5 Sinyal hancurnya Indonesia hadapi pasar bebas ASEAN

merdeka.com Sekitar 1 decade yang lalu

Merdeka.com - Menyongsong pasar bebas ASEAN atau biasa disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bagai dua sisi mata uang. Satu sisi kebijakan ini akan menguntungkan Indonesia, namun sisi lain malah akan jadi boomerang yang menghancurkan negara sendiri.

Kesiapan pemerintah Indonesia sangat diperlukan menghadapi MEA, jika tidak Indonesia hanya akan menjadi pasar dan 'budak' negara ASEAN lainnya. Kesiapan pemerintah diperlukan tidak hanya pada proteksi produk dalam negeri namun juga pada sisi tenaga kerja.

Ekonom, Hendri Saparini menilai hingga saat ini pemerintah belum mempunyai kebijakan yang komprehensif menghadapi MEA pada awal 2015 mendatang. Menurut Hendri, negara lain seperti Malaysia dan Thailand sudah mempunyai strategi khusus agar negara mereka bisa mengambil keuntungan di pasar bebas ASEAN nantinya.

Orang lain juga bertanya?

Namun demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengklaim persiapan Indonesia menghadapi MEA sudah cukup matang. Kesiapan Indonesia bahkan disebut telah mengungguli Vietnam dan Laos.

"Kita sudah sejajar dengan Malaysia (persiapan menghadapi MEA). Sedangkan Laos dan Vietnam masih di bawah kita," ucap Hatta di kantornya, kemarin.

Menurut Hatta, rata-rata negara ASEAN baru mencapai kesiapan 78 persen untuk menjalankan MEA 2015. Hatta mengklaim Indonesia sudah siap menghadapi era liberalisasi kawasan itu, walau belum sebaik Singapura.

Namun, apakah benar Indonesia sudah siap menghadapi pasar bebas ASEAN? Merdeka.com mencoba merangkum beberapa bukti kekurangan pemerintah dalam menghadapi MEA 2015.

Kalah dari Thailand, Indonesia tak ada kebijakan komprehensif

Ekonom, Hendri Saparini menilai pemerintah tidak punya kebijakan dan persiapan menghadapi pasar bebas ASEAN. Padahal, implementasi kebijakan ini sudah di depan mata yaitu pada awal 2015 mendatang.

Menurut Hendri, negara ASEAN lainnya seperti Thailand sudah mempersiapkan diri menghadapi ini. Thailand dari dulu sudah fokus untuk mengembangkan produksi pertaniannya hingga keluar negeri.

"Mereka sampai ekspansi ke Myanmar untuk memasuki pasar Indonesia nantinya. Mereka sudah buat blue print masyarakat dan pengusaha. Didukung dan dibiayai serta diberikan insentif untuk ekspansi ke Myanmar," ucap Hendri beberapa waktu lalu.

Bukan hanya itu, China yang noteben Non-ASEAN disebut-sebut juga mempersiapkan diri untuk 'menggempur' negara ASEAN. "Pemerintah dan pengusaha mereka (China) bekerja 100 jam per minggu, kemudian muncul strategi kredit. Ekspor mereka di bayari Bank Exim di sana," tegasnya.

Hendri mempertanyakan kebijakan Indonesia dalam menghadapi pasar bebas Asean. Dalam pandangannya, Indonesia tak punya kesiapan sama sekali. "Kita juga harus punya strategi seperti itu. Misalnya pertanian, kita harus minta standardisasi."

Tak ada kebijakan mendukung produk dalam negeri

Menghadapi pasar bebas ASEAN mendatang, Indonesia dinilai belum mempunyai kebijakan yang mendukung produk dalam negeri. Hal ini terbukti dari otomotif RI yang tidak berkembang dari tahun 1970-an.

Ekonom, Hendri Saparini memaparkan Indonesia sudah mulai mengembangkan otomotif mulai tahun 1972, namun hasilnya tetap kalah dengan Malaysia yang baru mengembangkan otomotif sejak tahun 1980-an.

Hendri menilai, kondisi ini terjadi karena tidak ada aturan perindustrian yang mendukung produk dalam negeri. Seharusnya pemerintah mendorong agar produk dalam negeri lebih kompetitif, salah satunya dengan adanya standardisasi produk. Menurut Hendri, Malaysia saja sekarang sudah mampu membuat merek otomotif mereka sendiri yaitu Proton.

"Malaysia saja sekarang bisa ekspor dengan merek mereka sendiri. Merek kita cuma di belakangnya. Toyota Kijang. Kita tidak punya brand," ucap Hendri.

Pengangguran Indonesia cuma lulusan SMP

Di pasar bebas ASEAN nanti, masyarakat Indonesia kemungkinan hanya akan menjadi 'budak' di negeri sendiri. Pasalnya, 80 persen pengangguran Indonesia hanya lulusan SMP dan SD. Jika dibandingkan dengan pengangguran negara tetangga, 80 persen pengangguran Singapura dan Malaysia adalah lulusan perguruan tinggi dan SMA.

Para pengangguran dari negara tetangga diprediksi akan mengambil pekerjaan di Indonesia. Mereka melakukan segala cara, misalnya desakan penggunaan Bahasa Inggris. "Mereka akan mendesak di MEA nanti menggunakan standar Bahasa Inggris. Kita sudah deg-degan saja. Apa yang bisa kita lakukan," ucap Ekonom, Hendri Saparini.

Isu liberalisasi arus tenaga kerja ini juga jadi perhatian Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin. Jumlah tenaga kerja yang kurang terdidik di Indonesia masih tinggi yakni mereka yang berpendidikan di bawah SD dan SMP mencapai 68,27 persen atau 74.873.270 jiwa dari jumlah penduduk yang bekerja sekitar 110.808.154 jiwa.

Ini menyebabkan masih rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja dalam negeri. Kadin khawatir, nantinya buruh Indonesia akan tersisih, kalah bersaing dengan tenaga kerja terampil asal negeri jiran.

Kekhawatiran itu juga disuarakan oleh Staf pengajar Lemhanas Timotius Harsono. Jika pemerintah tak rajin memberi pelatihan dengan sertifikat internasional, maka pekerja asing akan diuntungkan dan merebut jatah penduduk Indonesia.

"Kan yang dibebaskan bukan TKI, tapi tenaga profesi perawat, guru, petugas pengoperasian traktor, untuk itu kita harus menyiapkan sumber daya yang cukup, sehingga kalau orang-orang punya sertifikat mereka bisa bekerja. Kalau enggak pengusaha di era MEA ambil orang Filipina, Malaysia, kita hanya jadi penonton," kata Timotius.

Standardisasi produk Indonesia masih kurang

Standardisasi dan sertifikasi produk dalam negeri masih sangat kurang dalam menghadapi MEA. Tidak adanya standardisasi ini akan menjadi peluang bagi produk impor untuk menggempur pasar dalam negeri.

Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan pemerintah harus memberikan pembinaan kepada produsen dalam negeri agar produk mereka bisa sesuai dengan standar internasional.

"Standardisasi dan sertifikasi produk harus diterapkan gradual dan pembinaan pemerintah kepada produsen. Jangan sampai itu sertifikasi yang konsepnya pembinaan menjadi pembinasaan," ucap Tulus beberapa waktu lalu.

Menurut Tulus, jika pemerintah tidak membantu dan memberikan pembinaan dalam hal standardisasi produk, maka ini akan menghancurkan produsen khususnya UKM sebelum MEA.

Standardisasi sangat memberatkan karena membutuhkan biaya yang cukup banyak. Saat ini, banyak UKM yang mengeluhkan tidak bisa mengikuti standar internasional.

"Temuan mainan anak belum SNI, UKM bilang kami belum mampu standarnya tinggi seperti Amerika dan Eropa," tutupnya.

Pasar bebas ASEAN tak hanya masalah ekonomi

Pasar bebas ASEAN 2015 mendatang, para negara maju tidak hanya akan menggunakan isu ekonomi untuk menyelamatkan produk mereka. Berbagai isu akan dilontarkan agar produk Indonesia tidak dapat bersaing.

"Standardisasi sangat penting dalam peningkatan daya saing di MEA. Belum masuk MEA, ikan teri Medan engga bisa masuk ke Amerika karena isu mempekerjakan anak. Jadi nanti tidak hanya memasukkan isu ekonomi saja, menggunakan banyak isu. Indonesia harus melakukan hal yang sama untuk itu," ucap Ekonom, Hendri Saparini beberapa waktu lalu.

Selain itu, dalam MEA di tahun 2015 mendatang tempe orek makanan asli Indonesia terancam akan diambil alih negara lain seperti Thailand. Pasalnya dalam pembuatan tempe belum mendapat sertifikasi dan stadardisasi.

"Nanti produksi tempe yang 99 persen di UKM kita kan mereka (Thailand) bisa serang dari sisi higienisnya di pertanyakan orang. Sekarang banyak investor minta studi perusahaan tempe karena masih belum bersih, buatnya saja di injak injak," cetusnya.