5 Serangan pada paket kebijakan ekonomi yang dibanggakan Jokowi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengklaim paket kebijakan ekonomi telah menaikkan peringkat kemudahan berbisnis dan investasi. Ke-15 paket kebijakan ekonomi, menurutnya, bertujuan memangkas berbagai regulasi dan pita birokrasi yang panjang yang selama ini telah membelenggu ekonomi Indonesia.

"Hasil dari berbagai Paket Kebijakan Ekonomi itu terlihat dengan semakin meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap ketangguhan ekonomi Indonesia," ujarnya dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR, Jakarta.

Dalam peringkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EODB), lanjut presiden, posisi Indonesia meningkat dari peringkat 106 pada 2016, menjadi peringkat 91 pada 2017. Begitu pula Indonesia mendapat peringkat investment grade atau laik investasi dari tiga lembaga pemeringkat internasional, yaitu Standard and Poor’s Global Ratings, Fitch Ratings, dan Moody’s.

"Bahkan di dalam survei bisnis oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), posisi Indonesia naik ke peringkat 4 sebagai negara tujuan investasi prospektif."

Namun, paket kebijakan ini tetap mendapat sejumlah kritik. Terutama mengenai sisi efektivitasnya. Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

Paket kebijakan tak mampu dongkrak konsumsi masyarakat

Anggota Komisi XI DPR RI, Kardaya Warnika mengatakan, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah belum mampu mendongkrak konsumsi masyarakat. Tak hanya itu, katanya, investasi pun belum begitu menggembirakan."Iklim investasi mungkin dilihat oleh investor yang besar, masih belum cukup menarik. Jadi saya kira ini yang harus dipikirkan," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung DPR RI.Dia menuturkan, pemerintah harus meninjau ulang kebijakan-kebijakan investasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Mantan pejabat Kementerian ESDM ini menilai seharusnya pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas 7 persen.

Paket kebijakan tidak fokus

Institut For Development Of Economics and Finance (Indef) menilai paket kebijakan ekonomi I-XIV yang dikeluarkan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla belum berdampak pada perekonomian Indonesia.Peneliti The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus mengatakan paket-paket kebijakan yang telah dirilis oleh Pemerintah dinilai tidak fokus berdasarkan sektor yang ingin dituju."Berdasarkan kelompok atau subsektor industri, sebagian besar turun semua baik skala besar dan sedang. Saat ini sketor industri sedang mengalami masa-masa sulit karena peranannya telah mencapai titik rendah selama dua dekade terakhir," ujar Heri di kantor INDEF, Jakarta.Heri menegaskan paket kebijakan ini memberikan ekspektasi tinggi terhadap pasar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam kenyataannya hal ini masih jauh dari harapan.

Implementasi paket kebijakan lambat

Direktur Core Indonesia, Mohammad Faisal mengatakan paket-paket kebijakan tersebut dinilai tidak akan memberikan dampak yang efektif baik dari sisi teknis implementasi maupun dari sisi substansi kebijakan.Hal ini dapat dilihat dari sisi teknis implementasi. Di mana, paket kebijakan tersebut belum didukung oleh payung hukum yang bersifat permanen."Sosialisasi kepada pihak terkait masih rendah, sementara implementasi kebijakan oleh kementerian/lembaga terkait juga berjalan lambat. Selain itu, beberapa paket kebijakan sulit dievaluasi kemajuannya karena tidak memiliki target waktu yang terukur," ujarnya di Kantor Core Indonesia, Jakarta.

Paket kebijakan belum dirasakan pelaku usaha

Ketua Umum Kadin, Rosan Roeslani mengungkapkan, kondisi di dalam negeri yang tak kunjung membaik juga disebabkan karena berbagai paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah masih belum dirasakan seutuhnya oleh para pelaku usaha."Tentunya kita harapkan iklim usaha dan investasi bisa terus mendorong usaha pengembangan industri nasional. Iklim investasi yang kondusif melalui pelaksanaan secara penuh dari kebijakan deregulasi dan debirokratisasi sangat didambakan oleh para pelaku usaha di bidang industri dan perdagangan," ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Hotel Bidakara, Jakarta.Menurut dia, kinerja ekspor masih lemah dan defisit neraca transaksi berjalan melemah juga menjadi sinyal adanya penurunan peran industri dalam perekonomian secara umum. Untuk itu, dia meminta pemerintah segera menjalankan hilirisasi industri untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, memperkuat struktur industri, menyediakan lapangan kerja serta membangun daya saing dan produktivitas produk-produk dalam negeri.

Paket kebijakan minim evaluasi

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Bambang Haryo‎ Soekartono menilai 13 paket kebijakan yang kerap diobral pemerintah juga belum memberi dampak yang signifikan. Hal ini terjadi lantaran pemerintah enggan melakukan evaluasi dari paket kebijakan tersebut."Kita punya 13 paket kebijakan terus diobral. Tapi saya soroti paket kebijakan ini tidak dievaluasi dengan baik. Bisa 1 bulan, 3 bulan atau 6 bulan. Tapi ini tidak,"‎ tegasnya.Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani mengakui, meski sudah berjalan, namun ada beberapa paket kebijakan yang belum optimal. Sehingga, perlu dilakukan evaluasi agar tujuan dari kebijakan tersebut bisa sejalan dengan target pemerintah."Ada beberapa paket kebijakan belum berjalan seperti yang diharapkan. Tapi pemerintah telah merespons dengan membuat pokja (kelompok kerja) untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Ini hal yang positif dan kita cari bottlenecking dan kita cari solusinya," kata Hariyadi.