Ada Ancaman PHK Massal, Pemerintah Tambah Dana KUR Jadi Rp460 T di 2023

Merdeka.com - Redupnya perekonomian global telah mengancam sektor padat karya di Indonesia. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri berorientasi ekspor membuat pemerintah perlu putar otak.

Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM Yulius memutuskan menambah alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp 460 triliun di tahun 2023. Salah satu tujuannya untuk memberikan modal bagi pegawai yang terkena PHK dan beralih menjadi wirausahawan.

"Tantangan ketiga adalah banyak perusahaan-perusahaan melakukan PHK. Terkait PHK ini tentunya kita butuh modal dan modal ini bisa kita dapatkan salah satunya dari KUR," ungkap Yulius dalam acara Refleksi 2022 dan Outlook 2023 di Auditorium Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Senin (26/12).

Penyaluran modal ini diharapkan bisa menjadikan para korban PHK menjadi pengusaha mandiri. KUR ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan keahlian maupun menambah keahlian di bidang lain.

"Bisa memanfaatkan uang hasil pinjaman yang menjadi pegawai yang lebih pintas. Sehingga kita bisa menyiapkan tenaga kerja (baru) ke depan," kata dia.

Penambahan anggaran KUR tahun depan dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo 30 persen penyaluran kredit harus diberikan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Salah satu cara yang dilakukan dengan menyalurkan KUR Klaster. Penyaluran melalui program ini tak hanya sekedar memberikan pinjaman melainkan juga memastikan ekosistem yang dibangun berjalan dengan baik.

"KUR klaster ini sangat komprehensif. Tidak hanya ada pinjaman, dia ada offtaker juga menggunakan koperasi dengan pinjaman maskimal Rp 500 juta per individu," kata dia.

Sehingga target penyerapan dana KUR akan lebih cepat terealisiasi dan bisa menggerakan perekonomian nasional. Meskipun ancaman resesi global sudah di depan mata.