pajak nominal, jika hakim pemerintah amnesti sebagai sukses," ungkapnya seperti dilansir Barron's Asia, Sabtu (24/9).

Diperkirakan, hingga Maret 2017 Indonesia bisa mengumpulkan harta Tax Amnesty hingga Rp 2.000 triliun, dan menciptakan pendapatan fiskal sebesar 0,3 persen hingga 0,5 persen dari total produk domestik bruto (PDB) serta meningkatkan nilai tukar rupiah hingga 5 persen.

Kadin puji program Tax Amnesty dan minta perpanjangan waktu

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bidang Industri, Johnny Darmawan mengapresiasi langkah pemerintah dalam menerapkan program pengampunan pajak (Tax Amnesty). Salah satunya mengenai keputusan pemerintah untuk memperpanjang periode pertama Tax Amnesty dari September menjadi Desember.

Menurutnya, perpanjangan ini akan semakin menarik banyak wajib pajak untuk mengikuti Tax Amnesty. Sebab, periode pertama ini banyak dihabiskan untuk sosialisasi, sehingga masyarakat yang ingin memanfaatkan tarif murah tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan segala persyaratan.

"Atas nama Kadin saya terima kasih, pemerintah sangat mengakomodasi. Pemerintah menurut saya sukses kok. Ini pemerintah bisa lebih besar malah. Pemerintah bukan sengaja memperpanjang, tapi perpanjangan ini kompensasi buat Juli dan Agustus," katanya di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (23/9).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin Benny Soetrisno pemerintah juga harus memberikan kemudahan dalam mengisi formulir Tax Amnesty. Menurutnya, proses pendaftaran Tax Amnesty yang berbelit menjadi salah satu penghambat wajib pajak untuk mengikuti program ini.

"Biasanya lampiran. Kalau form nya sih mudah, tapi lampirannya yang cukup lama. Pak Bambang (Mantan Menteri Keuangan) dulu kan bilang hanya nomornya saja yang masuk lampiran. Saya takutnya saat praktiknya, mana lampiran surat-suratnya. Gitu, Kamu nyebut rumah jalan mawar, mana buktinya, oh bener di jalan mawar. Kalau pasti dilihat copy-nya, ini yang bikin lama," ujarnya.

Dia mengimbau agar kesempatan yang diberikan pemerintah harus diiringi keseriusan dari wajib pajak. Sehingga tidak hanya pemerintah dan masyarakat saling bahu membahu menyukseskan program ini.

"Ini wajar kalau ditunda. Tapi orang itu harus berjanji dan komit, kalau menurut saya ya," pungkas Benny.

Dulu Menggungat, Muhammadiyah berbalik dukung Tax Amnesty

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta pemerintah dapat memperpanjang waktu penerapan program Tax Amnesty. Langkah ini dilakukan lantaran ada beberapa poin-poin yang tidak dapat diberlakukan dalam jangka pendek.

Padahal, salah satu kelompok Islam di Indonesia ini telah mengajukan gugatan atau judicial review terhadap program ini, bersama dengan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dan Forum Komunikasi Pengusaha Kecil Menengah Indonesia (FKPKMI).

Ketua Majelis Diktilitbang Muhammadiyah Lincolin Arsyad menilai sembilan bulan kurang cukup untuk menarik dana dari luar negeri ke dalam negeri (repatriasi). Sehingga, dia menyarankan agar program ini dapat diperpanjang hingga tiga tahun.

"Ada beberapa hal yang sulit untuk dipenuhi dalam jangka pendek karena kita harus mengubah undang-undang dulu. Ya minta waktu tadi 9 bulan untuk lebih panjang," ucap dia di kantornya, Jakarta, Rabu (14/9).

Menurutnya, tujuan perpanjangan tersebut salah satunya guna memberikan pemahaman lebih dalam kepada masyarakat. Apabila waktunya hanya sedikit, maka tidak akan banyak masyarakat yang ikut program tersebut.

"Kan sekarang masyarakat banyak yang di lapis bawah enggak tahu (tax amnesty). Ya kita kan minta supaya diperpanjang 3 tahun. Lebih dari 9 bulan. Kita akan cari cara lain untuk mengefektifkan sosialisasi," tandasnya.

DPR nilai Tax Amnesty bisa mempercepat pembangunan nasional

Anggota Fraksi Golkar DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengajak konstituennya membayar pajak jika ingin menjadi bangsa yang merdeka. Pajak yang dibayarkan, kata dia digunakan untuk kesejahteraan rakyat seperti membangun sekolah di desa, membangun jembatan dan jalan, membayar gaji guru dan lain sebagainya.

Menurut Misbakhun, semangat patriotisme inilah yang harus dicanangkan di hati rakyat demi terwujudnya pembangunan nasional.

"Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang membiayai semua operasional pembangunan bangsanya dengan mandiri dari pajak dan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri," kata Misbakhun, Minggu (4/9).

Menurutnya, kehadiran UU No 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty menjadi jalan keluar dari sejumlah persoalan akut sektor perpajakan tersebut. Amnesti pajak memungkinkan adanya perbaikan di sektor perpajakan. Misalnya, perbaikan data wajib pajak hingga masuknya ribuan triliun dana warga negara Indonesia (WNI) yang selama ini disembunyikan di luar negeri (dana repatriasi).

"Nantinya dana tersebut bisa masuk ke berbagai sektor untuk mempercepat pembangunan nasional," ucapnya.

Lebih lanjut, Anggota DPR dapil Pasuruan dan Probolinggo ini menegaskan, Tax Amnesty bagian dari gagasan revoluasi mental Presiden Jokowi. Selain itu, Tax Amnesty juga dinilai sebagai kebutuhan negara, karena Indonesia menghadapi masalah besar, misalnya dalam hal tax ratio yang rendah. Karena itu kehadiran UU Tax Amnesty menjadi pintu bagi perbaikan sistem perpajakan.

"Ini kebutuhan negara yang mendasar. Kalau kita ingin negara berdaulat membiayai pembangunan, Ini kebutuhan negara, bukan presiden. Adalah tugas kita bersama untuk membangun kemandirian bangsa sebagaimana visi Nawacita Presiden Jokowi," pungkasnya.