Follow
7 Kendala Salurkan BLT Dana Desa, Termasuk Kondisi Geografis Daerah
Merdeka.com - Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Luthfy Latief mencatat, setidaknya ada tujuh kendala dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD). Pertama, desa perlu melakukan penyesuaian ulang terhadap APBDesa atas munculnya PMK NO 222 Tahun 2020.
"Kedua, belum diterapkannya Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa. Tentunya masih ada lambat dalam musyawarah desa untuk penentuan KPM," terangnya dalam Dialog Produktif bertajuk Kabar BLT Dana Desa, Jumat (28/5).
Ketiga, adanya sejumlah kepala desa yang belum definitive. Dengan begitu, perlu adanya penyesuaian bagi pejabat kepala desa tersebut.
-
Bagaimana BPK bantu desa pakai Dana Desa? Kami sedang bangun agar rekomendasi BPK tidak hanya berbasis atas kepatuhan. Tetapi juga melihat apakah desanya sudah sejahtera dan mandiri. Jika belum, apa masalahnya dan solusi seperti apa. Rekomendasi harusnya itu. Karena maju tidaknya pembangunan Indonesia itu bergantung pada pembangunan di desa.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Siapa yang diajak DPR untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa.
-
Apa tujuan DPR dalam memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Lewat UU ini, pemerintah juga dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, stunting, ketahanan pangan, hingga dana operasional pemerintah desa,' urai Puteri.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
"Karena mereka merasa ragu untuk melakukan penandatanganan dan penetapan. Sehingga membutuhkan waktu untuk penyesuaian," jelasnya.
Keempat, penyaluran BLT yang tidak bisa dibayarkan sekaligus (akumulasi beberapa bulan dibayarkan dalam satu waktu). Kelima, penyesuaian antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data jaring pengaman sosial lainnya dengan data KPM BLT-DD.
Keenam, banyak desa yang memiliki kondisi geografis sulit dan susah dijangkau. Hal tersebut membuat proses penyaluran BLT-DD menjadi terhambat dari jadwal yang ditetapkan.
"Tarulah, misalnya beberapa desa di Papua, di Maluku, ini yang membutuhkan waktu (penyaluran) cukup lama," contohnya.
Ketujuh, proses perekaman yang harus dilaksanakan setiap bulannya. Ketentuan ini sebagai salah satu prasyarat utama sebelum pencarian BLT-DD.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Program BLT itu tidak boleh dikonversikan dalam bentuk barang, termasuk sembako.
Baca Selengkapnya
Dana Desa dialokasikan kepada 75.259 Desa, artinya ada 6 desa tidak dialokasikan.
Baca Selengkapnya
BNPB Gelontorkan Bantuan Dana Siap Pakai Rp2,5 miliar untuk Bencana di Sulsel, Berikut Rinciannya
Baca Selengkapnya
Rasio Elektrifikasi (RE) PLN di Kaltim per Agustus 2023 telah mencapai 94,95 persen dengan Rasio Elektrifikasi total mencapai 99,99 persen.
Baca Selengkapnya
Ketua MK Suhartoyo menanyakan penyebab pembagian Bansos 2023 mundur
Baca Selengkapnya
BPBD Jateng bersama BPBD kabupaten kota setempat telah mendistribusikan sebanyak 6.346.000 liter air bersih untuk 33.871 keluarga.
Baca Selengkapnya
Penyaluran BLT El Nino sampai 21 Desember 2023 baru mencapai Rp6,72 triliun.
Baca Selengkapnya
BLT El Nino diklaim untuk membantu masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga akibat musim kemarau panjang.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan catatan yang diterima Airlangga, kendala yang kerap terjadi saat realisasi dana PSR yaitu rekomendasi dari dinas terkait.
Baca Selengkapnya
Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca Selengkapnya
BLI akan mengupayakan kesinambungan jadwal penyaluran bantuan pangan, serta mengoptimalkan koordinasi kepada pihak terkait.
Baca Selengkapnya