Follow
5,62 Persen Anggaran Pemkab Banyuwangi Difokuskan Tekan Inflasi
Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 5,62 persen untuk pengendalian inflasi tahun. Alokasi tersebut lebih besar dari yang dianjurkan pemerintah pusat yakni 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU).
"Pemkab Banyuwangi tidak hanya mengalokasikan 2 persen Dana Transfer Umum (DAU, DBH dan DBH CHT) namun 5,62 persen DTU kami," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Kamis (15/9).
Ipuk menuturkan dana pengalokasian tersebut nantinya akan digunakan untuk program perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja dan subsidi sektor transportasi. "5,62 persen DTU kami alokasikan untuk mendukung beberapa program," imbuhnya.
-
Bagaimana Banyuwangi kendalikan inflasi? Diketahui, pemerintah pusat tahun ini memberikan reward dana insentif fiskal kinerja sebesar Rp 1 triliun yang penyerahannya dibagi dalam tiga periode. Insentif tersebut diberikan kepada daerah-daerah yang berkinerja baik berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri.
-
Bagaimana Banyuwangi menjaga inflasi? Salah satu programnya adalah menjamin ketersediaan bahan pangan melalui intervensi kepada petani hingga perbaikan jalan yang menjadi akses distribusi hasil pertanian.
-
Siapa yang mendukung Banyuwangi dalam pengendalian inflasi? 'Kami juga terus koordinasi dengan BI sebagai otoritas moneter yang berkait erat dengan pengendalian inflasi. BI memiliki concern yang kuat dan detil ke pemda-pemda untuk mengendalikan inflasi sesuai arahan Presiden Jokowi,' jelas Ipuk.
-
Apa yang Banyuwangi terima dari pemerintah pusat? Kabupaten Banyuwangi mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat berupa pemberian Dana Insentif Fiskal Kinerja (DIFK) Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023 senilai Rp6,71 miliar, yang diserahkan Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin.
-
Kenapa APBD Kutai Timur meningkat di tahun 2024? Bupati Ardiansyah menjelaskan, APBD Kutai Timur tahun depan alami peningkatan. Baginya, dana yang lebih besar ini digunakan untuk percepatan pembangunan.
-
Kenapa APBD Kaltim meningkat? Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Yusliando juga menyebutkan, signifikansi peningkatan APBD ditunjang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dari sektor pajak dan arus investasi yang masuk ke Kaltim.
Ipuk menjelaskan Pemkab Banyuwangi memberikan fasilitasi penyediaan jasa angkutan pelajar. Tujuannya untuk mengurangi pengeluaran keluarga melalui bantuan transportasi gratis untuk pelajar dan umum.
"Ini diberikan kepada penerima manfaat keluarga sehingga mampu menekan pengeluaran belanja transportasi keluarga baik untuk keperluan sekolah maupun keperluan umum," kata dia.
Angkutan gratis juga diberikan kepada wisatawan. Ipuk mengatakan angkutan wisata gratis diharapkan bisa terus menarik wisatawan untuk mengunjungi destinasi di Banyuwangi karena mengurangi pengeluaran belanja transportasi wisata bagi masyarakat.
Sementara itu, terkait pemberian insentif di sektor transportasi, Ipuk mengaku pihaknya masih dalam proses pembahasan. Baik untuk angkutan umum maupun angkutan barang khususnya sembako.
"Terkait insentif angkutan umum dan barang khususnya sembako saat ini masih dalam proses pembahasan karena kami berharap kebijakan ini masih tetap berpegang pada regulasi," kata dia.
Meski begitu, pihaknya akan berupaya untuk mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung transportasi. Mengingat ini sangat berperan vital dalam mendukung kelancaran distribusi komoditas yang juga mempengaruhi pencapaian angka inflasi.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Insentif tersebut diserahkan langsung Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan angka pada proyeksi tahun 2024 merupakan bentuk antisipasi pemerintah terhadap kondisi global.
Baca Selengkapnya
Banyuwangi berhasil mempertahankan predikat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik 2022 se-Jawa dan Bali.
Baca Selengkapnya
Realisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca Selengkapnya
“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya
Salah satunya karena berhasil menahan tingkat inflasi di kisaran 2,6 persen.
Baca Selengkapnya
Belanja untuk penanganan iklim setara 3,5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Selengkapnya
Tomsi dalam kesempatan juga mewanti-wanti sepuluh pemerintah provinsi dengan angka inflasi yang terbilang tinggi.
Baca Selengkapnya
Berbagai bahan pangan dijual dengan harga yang terjangkau masyarakat dalam kegiatan tersebut.
Baca Selengkapnya
Meningkatnya transfer daerah dari APBN 2024 juga sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah.
Baca Selengkapnya
Dalam proses ini, Tito mengindikasikan adanya kepala daerah yang tidak mampu mengendalikan inflasi, dan mereka akan mendapatkan sanksi.
Baca Selengkapnya
Bonus insentif fiskal tersebut diberikan kepada 34 daerah, yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota dan 25 kabupaten.
Baca Selengkapnya