50 Kabupaten siap laksanakan online single submission
Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengadakan rapat koordinasi mengenai implementasi sistem perizinan online terpadu atau online single submission (OSS). Rapat tersebut untuk mematangkan sejumlah sistem agar penerapannya dapat dilakukan dalam waktu dekat.
Rapat tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoli, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong.
Program ambisius ini sebenarnya telah dirancang sejak tahun lalu, namun, peresmiannya sudah ditunda berkali-kali. Terakhir, Presiden Joko Widodo bahkan berjanji akan segera meluncurkan sistem anyar tersebut pekan ini. Namun melihat sisa masa kerja efektif minggu ini akan segera berakhir, peresmiannya kembali diundur pekan depan.
-
Kapan proyek ini akan berlangsung? Proyek tersebut bertujuan untuk menyempurnakan dan memperkuat sistem dan kebijakan K3 di Indonesia dalam bentuk technical assistance atau bantuan teknis dari pihak KOSHA, dan akan berlangsung selama 3 tahun, yakni dari tahun 2024 sampai tahun 2026.
-
Kapan proyek ini dimulai? Proses penghidupan kembali quagga ini dilakukan melalui The Quagga Project, yang dimulai pada 1987.
-
Kapan proposal dibuat? Proposal adalah rancangan kegiatan atau permintaan kepada seseorang atau suatu lembaga untuk melakukan suatu kegiatan.
-
Kapan tahap implementasi program Ayo BerAKSI? Pada tahapan implementasi, seluruh proposal yang lolos tahapan evaluasi dan verifikasi akan memperoleh pendanaan sebesar Rp5.000.000. Tahapan ini akan berlangsung pada tanggal 28 Oktober 2024-30 November 2024.
-
Gimana caranya program ini diwujudkan? 'Ini bukan teori, karena saya sudah mempraktikkannya selama memimpin Jawa Tengah. Saya buat SMKN Jateng, sekolah boarding gratis khusus anak miskin. Saat ini, 100 persen lulusannya sudah bekerja dan mereka bisa menjadi penopang ekonomi keluarga,'
-
Kapan IKN direncanakan beroperasi? Telkom Indonesia dan NEC Indonesia akan merumuskan strategi, roadmap, desain, dan implementasi Smart City untuk kota-kota di Indonesia dengan fokus pertama pada pengembangan di IKN yang rencananya akan beroperasi pada tahun 2024.
"Iya kelihatannya minggu ini sudah tidak bisa. Ini bolak balik lagi besok. Tadinya bilangnya minggu ini, tapi kayaknya susah," ujar Menko Darmin saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Kamis (28/6).
Namun demikian, Menko Darmin mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada pihak istana agar menjadwalkan peresmian OSS dalam waktu dekat. "Kita tidak tahu (kapan). Tapi kita sudah meminta waktu Presiden. Sudah dikirim surat. Mudah-mudahan dikasihnya kapan ya saya dua hari sebelumnya biasanya sudah tahu," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, hingga kini 50 kabupaten dengan potensi investasi besar sudah siap mengikuti penerapan OSS. Ke-50 kabupaten tersebut telah mengikuti pelatihan OSS yang dibina langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Yang sudah bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika pelatihan sudah 50 pemerintah daerah. Cukuplah (tahap awal) 10 persen dari total 500 keseluruhan kabupaten," jelasnya.
Menteri Rudiantara melanjutkan, pihaknya bertugas untuk menyiapkan dan melatih pemerintah daerah untuk dapat menerapkan OSS. Sehingga, investor tidak lagi direpotkan dengan sejumlah sistem perizinan yang bertele-tele.
"Yang didahulukan itu daerah yang kita lihat potensi investasinya besar dan kelihatannya memang sudah siap. Sekarang siapa yang mau invest di kabupaten Donggala. Pasti ada tapi daerahnya. Realistis tapi bertahap lah. Kita kebagian penyediaan sistem sama ngasih pelatihan," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anas menyebut sembilan layanan prioritas akan jadi fondasi utama.
Baca SelengkapnyaPenting untuk mengetahui jadwal Pilkada 2024 dan tahapan penyelenggaraannya.
Baca SelengkapnyaAlasan Pilkada dimajukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.
Baca SelengkapnyaMensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Prabowo belum menerbitkan Perpres pemindahan IKN.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo bersama Kementerian ATR/BPN menyerahkan 10.323 sertipikat tanah program Redistribusi Tanah untuk rakyat di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya pada Prabowo
Baca SelengkapnyaSementara, pelantikan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilakukan 10 Februari 2025.
Baca SelengkapnyaAzwar Anas mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak ingin terburu-buru untuk memutuskan kepindahan PNS ke IKN.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan keppres tersebut bukan hanya menyangkut administrasi saja, namun juga harus dilihat kesiapan di lapangan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca SelengkapnyaSebelum memperpanjang masa pendaftaran, KPU akan melakukan masa sosialisasi selama 3 hari yaitu 30, 31 Agustus dan 1 September 2024
Baca SelengkapnyaJokowi akan melihat terlebih dahulu kesiapan infrastruktur dan fasilitas yang ada di IKN.
Baca Selengkapnya