5 Tantangan bidang ekonomi menanti Prabowo-Jokowi

Merdeka.com - Dalam hitungan hari, lebih dari 240 juta rakyat Indonesia menentukan pemimpin baru yang akan menjadi nahkoda selama lima tahun ke depan. Dua pasangan calon presiden - calon wakil presiden harus siap mengemban tugas berat mengurus negeri ini. Tentu saja ini bukan hal mudah bagi Prabowo Subianto - Hatta Rajasa maupun Joko Widodo ( Jokowi ) - Jusuf Kalla .

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan segera berakhir. Prabowo atau Jokowi akan menggantikan SBY memimpin negeri ini. SBY sudah jauh-jauh hari menitipkan pesan berisi tantangan yang bakal dihadapi penggantinya. Khusus bidang ekonomi, SBY mengingatkan bahwa perekonomian Indonesia harus lebih diperkuat.

Bahkan SBY menantang penggantinya untuk membawa Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia. "Perekonomian kita harus kuat, 5 tahun lagi, paling lama 10 tahun lagi. Kita jadi emerging economy kuat," ujar SBY di Musrenbangnas 2014 beberapa waktu lalu.

Hal yang kedua, kata SBY, rakyat Indonesia harus lebih sejahtera dibanding saat ini. "Kesra harus ditingkatkan, ditandai dengan human development index," ujarnya.

Tidak hanya presiden yang memberi pesan kepada Prabowo atau Jokowi . Kalangan akademisi dan pelaku ekonomi juga menyerukan hal yang sama. Tujuannya agar Prabowo dan Jokowi bisa mencari solusi tepat atas persoalan ekonomi nasional. Merdeka.com mencatat beberapa tantangan yang bakal dihadapi Prabowo atau Jokowi setelah didapuk menjadi presiden ketujuh Indonesia. Berikut paparannya.

Perbaiki pengelolaan anggaran

Seluruh rakyat mengharapkan ada perubahan nyata untuk republik ini yang dibawa dua pasangan capres dan cawapres baik Jokowi - JK maupun Prabowo - Hatta.

Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Fadhil Hasan menegaskan, perbaikan infrastruktur harus jadi prioritas dan fokus utama presiden dan wakil presiden terpilih.

"Harus ada tiga terobosan pemerintah mendatang, intinya meningkatkan belanja modal perbaikan infrastruktur," ujar Fadhil usai diskusi di Apartemen Park Royal, Jakarta, Selasa (20/5).

Anggaran negara dinilai tidak efektif lantaran lebih banyak digunakan untuk kepentingan birokrasi. Dia menyoroti besarnya anggaran negara untuk kebutuhan birokrasi. Anggaran negara dinilai kurang bisa dirasakan manfaatnya.

"Yang masih dirasakan hanya sepertiga saja. Sedangkan dua per tiga habis diserap birokrasi seperti pengeluaran evaluasi, monitoring serta pendampingan," paparnya.

"Diperlukan pemerintah mendedikasikan memperbaiki keadaan dan meningkatkan kesejahteraan. Jangan hanya kepentingan politik dan transaksional jangka pendek," tandasnya.

Hapus subsidi BBM

Profesor ekonomi emeritus Universitas Indonesia Emil Salim mengkritik visi-misi ekonomi dua pasangan capres-cawapres. Baik Prabowo Subianto - Hatta Rajasa maupun Joko Widodo - Jusuf Kalla masih harus memahami persoalan dalam komposisi anggaran negara.

Masalah utama APBN 10 tahun terakhir, menurut arsitek ekonomi Orde Baru itu, adalah defisit anggaran. Pada tahun ini saja, defisit mencapai 2,5 persen, sehingga perlu ada penambalan dari utang luar negeri, baik pinjaman langsung maupun obligasi pemerintah.

Itu semua pangkal masalahnya adalah subsidi Bahan Bakar Minyak terlalu besar. Dia menantang kedua capres tegas dalam subsidi tersebut.

"Kalau subsidi BBM tidak dihapus berbagai rencana infrastruktur harus dipotong. Cita-cita itu bagus, tapi defisit itu harus dihapus, sehingga BBM subsidi harus dihapus. Ini sementara tidak ada di Jokowi maupun Prabowo," ujarnya.

Pada visi-misinya, Prabowo tidak memilih opsi penghapusan subsidi BBM. Capres nomor urut satu ini memilih pendekatan pengendalian konsumsi, seperti yang ditempuh di era Susilo Bambang Yudhoyono.

Sedangkan Jokowi beberapa waktu lalu sempat menjanjikan subsidi hanya dipertahankan empat tahun, dikurangi pelan-pelan, lalu dihapus dari struktur APBN. Akan tetapi, dalam debat dan pertemuan dengan kadin, isu ini tak lagi disinggung sang capres nomor urut dua.

Cabut subsidi listrik orang kaya

Direktur Utama PLN Nur Pamudji mempunyai harapan besar pada presiden baru nantinya, khususnya untuk sektor kelistrikan Indonesia.?

"Siapapun presidennya nanti persoalan listrik sangat penting ditangani cara yang berbeda," ucap Nur ketika ditemui di Jakarta, Senin (31/3) malam.

?Nur Pamudji berharap presiden baru nantinya bisa mencabut subsidi listrik dari golongan masyarakat kelas menengah. "Masalah golongan menengah yang andal, walaupun mahal itu lebih bagus dari pada murah tidak handal," tambahnya.

Benahi infrastruktur daerah

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas telah membuat draf awal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2015 secara teknokratik. RAPBN 2015 dibuat semacam naskah akademik yang menekankan pembangunan daerah dan infrastruktur.

"Bappenas memang mengusulkan ke periode mendatang untuk pembangunan daerah dan infrastruktur," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana di kantornya, beberapa waktu lalu.

Hal ini juga diungkapkan Financial Advisor yang juga pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Sony B Harsono. Dia menantang pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi - JK untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Salah satu yang paling penting adalah membangun infrastruktur listrik terutama di Kalimantan.

"Waktu Pak Jokowi ke Kalimantan, dia mengungkapkan Kalimantan itu sumber energi, dan sumber mineral lain, tapi kenapa Kalimantan ini kurang listrik. Disinilah kemudian tantangan Jokowi dalam perkembangan ekonomi harus betul-betul dibantu dan dilaksanakan sepenuhnya dengan problematika yang ada," ucap Sony di Energy Building, Jakarta, Kamis (3/7).

Jika menjadi presiden Jokowi harus fokus membangun infrastruktur luar Pulau Jawa. Hal ini dinilai berbeda dengan pemerintah sekarang yang hanya konsen membangun pembangkit listrik di wilayah Jawa dan Bali.

Pengangguran

Pemerintahan yang baru bakal dihadapkan pada persoalan krusial negeri ini. Pertama soal jumlah pengangguran. Tingginya angka angkatan kerja baru tidak berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.

Kondisi ini membuat pengangguran sulit dihapuskan dari negeri ini. Bahkan, persoalan ini diprediksi tidak akan selesai hingga dua dekade ke depan.

"Setahun 2 juta orang angkatan baru, bisa akan ada 800 ribu pengangguran. Pemerintah berikutnya mesti pikirkan ini. Memang ini selalu terjadi negara berkembang dan maju," ujar Ekonom Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) Aviliani, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (14/4).

Perkuat pengusaha lokal

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia bakal mengundang dua calon presiden untuk berdialog mengenai isu-isu perekonomian. Wakil Ketua KADIN Rahmat Gobel menilai kedua kandidat sama-sama ramah pada investor.

Dalam debat beberapa waktu lalu, kedua capres mengumumkan pendekatan yang nasionalistik dan proteksionis terkait investor asing. Prabowo menegaskan keberpihakannya di pengelolaan tambang, sementara Jokowi akan fokus membatasi kiprah perbankan asing di Indonesia.

Gobel melihat sikap keduanya yang proteksionis sudah benar. Pandangan nasionalistik inipun disampaikan bukan dengan semangat antiasing yang berlebihan. Terbukti Prabowo dan Jokowi mengaku masih butuh investor asing.

Terlepas dari itu, keduanya dihadapkan pada tuntutan mengutamakan pengusaha lokal. Isu ini pun telah disinggung kedua capres.

"Mereka investor asing itu pelengkap, justru investor lokal yang harus kita dorong. Memang justru kita harus memperkuat pengusaha dalam negeri," tandasnya.