7 Syarat Agar Perusahaan Perikanan Kantongi Sertifikat HAM

merdeka.com Sekitar 4 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pemerintah terus mendorong pelaku industri perikanan melakukan sertifikasi hak asasi manusia (HAM). Hal ini dilakukan agar profesi pekerja industri perikanan diakui sebagai profesi legal dan dilindungi.

Kasubdit Pengawakan Kapal Perikanan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Muhammad Iqbal mengatakan setidaknya ada tujuh kriteria untuk mendapatkan sertifikasi HAM usaha perikanan.

Pertama, kesehatan dan keselamatan kerja. Terkait kesehatan pengusaha perikanan harus memastikan aspek kesehatan pegawai yang dipekerjakan.

Orang lain juga bertanya?

"Di antaranya, makanan dan minuman yang higienis. Sedangkan untuk keselamatan kerja yakni, pengendalian risiko kerja, akomodasi yang layak dan cukup, peralatan dan perlengkapan kerja yang aman, serta aturan tentang prosedur K3 di tempat kerja," kata dia dalam diskusi virtual via Zoom, Kamis (30/7).

Kedua, sistem perekrutan kerja yang harus memastikan pekerja mendapatkan hak yang layak atas pekerjaannya. Indikatornya ialah perjanjian kerja, pengupahan, pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti, dan libur.

Ketiga, sistem ketenagakerjaan ialah pengakuan kepada pekerja untuk berserikat dan terpenuhinya hak atas jaminan sosial. Keempat, tanggung jawab pengembangan masyarakat dimana pengusaha perikanan yang memiliki akumulasi 2000 GT harus memiliki nelayan binaan.

Kemudian, tenaga keamanan. Indikatornya perusahaan harus mempekerjakan tenaga keamanan tanpa melanggar prinsip-prinsip HAM. Khususnya dalam menjalankan tugas keamanan terhadap pekerja atau masyarakat sekitar.

Keenam, lingkungan dimana kegiatan usaha perikanan tidak boleh menimbulkan pencemaran. Mencakup limbah, polusi, sampai eksternalitas negatif lainnya.

Terakhir, pengambilalihan lahan, pengusaha perikanan dilarang keras untuk melakukan pengambilalihan secara paksa atau tindakan ilegal lainnnya, terutama dalam membangun tempat usaha. "Jadi, untuk dikatakan perusahaan taat HAM tidak terbatas pada perlindungan terhadap lingkungan ataupun ekologi semata. Artinya hubungan dengan masyarakat juga harus baik," tandasnya.

(mdk/azz)