Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

50 Kabupaten siap laksanakan online single submission

50 Kabupaten siap laksanakan online single submission Ilustrasi menggunakan komputer. ©2013 Merdeka.com/Shutterstock/sukiyaki

Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengadakan rapat koordinasi mengenai implementasi sistem perizinan online terpadu atau online single submission (OSS). Rapat tersebut untuk mematangkan sejumlah sistem agar penerapannya dapat dilakukan dalam waktu dekat.

Rapat tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoli, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong.

Program ambisius ini sebenarnya telah dirancang sejak tahun lalu, namun, peresmiannya sudah ditunda berkali-kali. Terakhir, Presiden Joko Widodo bahkan berjanji akan segera meluncurkan sistem anyar tersebut pekan ini. Namun melihat sisa masa kerja efektif minggu ini akan segera berakhir, peresmiannya kembali diundur pekan depan.

"Iya kelihatannya minggu ini sudah tidak bisa. Ini bolak balik lagi besok. Tadinya bilangnya minggu ini, tapi kayaknya susah," ujar Menko Darmin saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Kamis (28/6).

Namun demikian, Menko Darmin mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada pihak istana agar menjadwalkan peresmian OSS dalam waktu dekat. "Kita tidak tahu (kapan). Tapi kita sudah meminta waktu Presiden. Sudah dikirim surat. Mudah-mudahan dikasihnya kapan ya saya dua hari sebelumnya biasanya sudah tahu," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, hingga kini 50 kabupaten dengan potensi investasi besar sudah siap mengikuti penerapan OSS. Ke-50 kabupaten tersebut telah mengikuti pelatihan OSS yang dibina langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Yang sudah bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika pelatihan sudah 50 pemerintah daerah. Cukuplah (tahap awal) 10 persen dari total 500 keseluruhan kabupaten," jelasnya.

Menteri Rudiantara melanjutkan, pihaknya bertugas untuk menyiapkan dan melatih pemerintah daerah untuk dapat menerapkan OSS. Sehingga, investor tidak lagi direpotkan dengan sejumlah sistem perizinan yang bertele-tele.

"Yang didahulukan itu daerah yang kita lihat potensi investasinya besar dan kelihatannya memang sudah siap. Sekarang siapa yang mau invest di kabupaten Donggala. Pasti ada tapi daerahnya. Realistis tapi bertahap lah. Kita kebagian penyediaan sistem sama ngasih pelatihan," tandasnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ratusan Aplikasi Pemerintah Digabung Jadi Satu Portal, Target Selesai 4 Bulan
Ratusan Aplikasi Pemerintah Digabung Jadi Satu Portal, Target Selesai 4 Bulan

Anas menyebut sembilan layanan prioritas akan jadi fondasi utama.

Baca Selengkapnya
Jadwal Pilkada 2024 dan Tahapannya, Perlu Diketahui
Jadwal Pilkada 2024 dan Tahapannya, Perlu Diketahui

Penting untuk mengetahui jadwal Pilkada 2024 dan tahapan penyelenggaraannya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Gelar Ratas Percepatan Pilkada, Landasan Hukum Bisa Perppu atau Revisi UU Pemilu
Jokowi Gelar Ratas Percepatan Pilkada, Landasan Hukum Bisa Perppu atau Revisi UU Pemilu

Alasan Pilkada dimajukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.

Baca Selengkapnya
Prabowo Belum Teken Perpres Pemindahan IKN, Ini Alasannya
Prabowo Belum Teken Perpres Pemindahan IKN, Ini Alasannya

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Prabowo belum menerbitkan Perpres pemindahan IKN.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi soal Penerbitan 126 Juta Sertifikat Presiden Baru Biar Urus, Sisa Sedikit
VIDEO: Jokowi soal Penerbitan 126 Juta Sertifikat Presiden Baru Biar Urus, Sisa Sedikit

Presiden Joko Widodo bersama Kementerian ATR/BPN menyerahkan 10.323 sertipikat tanah program Redistribusi Tanah untuk rakyat di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

Baca Selengkapnya
VIDEO: Presiden Jokowi Tanggapi Permintaan Prabowo, Pembangunan IKN Makin Dipercepat
VIDEO: Presiden Jokowi Tanggapi Permintaan Prabowo, Pembangunan IKN Makin Dipercepat

Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya pada Prabowo

Baca Selengkapnya
Jokowi Tetapkan Gubernur Terpilih Hasil Pilkada 2024 Dilantik 7 Februari 2025
Jokowi Tetapkan Gubernur Terpilih Hasil Pilkada 2024 Dilantik 7 Februari 2025

Sementara, pelantikan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilakukan 10 Februari 2025.

Baca Selengkapnya
Rencana Pemindahan PNS ke IKN Mundur Lagi, Kini Tunggu Pembangunan Infrastruktur Digital Selesai
Rencana Pemindahan PNS ke IKN Mundur Lagi, Kini Tunggu Pembangunan Infrastruktur Digital Selesai

Azwar Anas mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak ingin terburu-buru untuk memutuskan kepindahan PNS ke IKN.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Keppres Pemindahan IKN Tak Kunjung Diteken: Pindah Rumah Saja Ribet, Ini Ibu Kota
Jokowi soal Keppres Pemindahan IKN Tak Kunjung Diteken: Pindah Rumah Saja Ribet, Ini Ibu Kota

Jokowi mengatakan keppres tersebut bukan hanya menyangkut administrasi saja, namun juga harus dilihat kesiapan di lapangan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Belanja Infrastruktur Digital Ditekan: Tak Ada Lagi Aplikasi Baru
Jokowi Minta Belanja Infrastruktur Digital Ditekan: Tak Ada Lagi Aplikasi Baru

Presiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.

Baca Selengkapnya
KPU Perpanjang Masa Pendaftaran Pilkada 2-3 September di 48 Wilayah Paslon Tunggal
KPU Perpanjang Masa Pendaftaran Pilkada 2-3 September di 48 Wilayah Paslon Tunggal

Sebelum memperpanjang masa pendaftaran, KPU akan melakukan masa sosialisasi selama 3 hari yaitu 30, 31 Agustus dan 1 September 2024

Baca Selengkapnya
Jokowi: Jika Infrastruktur Belum Siap, Pemindahan ASN ke IKN Diundur
Jokowi: Jika Infrastruktur Belum Siap, Pemindahan ASN ke IKN Diundur

Jokowi akan melihat terlebih dahulu kesiapan infrastruktur dan fasilitas yang ada di IKN.

Baca Selengkapnya