6 Tuntutan buruh di May Day,salah satunya soal program magang Jokowi

Merdeka.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan aksi hari buruh yang jatuh pada 1 Mei akan diikuti sekitar 150.000 pekerja. Buruh tersebut berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.

Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan pihaknya akan mengangkat isu mengenai penghapusan pekerja alih daya atau outsourcing dan pemagangan, revisi jaminan sosial, jaminan kesehatan gratis dan jaminan pensiun yang sama dengan PNS/TNI/Polri, serta tolak upah murah.

"Juga kami meminta agar dicabut PP 78/2015. Isu ini diangkat, karena dalam dua tahun terakhir kesejahteraan dan perlindungan terhadap buruh menurun drastis," ujar dia seperti dikutip dari Antara, Jakarta, Minggu (30/4).

Dia mengatakan menurunnya perlindungan dan kesejahteraan kaum buruh terlihat dari tanda tanda berikut yakni penggunaan outsourcing makin masif di perusahaan swasta. Bahkan program pemagangan yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi makin memperparah hilangnya perlindungan bagi buruh, karena orang-orang yang magang di perusahaan, bekerja delapan jam per hari laiknya buruh tapi tidak mendapatkan gaji.

"Mereka hanya mendapatkan uang transport dan uang makan. Hal ini ibaratnya perbudakan modern."

Kedua, jaminan pensiun buruh dan pegawai negeri berbeda padahal nilai iuran pensiun buruh sama dengan pegawai negeri. Tetapi ketika pensiun PNS mendapatkan dana pensiun minimal 60 persen dari gaji terakhir, sedangkan yang didapat buruh hanya sekitar Rp 300.000.

Ketiga, jaminan kesehatan dengan sistem INACBGs membuat pelayanan kesehatan makin memburuk. Bahkan jaminan kesehatan pada saat Jamsostek lebih baik dibandingkan Jaminan Kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.

Dia mencontohkan, antrean yang sangat panjang, pemberian obat yang terbatas sehingga buruh harus membayar biaya tambahan, permasalahan dalam rawat inap, dan lainnya.

Keempat, kembalinya upah murah dengan dihilangkannya hak berunding buruh dalam menetapkan upah minimum melalui PP 78/2015. Sehingga buruh tidak bisa ikut penetapan kenaikan upah minimum.

"Akibatnya upah setiap tahun naik sebesar harga kebab yang dibeli di Eropa, padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia diklaim nomor tiga dan amnesti pajak nomor satu di dunia. Bahkan di Ibu Kota Negara, DKI Jakarta, upah minimumnya lebih rendah dari Karawang," papar dia.

Kelima, union busting dan kriminalisasi makin meningkat. Terbukti dengan kasus kekerasan terhadap pekerja Freeport dan kriminalisasi yang pernah dilakukan terhadap aktivis buruh yang kritis terhadap PP 78/2015.

Keenam, harga rumah rusunami yang mahal. Akibatnya, program perumahan ini hanya dinikmati kalangan menengah atas.

"Selanjutnya, KSPI dan ASPEK Indonesia menolak keras otomatisasi jalan tol karena akan menyebabkan puluhan ribu buruh jalan tol akan diberhentikan."