68 Tahun merdeka, Rupiah tak berdaulat di Indonesia

Merdeka.com - Kemarin, Indonesia merayakan Hari Oeang. Ini sebagai peringatan lahirnya mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di bumi Indonesia. Rupiah, yang secara resmi baru ditetapkan sebagai mata uang sah empat tahun setelah kemerdekaan, juga sebagai tanda kedaulatan bangsa Indonesia.

Namun ternyata, selama 68 tahun semenjak Indonesia merdeka, keberadaan Rupiah belum jadi pilihan utama masyarakat Indonesia. Khususnya untuk masyarakat di perbatasan. Mereka lebih memilih mata uang negara tetangga dalam bertransaksi sehari-hari.

Kondisi inilah yang membuat prihatin Menteri Keuangan Chatib Basri. Menkeu pun mengkritik Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas yang bertanggung jawab terhadap peredaran Rupiah ini.

"Karena distribusi Rupiah sebagai mata uang RI belum merata," ujarnya ketika memimpin upacara peringatan Hari Oeang Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta.

Pihak BI melalui Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas sempat mengungkap bahwa masifnya peredaran mata uang asing di perbatasan dikarenakan faktor pembayaran gaji masyarakat. Pasalnya, masyarakat perbatasan lebih mudah mendapat kerja di negeri tetangga dibandingkan di Indonesia.

"Uang rupiah yang beredar di perbatasan kurang dari 50 persen," tuturnya saat ditemui di acara kerjasama BI dengan TNI di Mabes TNI, Cilangkap.

Menurutnya, Peso dan Ringgit menjadi mata uang yang paling banyak beredar di daerah perbatasan. Ronald menegaskan daerah terpencil yang menjadi sasaran distribusi uang di antaranya adalah Natuna, Nias, Maluku dan Papua. Bank Indonesia menargetkan dalam 5 tahun peredaran uang rupiah bisa menjangkau semuanya.

Ronald menekankan pentingnya peredaran Rupiah ini. Sebab, berkaca dari pengalaman pada 17 Desember 2002, Indonesia harus kehilangan dua pulau yakni Sipandan dan Ligitan akibat masyarakat di sana lebih banyak menggunakan Ringgit Malaysia.

"Itu pertimbangan Mahkamah Internasional kala itu," ucapnya.

Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Lambok Antonius mengungkapkan alasan masyarakat perbatasan lebih memilih mata uang asing ialah karena alasan efisiensi. Nilai mata uang tetangga lebih tinggi dibandingkan Rupiah. Maka dari itu dirinya mengingatkan pentingnya kebijakan penyederhanaan nilai mata uang atau redenominasi.

"Kalau mau beli kan pakai Ringgit cuma bawa berapa lembar, kalau pakai Rupiah kan itu bawa berlembar-lembar," jelas Lambok.

Cerita WNI yang memilih menggunakan ringgit sebagai alat transaksi sehari-hari memang cukup miris. Seolah tidak ada penghargaan dan penghormatan terhadap rupiah. Namun, yang mengejutkan justru datang dari Timor Leste. Negara yang belum lama merdeka setelah cukup lama menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia.

Jika di wilayah Indonesia, beberapa WNI menggunakan ringgit sebagai alat transaksi keuangan, hal berbeda ditemui di Timor Leste. BI mendapati mata uang rupiah justru masih kerap digunakan oleh masyarakat di Timor Leste untuk transaksi sehari-hari. Padahal, Timor Leste telah lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak 2002 silam. Selain rupiah, Timor Leste juga menggunakan mata uang dolar AS.

Demikian diungkapkan oleh Ronald Waas. "Ada beberapa tempat punya keunikan sendiri. Di Timor Leste, rupiah kita masih digunakan untuk bertransaksi di sana," ujar Ronald.

Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, menjelaskan pihaknya berjanji mengupayakan berbagai program agar di masa depan Rupiah bisa digunakan sepenuhnya di seluruh wilayah RI.

"Kami mendorong penggunaan rupiah ditingkatkan khususnya di sistem pembayaran," ungkapnya. (mdk/bim)