6 Kemarahan Jokowi sepanjang 2017 karena buruknya pengelolaan keuangan dan ekonomi
Merdeka.com - Kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik keras kinerja menteri kabinet kerja dan pimpinan lembaga. Presiden Jokowi melihat, bawahannya kerap menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak tepat sasaran.
Dia mencontohkan kinerja Kementerian Ketenagakerjaan yang dipimpin Menteri Hanif Dhakiri. Presiden Jokowi menyebut, anggaran pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dialokasikan sebesar Rp 3 miliar, namun hanya Rp 500 juta yang digunakan Kemenaker untuk program prioritas.
"Anggarannya Rp 3 M pemulangan TKI. Biaya pemulangan Rp 500 juta, yang Rp 2,5 miliar ini untuk rapat dalam kantor, rapat luar kantor, rapat koordinasi, perjalanan daerah dan lain-lain," ungkap Presiden Jokowi dengan nada keras.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Kenapa menteri Jokowi korupsi? Di mana para menteri yang terjerat korupsi adalah kader partai pendukung pemerintah.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta agar menteri kabinet kerja dan pimpinan lembaga memperhitungkan rencana kerja dan anggaran (RKA) dengan matang. APBN harus digunakan untuk kegiatan inti bukan kegiatan pendukung.
"Hati hati. Sekali lagi jangan fokusnya di kegiatan pendukung tapi kegiatan inti," ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menginginkan menteri kabinet kerja dan pimpinan lembaga juga paham manajemen keuangan. Sehingga seluruh alokasi anggaran untuk kementerian dan lembaga bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan.
"Lakukan efisiensi belanja operasional termasuk belanja pegawai, perjalanan dinas, honor dan kegiatan, dan rapat-rapat," ucapnya.
Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan agar menteri kabinet kerja dan pimpinan memperbaiki kualitas kerja. "Sangat kebangetan sekali kalau kita sudah tahu kalau itu keliru, kalau itu salah, masih kita ulang-ulang," katanya.
Selain kemarahan akibat penggunaan APBN tak tepat sasaran, merdeka.com akan merangkum masalah lain yang membuat Presiden Jokowi murka sepanjang tahun ini. Selamat membaca.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, uang yang ada malah dipakai untuk hibah-hibah politis.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengingatkan agar anggaran besar tidak dibagikan ke dinas-dinas terkait
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku sudah berkali-kali menyampaikan WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan baik.
Baca SelengkapnyaPadahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, saat ini, sangat sulit untuk mengumpulkan penerimaan negara
Baca SelengkapnyaIsu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca SelengkapnyaIstana menegaskan ramainya kritik kepada Jokowi merupakan vitamin bagi demokrasi Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung serapan anggaran pembelian produk dalam negeri untuk pemerintah kabupaten dan kota masih kecil
Baca Selengkapnya