Ada janji Jokowi di balik besarnya dana untuk daerah
Merdeka.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan untuk pertama kalinya pemerintah akan menggelontorkan dana transfer daerah lebih besar daripada belanja Kementerian dan Lembaga (K/L). Menteri Bambang mengatakan hal itu merupakan wujud semangat desentralisasi pembangunan.
"Ya kita akan membuat transfer ke daerah, ini lebih penting, transfer daerah lebih besar dari belanja K/L, kenapa? Ini semangat desentralisasi. Desentralisasi, pembangunan harus lebih banyak di daerah bukan di K/L," ujar Bambang di JCC, Jakarta Pusat, Jumat (10/7).
Hal itu, lanjut Bambang, juga merupakan bukti jika pembangunan tidak hanya fokus di pusat saja. "Jadi kira-kira ke arah sana, juga untuk mengakomodir, waktu itu pak Presiden janji kepada daerah akan memberikan lebih dari Rp 100 miliar per daerah," ucapnya.
-
Bagaimana bantuan Kementan disalurkan? Menurut Martina, semua bantuan akan segera dikirim menuju titik lokasi terdampak, yaitu Distrik Agandugume di Puncak Papua.
-
Kenapa Kemendag berikan bantuan ke Papua Tengah? Terkait dengan bencana kekeringan dan cuaca dingin ekstrem yang dialami wilayah Papua Tengah, pemerintah tidak tinggal diam. Melalui Kementerian Perdagangan, bantuan 'Kemendag Peduli' diserahkan langsung di bawah pimpinan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Bagaimana cara Kemendag berikan bantuan ke Papua? 'Kegiatan ini merupakan bukti kehadiran negara, yang diwakili oleh Kementerian Perdagangan, di manapun masyarakat berada. Apa yang dirasakan masyarakat Papua Tengah, khususnya Kabupaten Puncak, kami juga merasakan sebagai bentuk tali asih,'
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Dimana Kemnaker memberlakukan aturan pengupahan baru ini? Dengan adanya ketentuan tersebut, maka ada penguatan Peran Dewan Pengupahan Daerah berupa peran tambahan untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah, dalam rangka penerapan upah minimum serta struktur dan skala upah di perusahaan pada wilayahnya masing-masing.
Meski begitu, pemerintah tetap akan mengevaluasi serapan anggaran pemerintah daerah. "Kita siapkan juga aturannya. Jadi, serapan akan menjadi indikator Dana Alokasi Khusus (DAK) yang Rp 100 miliar. Jadi kalau serapannya jelek, ya kamu tidak dapat, serapan bagus dapat," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menggelontorkan anggaran sebesar Rp 664,6 triliun yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan di desa dalam APBN-P 2015.
Nilai tersebut melampaui belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Diperkirakan tahun depan anggaran transfer ke daerah akan menjadi Rp 770,6 triliun atau meningkat Rp 106 triliun. Jokowi pun sesumbar rata-rata per kabupaten/kota akan memperoleh tambahan anggaran sekitar Rp 100 miliar. Tambahan dana ke daerah tersebut, diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai proyek-proyek pembangunan infrastruktur. (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca SelengkapnyaMinimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, uang yang ada malah dipakai untuk hibah-hibah politis.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pembangunan infrastruktur jalan dilakukan untuk efisiensi transportasi dan distribusi logistik sehingga dapat menumbuhkan ekonomi di daerah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaProgram Rp1 miliar per desa, merupakan janji politik Prabowo Subianto saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Baca Selengkapnya"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaRealisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca SelengkapnyaJokowi menyadari bahwa mengubah pola pikir seorang pemegang kebijakan bukanlah perkara mudah.
Baca SelengkapnyaPembangunan menggunakan dana desa sudah membuat jalan desa mencapai 350 ribu kilometer.
Baca Selengkapnya