Ada Ancaman Resesi, Angka Pengangguran Berpotensi Naik

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang kali mengingatkan kondisi ekonomi dunia makin tidak pasti. Bahkan tahun 2023 Jokowi mewanti-wanti kondisi dunia dalam 'awan gelap' dan badai besar segera datang.

"Tahun ini sulit dan tahun depan, sekali lagi saya sampaikan akan gelap, dan kita tidak tahu badai besarnya seperti apa sekuat apa tidak bisa dikalkulasi," kata Jokowi di Jakarta, Kamis (29/9) lalu.

Awan gelap yang dimaksud Jokowi ancaman resesi ekonomi. Kondisi ketidakpastian ini telah menyeret semua negara masuk jurang yang sama. Ekonomi global pun diperkirakan akan lesu.

Ekonomi yang lesu ini berpotensi menaikkan tingkat pengangguran sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Mengingat penyebab resesi global ini salah satunya kenaikan tingkat suku bunga di berbagai negara sehingga terjadi kenaikan inflasi. Tingginya inflasi ini lah yang membuat produksi turun dan perusahaan melakukan penyesuaian.

"PHK ini sangat mungkin terjadi kalau suku bunga naik, tidak ada peningkatan skala usaha, inflasi tinggi ini bisa mengurangi produksi," kata Ekonom Indef Nailul Huda saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Senin (3/10).

Pada saat yang bersamaan, penyerapan tenaga kerja baru juga akan semakin sulit. Namun Huda menilai, tingkat pengangguran dari ancaman resesi global masih bisa dikendalikan. Ancaman PHK massal tidak separah ketika pandemi Covid-19 terjadi.

"Saya rasa tidak akan terlalu besar karena didorong permintaannya," kata Huda.

Asalkan, tingkat suku bunga bisa dinormalisasi tahun depan. Sekarang, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan menjadi 4,25 persen. Tingkat suku bunga yang demikian masih memiliki celah pertumbuhan ekonomi walau tidak terlalu tinggi.

"Ada celah pertumbuhan dan tidak terlalu tinggi dan ini juga buat menekan inflasi yang masih cukup tinggi dan saya yakin pemerintah sudah menghitung ini," kata dia.

Butuh BLT untuk Tahan Dampak Resesi

Dalam kondisi ini, Huda menilai pemerintah harus bisa menjaga daya beli masyarakat. Caranya dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang paling terdampak dan masyarakat miskin. Belanja pemerintah diharapkan bisa menahan dampak resesi yang terlalu dalam.

"BLT ini bisa meminimalisir dampak resesi jadi daya beli masyarakat terjaga karena ada pengeluaran dari pemerintah," ujarnya.

Selain masyarakat miskin, pemerintah juga perlu memberikan dukungan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM yang tidak membutuhkan barang impor sebagai bahan baku bisa menjadi penggerak ekonomi.

"UMKM yang memang tidak butuh barang impor ini harus bisa manfaatkan produk lokal dan paling penting daya beli ini butuh dana pemerintah, makanya ini pasti akan butuh porsi lebih pengeluaran pemerintah," tuturnya.

Dia mengingatkan, memasuki kuartal ketiga dan keempat 2023 sudah memasuki tahun politik. Pemerintah harus bisa mengatur anggarannya agar stabilitas tetap terjaga. Surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diharapkan digunakan untuk subsidi agar bus menjaga daya beli masyarakat.

"Surplus bisa dianggarkan ke pos anggaran yang bisa jaga daya beli masyarakat bisa bansos dan subsidi," pungkasnya.