5 Untung rugi rencana Jokowi gabungkan BUMN dalam holding

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan akan membentuk sinergi sejumlah perusahaan Badan Usaha Miliki Negara (BUMN). Sinergi dalam bentuk holding ini diperlukan untuk memperkuat investasi.

"Tahun ini saya sudah targetkan harus ada 'holding-holding' paling tidak enam (perusahaan)," kata Jokowi.

Jokowi meminta sejumlah perusahaan BUMN yang bergerak di sektor serupa dapat bersinergi untuk memperkuat modal, tidak bekerja sendiri-sendiri. Dia juga menyarankan agar sejumlah bank pembangunan daerah dapat saling membantu.

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menjelaskan, Presiden Jokowi memerintahkan agar proses pembentukan holding BUMN dilakukan secara hati-hati. Selain itu, pembentukan holding BUMN harus memperhatikan efektivitas, sinergi dan sekaligus juga diharapkan agar membuat BUMN menjadi lebih ramping dan gesit.

"Ada enam holding yang tadi disampaikan dan diminta Presiden dan Wapres untuk dikaji lebih mendalam. Dari enam usulan tersebut, secara rinci akan dijelaskan oleh kementerian terkait apabila sudah final. Prinsipnya, dalam jangka panjang akan menjadi kekuatan seperti Temasek di Singapura atau holding lain di negara lain, termasuk Malaysia," kata Pramono di Kantor Presiden, Jakarta.

Berikut merdeka.com akan merangkum untung rugi jika rencana ini terwujud. Sebab, BUMN saat ini sudah memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat baik sebagai pemegang saham atau pekerja di dalamnya.

Tak kalah menarik:

Mengungkap smartphone utama Donald Trump, Android atau iPhone?

Kamu sering melakukan stretching? Ini yang terjadi di tubuhmu

Terapi kesehatan dengan bekam tradisional China7 Misteri biologis yang bikin bingung para ilmuwan!

Menengok keseruan surga pecinta kucing di Hawaii

Merdeka.com luncurkan webseries Wonderful Extreme Indonesia

Tingkatkan efisiensi dan kinerja

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, rencana pembentukan holding perusahaan BUMN itu adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan."Efisiensi, kemudian sinergi penguatan modal, pemasaran fokus, pembagian wilayah yang bagus," kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.Meski perencanaan matang mengenai rencana pembentukan holding perusahaan BUMN ini ada di tangan Menteri BUMN, Rini Soemarno, JK yakin pembentukan holding ini tidak akan mengganggu kinerja perusahaan-perusahaan BUMN saat ini. Menurut JK, rencana holding akan meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan tersebut.

Dikhawatirkan jadi cara hindari pengawasan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan rencana pemerintah dalam membentuk holding BUMN energi harus mempunyai tujuan yang jelas. Bahkan, pembentukan holding BUMN ini bisa mencoreng fungsi DPR dalam melakukan pengawasan.Anggota BPK Achsanul Qosasi mengatakan rencana holding BUMN energi dengan konsep yaitu, Pertamina mengakuisisi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) harus jelas dan memiliki tujuan yang jelas pula."Sepanjang proses holding memberikan efektivitas terhadap fungsi dan peran BUMN itu baik. Tapi, jangan sampai proses holding ini hanya untuk menghindari DPR. Maksudnya menghindari DPR adalah, kalau Pertamina mengakuisisi PGN dan nanti PGN jadi entitas anak usaha Pertamina, kan DPR selaku pengawas tak bisa lagi memeriksa segala bentuk kebijakan PGN. Begitu juga BPK juga tidak bisa lagi mengaudit PGN yang akan jadi anak usaha perusahaan tersebut," kata Achsanul di Jakarta.

Jadi sapi perah elit

Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menuding pembentukan holding BUMN di beberapa sektor hanya berperan sebagai sapi perah elit-elit tertentu.Sekretaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto mengatakan pembentukan ini bakal percuma tanpa diatur melalui payung hukum yang jelas mengatur operasional perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut."Ini jangan ujug-ujug ada, holding tapi fundamental Undang-undang Badan Usaha Milik Negara(BUMN)-nya harus sesuai konstitusi, sekarang debatnya soal ke operasionalnya, seperti apa," ujar Yeny di kantornya, Jakarta.

Bantu program strategis pemerintah

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, menilai pembentukan super holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat membantu realisasi program strategis pemerintah. Maka dari itu, pihaknya menilai positif rencana tersebut."Artinya super holding itu merujuk kepada program strategis pemerintah," katanya di Jakarta.Enny mengingatkan pemerintah harus mempersiapkan konsep yang jelas terlebih dulu sebelum merealisasikan rencana pembentukan super holding ini."Konsep yang harus diperjelas seperti apa yang dilakukan holding itu. Tujuan akhirnya tentu tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan daya saing," katanya.

Ketakutan adanya pengurangan karyawan

Dirut PT Pupuk Indonesia Tbk, Aas Asikin Idat bercerita mengenai kebijakan pembentukan holding perusahaan BUMN. Menurutnya, ada ketakutan di balik keuntungan yang akan diperoleh perusahaan nantinya.Menurut Aas, pembentukan holding BUMN sangat baik untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini terbukti dari holding BUMN Pupuk yang telah terbentuk. Namun demikian, dia mengakui banyak ketakutan sebelum pembuatan holding."Banyak hal-hal yang menjadi rintangan pembentukan dari BUMN yang dijadikan holding. Pertama adanya pabrik pupuk yang lain, kedua hilangnya kebanggaan sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara BUMN), wah saya bukan BUMN lagi, ketiga khawatir pengurangan karyawan. Tantangan-tantangan itu sangat sulit terutama bagi perusahaan PT Pupuk Pusri," kata Aas.