5 untung rugi ekonomi Indonesia saat Inggris minggat dari Uni Eropa

Merdeka.com - Inggris telah memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Referendum ini berdampak besar pada kondisi ekonomi dan politik negara Eropa dan lainnya.

Inggris memang masih membutuhkan 2 tahun untuk bernegosiasi sebelum resmi keluar dari Uni Eropa. Namun, dampak dari keputusan ini akan langsung terasa.

Dampak pertama ialah perekonomian semakin melambat dan menciptakan kekacauan pada pasar. Uni Eropa sejauh ini adalah mitra perdagangan terbesar Inggris. Keputusan untuk bercerai tentunya akan menyebabkan resesi pada perekonomian Inggris atau setidaknya stagnasi.

"Perekonomian Inggris memasuki masa ketidakpastian terbesar, muaranya tentu pada pelemahan yang akan dimulai dalam minggu-minggu mendatang," ujar Analis Societe Generale, Kit Juckes.

Pada Jumat (24/6) pagi waktu setempat, nilai tukar Poundsterling telah anjlok ke level terendah 30 tahun terakhir. Demikian pula indeks saham gabungan Inggris, yang rata-rata turun 7,5 persen.

Duta Besar Inggris Moazzam Malik menyampaikan tidak ada pengaruh yang cukup signifikan adanya Brexit. Inggris pun tetap mendukung penuh Indonesia dalam pelbagai aspek hubungan bilateral, meski nantinya tidak lagi berada dalam lingkup Uni Eropa.

"Inggris akan tetap menjadi anggota G-20 dan juga negara kami tetap menjadi negara dengan 10 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Terlebih dengan Indonesia kami tetap komitmen untuk mempererat hubungan," ujarnya.

Pemerintah sendiri telah meyakinkan bahwa tidak ada dampak besar Brexit pada Indonesia. Meski begitu, tetap perekonomian Indonesia terpengaruh akan putusan Inggris ini. Apa saja untung dan rugi bagi perekonomian kita? Berikut merdeka.com akan merangkumnya.

Ringkas birokrasi perdagangan ke Inggris

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti angkat bicara terkait keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa atau Brexit. Menurut Susi, kejadian ini akan mempengaruhi Indonesia meskipun tidak besar."Kalaupun ada ya tidak banyak. Penjualan dari Inggris memang lumayan bagus," ucap Menteri Susi di Jakarta.Meski demikian, keputusan Inggris ini juga diyakini Menteri Susi akan menguntungkan Indonesia. Sebab, untuk berhubungan dengan Inggris, Indonesia tidak perlu berurusan dengan Eropa."Tapi di satu sisi bisa lebih mudah dan menguntungkan, karena hanya urusan sama satu negara saja, kalau sekarang ini, kita masuk ke Uni Eropa kan ribet. Jika Uni Eropa tak setuju ini akan lama. Kita lihat saja ke depannya gimana," kata Menteri Susi.

Indonesia jadi primadona tujuan investasi

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan meski ada dampak bagi Indonesia, namun fenomena ini justru membuat Indonesia menjadi tempat yang aman untuk berinvestasi. Sebab, dengan adanya ketidakpastian ekonomi ini membuat para investor mencari instrumen investasi yang aman."Ini sebenarnya ada potensi untuk capital inflow. Jadi karena mereka mencari tempat investasi yang aman, salah satunya Indonesia dan India," ujar Enny di Jakarta.Dia menambahkan, Indonesia memiliki berbagai keunggulan yang mampu membawa keuntungan bagi para investor. Seperti suku bunga yang tinggi dan kemudahan-kemudahan perizinan investasi melalui paket kebijakan ekonomi.

Investasi Inggris diprediksi melonjak

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani meyakini fenomena Brexit atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa tidak berdampak negatif terhadap investasi negara tersebut di Indonesia. Justru, hal ini menjadi peluang bagi Inggris untuk meningkatkan investasinya ke Indonesia.Menurutnya, Inggris bisa menjadikan Indonesia basis produksi untuk menjangkau pasar dunia. Terlebih Indonesia sudah punya perjanjian perdagangan dengan negara yang menjadi pasar utama seperti China dan India. Selain itu, Indonesia juga tengah mengupayakan free trade agreement (FTA) dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat.Selain itu, sejauh ini kebanyakan investasi Inggris di Indonesia bersifat langsung yang berjangka waktu panjang."Investasi langsung tergolong dalam investasi yang sifatnya untuk jangka panjang, sehingga sudah melalui pertimbangan-pertimbangan matang bahkan research terlebih dahulu. Jadi, kita tidak perlu khawatir langkah Inggris keluar dari Uni Eropa, karena tidak akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan bisnis yang sudah ada," kata Franky dalam keterangan resminya.

Perjanjian perdagangan bebas Indonesia-Uni Eropa bakal molor

Sekretaris Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Chris Kanter menilai Brexit bergulir menjadi isu populer, khususnya, di Uni Eropa. Agar tak ketularan, negara-negara saat ini masih menjadi anggota Uni Eropa diduga bakal menahan diri membuat kebijakan yang berpotensi mengusik ketidakpuasan masyarakat."Ini berdampak pada perundingan multilateral dan negosiasi perdagangan bebas dengan Indonesia. Masing-masing negara di Uni Eropa berubah attitude untuk menjaga kepentingan masyarakatnya," kata Chris saat diskusi: Inggris Memilih Mudik dari Uni Eropa, Jakarta.Atas dasar itu, menurutnya, penyelesaian negoisasi Comprehensive Economic Partnership (CEPA) antara Uni Eropa dan Indonesia berpotensi melewati target waktu yang telah ditentukan, 2019. Jika demikian, ini dinilai tak menguntungkan Indonesia."CEPA merupakan rekomendasi para pengusaha, karena menyimpan potensi ekspor indonesia lebih besar ketimbang free trade agreement lain."

Ganggu rencana pemerintah intip transaksi kartu kredit

Brexit atau hengkangnya Inggris dari Uni Eropa dinilai secara tidak langsung bisa menimbulkan tekanan tersendiri untuk Indonesia. Peristiwa mengejutkan tersebut menguatkan sinyal bahwa pemerintah masih belum bisa mengandalkan faktor eksternal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia."China memiliki hubungan dagang yang kuat dengan Inggris. Di sisi lain, China adalah mitra dagang utama Indonesia. Jika perdagangan China dengan Inggris terganggu, maka akan berpengaruh ke Indonesia," kata Kepala Ekonomi Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih saat diskusi: Inggris Memilih Mudik dari Uni Eropa, Jakarta.Atas dasar itu, mau tidak mau, pemerintah masih harus mengandalkan kekuatan ekonomi domestik untuk menggenjot pertumbuhan. Dan konsumsi masyarakat adalah mesin pertumbuhan ekonomi yang utama untuk Indonesia."Jadi daya beli masyarakat harus dikuatkan," katanya.Namun, Lana melihat ada kebijakan pemerintah yang berpotensi menahan geliat konsumsi masyarakat. Yaitu, kewajiban perbankan melaporkan transaksi kartu kredit nasabah."Wajib lapor transaksi kartu kredit kalau dalam situasi ekonomi normal boleh-boleh saja," katanya."Kemarin perbankan mengeluhkan transaksi kartu kredit turun 15 persen. Jadi wajib lapor transaksi kartu kredit untuk sekarang ini momentumnya kurang tepat."