Ada bom Kampung Melayu, Hipmi yakin ekonomi RI tak terganggu

Merdeka.com - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) meminta aparat keamanan menindak tegas otak dibalik bom Kampung Melayu tadi malam. Meski, ledakan bom tidak lagi mempengaruhi aktivitas perekonomian, tindakan tersebut melanggar nilai-nilai kemanusiaan.

"Kita minta Kepolisian menindak tegas aksi teror semacam ini. Sebab nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan tidak merestui seseorang membunuh dirinya sendiri atau manusia lain," ujar Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia di Jakarta, Kamis (25/5).

Bahlil mengatakan aksi-aksi teror sejenis semakin kehilangan relevansinya bagi stabilitas perekonomian dan kegiatan bisnis. Sebab, aktivitas tersebut sudah sering terjadi juga di negara-negara paling aman sekalipun seperti Eropa dan negara barat lainnya.

Maka dari itu, pelaku usaha tidak perlu panik dan tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa. "Relevansi teror-teror semacam ini makin hilang. Terbukti masyarakat tidak panik. Aktivitas perekonomian tidak terganggu," tutur Bahlil.

Meski demikian, Bahlil meminta pemerintah menuntaskan masalah teror di Ibu Kota hingga ke akarnya. Teror sejenis sebaiknya tidak perlu terjadi lagi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hipmi mengutuk keras aksi bom diri tersebut. Aksi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan yang dianut bangsa ini. "Tidak satupun agama resmi di negara ini yang merestui melukai atau membunuh diri sendiri dan orang lain. Sebab itu kita mengutuk keras," jelas Bahlil.

Bahlil menghimbau agar semua pihak untuk bergotong-royong membantu pemerintah dalam memperkuat dan mendorong pemerataan perekonomian nasional. Dikatakannya, status investment grade yang baru dicapai bangsa ini jangan sampai tercoreng oleh aksi-aksi tidak terpuji oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

"Status ini harus jadi momentum perbaikan dan pemerataan perekonomian kita," ujar dia.

Sebelumnya, Hipmi menyatakan mengapresiasi kerja keras semua pihak sehingga tercapai peringkat investasi (investment grade) di Tanah Air. Meski demikian, Hipmi juga mengingatkan status tersebut mesti diikuti oleh perbaikan peringkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business (EoDB).

"Kita ikut senang dan mengapresiasi pemerintah, otoritas moneter, industri keuangan sudah bekerja keras memperbaiki domainnya masing-masing. Namun pekerjaan paling berat itu menaikkan ease of doing business (EoDB). Ini yang kita ingatkan," ujar Bahlil.

Bahlil mengatakan, kerja keras pemerintah dan lembaga lainnya semakin diakui oleh dunia internasional, terutama dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, Hipmi mengingatkan, pengakuan ini masih dalam tataran pengelolaan makro ekonomi, moneter, dan pengelolaan keuangan negara.

Sehingga dibutuhkan kerja keras untuk meyakinkan pihak swasta atau investor untuk berinvestasi ke sektor riil. Dia mengingatkan agar semua pihak bekerja keras mengejar ease of doing business atau kemudahan berbisnis.

"Sebab perbaikkannya masih pada tataran fiskal, pajak, belanja negara, deregulasi, dan debirokratisasi, transparansi dan sebagainya," ujar Bahlil.