Ada aturan pengiriman online, 40 persen barang masih menumpuk di pelabuhan

Merdeka.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 120 Tahun 2017 tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan Secara Elektronik (Delivery Order Online) Barang Impor di Pelabuhan. Dalam aturan tersebut ditegaskan, pengiriman pesanan elektronik (Delivery Order Online/DO Online) adalah bukti penyerahan barang yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengakui masih ada yang belum memanfaatkan aturan tersebut. Padahal, dengan DO online pengiriman barang menjadi efektif dan mudah.

"Sudah dimanfaatkan oleh beberapa shipping line, tapi belum semuanya, tapi tinggal melakukannya dengan lebih baik," kata Menhub Budi di Kantor Kemnko Perekonomian, Jakarta, Senin (15/1).

Dia melanjutkan, dengan menggunakan DO online tidak perlu lagi berhadapan dengan banyak orang. Sehingga tidak memakan waktu banyak. Akan tetapi, hingga kini masih banyak barang yang prosesnya sudah selesai tapi tidak segera dipindahkan. Padahal Kemenhub telah menetapkan tiga hari waktu tunggu di pelabuhan.

"Kami sudah buat dwelling time tiga hari, sebenarnya ada 30-40 persen barang-barang yang masih ada di pelabuhan dengan berbagai motif. Sebagian besar adalah belum selesai karena pemeriksaan, tapi ada yang karena pemiliknya tidak ada gudang dan pembelinya," terangnya.

Oleh karena itu Menhub Budi rencananya akan segera bertemu dengan stakeholder untuk membahas hal tersebut. "Kami bisa mendapatkan suatu kumulasi yang menjadi masalah dari masyarakat pelabuhan itu menjadi satu level of service atau kemudahan," tandasnya.