5 Strategi Pemerintah Lawan Diskriminasi Kelapa Sawit oleh Uni Eropa

Merdeka.com - Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud memastikan, pemerintah tidak akan tinggal diam atas diskriminasi maupun kampanye negatif terhadap produk minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan turunannya oleh Uni Eropa.

Dia mencatat setidaknya ada lima kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia untuk merespon serangan negatif oleh Eropa yang dinilai keliru tersebut.

"Kita sudah menyiapkan kebijakan untuk merespon berbagai kritikan, diskriminasi atau negatif informasi yang banyak tersebar, khususnya di Eropa," katanya dalam webinar Masa Depan Sawit Indonesia di Pasar Uni Eropa Pasca Covid-19, Kamis (17/12).

Pertama, Program Mandatory Biodiesel, di mana pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan Program B30 untuk mendukung target bauran energi Indonesia sebesar 23 persen di tahun 2025. Karena program yang telah dijalankan ini mampu menciptakan instrumen pasar domestik sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pasar ekspor.

Apalagi, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang telah mampu mengembangkan B30 yang merupakan energi ramah lingkungan dan hemat devisa. Sehingga dapat menekan impor bahan bakar fosil yang bersifat tidak ramah lingkungan.

"Dengan terjaganya konsumsi biodiesel dalam negeri melalui program mandatory B30, diharapkan dapat menciptakan kestabilan harga CPO yang akhirnya akan memberikan dampak positif pada harga Tandan Buah Segar ditingkat petani," terangnya.

Kedua, Hilirisasi Industri Kelapa Sawit. Menurutnya, terdapat tiga jalur hilirisasi industri CPO yakni hilirisasi oleopangan (minyak goreng sawit, margarin, vitamin A, ice cream, cocoa butter dan produk sejenis lainnya), hilirisasi oleokimia (produk detergen, sabun, shamlo dan produk sejenis lainnya), dan hilirisasi biofuel (biodiesel, biogas, biopremium, bioavtur, dan produk sejenis lainnya.

"Alhasil akan mengubah posisi Indonesia dari Raja CPO menjadi Raja Hilir pada 2045 mendatang," ucapnya.

Strategi Lainnya

Ketiga, Peningkatan Ekspor dna Pembukaan Pasar Baru Tujuan Ekspor. Antara lain dengan membekali kemampuan promosi setiap Duta Besar (Dubes) akan berbagai produk CPO maupun turunannya asal Indonesia.

"Bahkan, untuk dubes di negara konvesional produk CPO seperti Bangladesh pun kita minta untuk memperkenalkan produk sawit dari Indonesia," terangnya.

Keempat, Penerbitan Regulasi terkait Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO). Dimana ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden No 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO).

"Hal ini untuk meningkatkan daya saing dan keberterimaan ISPO secara nasional dan internasional. Sehingga seluruh produk CPO dan turunannya asla Indonesia dipastikan telah memenuhi aspek keberlanjutan," ujar dia.

Terakhir, Rencana Aksi Nasional Perkebunan Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB), untuk peta jalan perbaikan produksi kelapa sawit secara berkelanjutan. Lalu, sebagai acuan bagi pemerintah, pelaku usaha, CSOs, dan lembaga pembangunan internasional dalam mendukung pengembangan kelapa sawit secara berkelanjutan pada 2024.