Ada penghambat, Jokowi diimbau bikin tim khusus Blok Masela
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress), Marwan Batubara menyarankan agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membuat tim khusus Blok Masela. Tim ini diperlukan karena adanya pihak yang berusaha menghambat pengembangan Blok Masela di Maluku.
Tim tersebut bisa terdiri dari, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan beberapa stakeholder terkait agar hasilnya lebih transparan.
"Keputusan kan baru ditetapkan 2018 oleh Presiden. Sambil menunggu itu, tim yang dibentuk kan bisa lakukan kajian terbaiknya apa onshore atau offshore. Jalan tepat ya itu. Dari pada kalau ada dua pendapat, yang ini mahal yang itu tidak, sebaiknya kan dibuat tim baru menangani Blok Masela," kata Marwan di kantor Indef, Jakarta, Senin (29/2).
-
Siapa yang disebut sebagai timnya Jokowi? 'Prabowo-Gibran serta koalisi Indonesia maju, kami terang-terangan dan tidak malu-malu dan tidak mencla-mencle. Kami adalah timnya Pak Joko Widodo dan Anda tahu saya sekian tahun adalah lawan Pak Jokowi. Dua kali saya kalah (dari Jokowi),'
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Siapa saja yang mendampingi Presiden Jokowi di forum bisnis? Tak hanya Mendag Zulkifli Hasan, ada juga sederet menteri lainnya yang ikut mendampingi Presiden dalam acara tersebut. Seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Ad Interim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Erick Thohir; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar; Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun.
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Jokowi tampak didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
-
Bagaimana Jokowi berharap JAPINDA dapat meningkatkan kualitas SDM di Indonesia? 'Agar lebih banyak lagi tenaga terampil Indonesia yang bisa masuk ke Jepang,' ungkap Jokowi.
Dengan adanya tim khusus tersebut, hasil kajian dari proyek gas tersebut akan lebih terpercaya. Sebab, keputusan pembangunan infrastruktur harus berdasarkan pertimbangan pendapatan negara, kepentingan strategis nasional, geopolitik, dan lainnya, agar kajian Blok Masela jadi lebih komprehensif.
Meski begitu, Marwan sendiri akan tetap mendukung keputusan pemerintah untuk membangun Blok Masela melalui skema di darat (onshore) maupun di laut (offshore).
"Saya bukan menuduh dan tidak mempercayai hasil kajian lembaga independent atau lembaga asing yang lebih dulu melakukan kajian Blok Masela. Tapi saya lebih percaya, jika kajian itu nantinya dilakukan oleh tim khusus pemerintah yang direstui oleh Presiden," imbuhnya.
Seperti diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyesalkan sikap salah satu anggota Kabinet Kerja yang berkali-kali menghambat pekerjaannya. Dia tak menyebut sosok yang dimaksud.
Namun, berdasarkan pemberitaan selama ini, pernyataan tersebut mengarah pada Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli. Tak sedikit Rizal mencampuri urusan yang menjadi kewenangan Sudirman Said.
"Coba, listrik dikomentari dihambat. Kemudian dana ketahanan energi dikomentari dihambat. Bangun infrastruktur dihambat. Freeport sudah mau dibereskan dihambat. Sekarang Blok Masela. Kok malah kolega yang menghambat," ujarnya di kantor, Jakarta, Senin (29/2).
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menyebut, Indonesia kini memegang saham 51 persen dari PT Freeport dan ditargetkan akan menjadi 61 persen.
Baca SelengkapnyaAwalnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan soal sejumlah biji timah yang diperoleh oleh PT Timah Tbk.
Baca SelengkapnyaBahlil tidak mempermasalahkan apakah BUMN atau swasta yang mengelola, selama itu masih perusahaan nasional .
Baca SelengkapnyaSKK Migas minta rencana pengembangan di Blok Masela oleh Pertamina rampung dalam satu bulan.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola tambang.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, izin mengelola tambang bagi organisasi keagamaan bertujuan untuk pemerataan ekonomi.
Baca SelengkapnyaBegini kata NU dan Muhammadiyah perihal ormas keagamaan boleh kelola tambang.
Baca SelengkapnyaSelain Rokan, Arifin juga menyebut Blok Cepu yang punya potensi migas lebih besar dari perhitungan saat ini.
Baca SelengkapnyaPerusahaan tambang memiliki kewajiban melakukan persemaian di lahan tambang.
Baca SelengkapnyaSatu per satu, pemerintah mengambil alih pengelolaan sumber daya alam secara mandiri, dimulai dari Blok Mahakam.
Baca SelengkapnyaMuhammadiyah memutuskan menerima izin tambang dari Presiden Jokowi usai menggelar konsolidasi nasional.
Baca SelengkapnyaUntuk urusan membangun rumah sakit misalnya Muhammadiyah terbukti bisa mengelola dengan optimal
Baca Selengkapnya