Ada Konflik Reklamasi, Pelabuhan Benoa Dipastikan Beroperasi Normal

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, Pelabuhan Benoa di Denpasar Bali masih tetap beroprasi normal. Meski sempat, diwarnai masalah reklamasi di kawasan tersebut namun pelabuhan tersebut tetap melayani perjalanan.

"Jadi pelabuhannya jalan, enggak ada masalah. Kemarin memang ada yang salah juga ini kan masalah kesepakatan yang lalu. Membuang hasil pendalaman untuk cruise terminal itu tidak dilakukan secara proper jadi gubernur (Bali) marah ya pantes lah," kata dia saat ditemui di DPR RI, Jakarta, Senin (9/9)

Luhut mengatakan wilayah pengerukan di sekitar kawasan pelabuhan tidak bisa dicampur adukan dengan Pelabuhan Benoa. Sebab, reklamasi yang dilakukan di wilayah tersebut adalah urusan lain, sehingga tidak berdampak pada pengoperasian pelabuhan tersebut.

"Tapi kalau ini sudah kita sepakati untuk masuk cruise, ini cruise terminal di mana selama inu curise itu berlabuh 2 mile dari tengah laut itu menimbulkan kerepotan sehingga orang malas datang ke Bali," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko) mengakui adanya permasalahan proyek reklamasi di pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali. Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Maritim, Ridwan Djamaluddin menjelaskan, permasalahan krusial tersebut adalah lintasan dari material pengerukan pelabuhan yang yang menimbulkan dampak berupa penyebaran sedimen ke luar area dumping site 2.

Hal ini mengakibatkan matinya tanaman mangrove di sekitar kawasan tersebut. "Kita sadari ada masalah itu. Pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar untuk menyeimbangkan antara pembangunan, kepentingan masyarakat lokal dan lingkungan," kata Ridwan saat menggelar konferensi pers di Jaya Sabha, Denpasar, Bali, Sabtu (7/9).

"Untuk itu kami sejak dua Minggu yang lalu sudah datang ke sini. Sudah mengadakan rapat koordinasi di Jakarta, dan dihadiri semua pihak yang terkait termasuk Pemerintah Provinsi Bali, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN dan tentunya dari Kemenko Maritim," tambah Ridwan.

Ridwan juga menjelaskan, untuk hasil keputusan rapat koordinasi tersebut, dari Pelindo III menyepakati tidak akan melanjutkan perluasan penumpukan material di kawasan Pelabuhan Benoa Bali.