Ada ketidakadilan, pemerintah harus transparan tentukan harga BBM

Merdeka.com - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengimbau agar pemerintah bisa lebih transparan dalam menentukan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Selama ini, masih terjadi ketidakadilan pasar dimana masyarakat belum bisa menikmati langsung turunnya harga BBM.

Dia melihat, BBM selalu menjadi acuan dari harga kebutuhan pokok di pasar. Saat harga BBM naik, maka semua harga kebutuhan sehari-hari akan ikut melonjak. Sedangkan, saat harga BBM turun maka tidak ada perubahan signifikan yang terjadi di pasar.

"Ini menjadi persoalan yang harus disikapi pemerintah dan BBM jadi komponen suatu tarif. Ada ketidakadilan pasar disini," ujar Tulus dalam diskusi Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, Sewatama, IJTI, IKN dan IJO di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (14/2).

Menurut dia, hal ini terjadi karena ada pihak-pihak yang memonopoli cadangan kebutuhan pokok. "Ketika BBM naik semua naik, tapi turun yang lain malah susah turun. Banyak anomalinya, monopoli yang belum dibongkar sehingga terjadi anomali maka situasi jadi makin parah," kata dia.

Dengan demikian, Tulus mengimbau agar pemerintah bisa lebih transparan dalam menentukan harga BBM. Sehingga masyarakat, terutama di kelas menengah ke bawah, tidak mengalami gejolak saat penurunan maupun kenaikan harga BBM.

"Pemerintah harus beri jaminan transparansi penurunan BBM, supaya tidak ada anomali. Pemerintah juga harus menjamin bahwa efek dari fluktuasi harga BBM tidak akan mempengaruhi keseimbangan. Sehingga stabilitas ekonomi bisa terjadi," pungkas dia. (mdk/sau)