Follow
Ada 13 Paket Kebijakan, asumsi makro RAPBN 2017 harusnya lebih baik
Merdeka.com - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 seharusnya bisa lebih baik dari APBN 2016. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan 13 Paket Kebijakan Ekonomi.
"Saya menginginkan ekonomi makro tidak seperti ini. Harusnya lebih baik karena sudah mengeluarkan 13 paket kebijakan," ujar Bambang di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (30/8).
Dia pun menagih janji pemerintahan Jokowi yang mengatakan perekonomian Indonesia akan lebih baik dan maju dengan adanya paket-paket kebijakan tersebut. Dengan demikian, dia berharap susunan kabinet dalam reshuffle jilid II ini mampu memperbaiki ekonomi Indonesia. Mengingat, banyak pihak yang menilai susunan kabinet yang baru ini lebih baik dari susunan kabinet yang lama.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi harap ekonomi Pohuwato berkembang? 'Semoga dengan adanya bandara ini ekonomi di Pohuwato bisa lebih berkembang lagi, muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,' ucap Jokowi.
-
Kenapa Presiden Jokowi mengutamakan produk dalam negeri? Menurut Hendi, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan agar belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda mengutamakan Produk Dalam Negeri yakni sebesar 95 persen. Selain itu belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda sebanyak 40 persen wajib untuk mengutamakan UMKK.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Mengapa Jokowi mendorong investasi di IKN? 'Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan,' ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6). Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
"Kami yakin sebetulnya bisa dari kabinet yang punya waktu 3 tahun untuk memperbaiki ekonomi kita. Meski Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) bilang Ini pengaruh ekonomi global. Kita harapkan semoga akan kondisi ekonomi kita bisa membaik," jelas Bambang.
Selain itu, dia menyayangkan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) tidak memiliki program untuk mengatasi kebakaran hutan. Mengingat beberapa daerah di Indonesia, kerap mengalami kebakaran hutan.
"Sangat disayangkan di Bappenas tidak ada program infrastruktur kebakaran hutan, Malaysia bangun pipa saat kemarau enggak ada hujan, diguyur pipa berisi air sehingga hutan enggak kering berakibat kebakaran," jelas Bambang.
Dia menambahkan kondisi cuaca di Indonesia yang beriklim tropis membuat intensitas kebakaran hutan menjadi lebih tinggi. Sehingga, program pemadaman kebakaran menjadi penting bagi Indonesia.
Bambang meyakini isu pembakaran hutan dan lahan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab tidak selalu benar. "Hutan bukan dibakar tapi karna kering, jadi kalau ada bencana kebakaran akibat cuaca, itu karna tidak disirami" pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Banggar DPR RI meyakini pemerintah dapat menurunkan target nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) pada RAPBN 2025.
Baca Selengkapnya
Ketua Banggar DPR Said Abdullah mendoakan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap menjabat di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Pemerintah akan menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tetap di angka Rp 15.000 pada 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
Said mengaku persoalan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negeri Paman Sam ini kerap membuat sakit kepala.
Baca Selengkapnya
RAPBN 2025 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.
Baca Selengkapnya
Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.
Baca Selengkapnya
Ketua Banggar, Said Abdullah, berharap pemerintah setuju target pertumbuhan tahun depan minimal 5,4 persen.
Baca Selengkapnya
PT Mandiri Sekuritas memperkirakan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) akan tetap stabil di sekitar 5,1 persen pada tahun 2025.
Baca Selengkapnya
Menurut Yasonna, menjadi wajar jika banyak yang kaget dengan permintaan anggaran Rp20 triliun tersebut.
Baca Selengkapnya