Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ada penghambat, Jokowi diimbau bikin tim khusus Blok Masela

Ada penghambat, Jokowi diimbau bikin tim khusus Blok Masela Presiden Jokowi. ©Setpres RI/Cahyo

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress), Marwan Batubara menyarankan agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membuat tim khusus Blok Masela. Tim ini diperlukan karena adanya pihak yang berusaha menghambat pengembangan Blok Masela di Maluku.

Tim tersebut bisa terdiri dari, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan beberapa stakeholder terkait agar hasilnya lebih transparan.

"Keputusan kan baru ditetapkan 2018 oleh Presiden. Sambil menunggu itu, tim yang dibentuk kan bisa lakukan kajian terbaiknya apa onshore atau offshore. Jalan tepat ya itu. Dari pada kalau ada dua pendapat, yang ini mahal yang itu tidak, sebaiknya kan dibuat tim baru menangani Blok Masela," kata Marwan di kantor Indef, Jakarta, Senin (29/2).

Orang lain juga bertanya?

Dengan adanya tim khusus tersebut, hasil kajian dari proyek gas tersebut akan lebih terpercaya. Sebab, keputusan pembangunan infrastruktur harus berdasarkan pertimbangan pendapatan negara, kepentingan strategis nasional, geopolitik, dan lainnya, agar kajian Blok Masela jadi lebih komprehensif.

Meski begitu, Marwan sendiri akan tetap mendukung keputusan pemerintah untuk membangun Blok Masela melalui skema di darat (onshore) maupun di laut (offshore).

"Saya bukan menuduh dan tidak mempercayai hasil kajian lembaga independent atau lembaga asing yang lebih dulu melakukan kajian Blok Masela. Tapi saya lebih percaya, jika kajian itu nantinya dilakukan oleh tim khusus pemerintah yang direstui oleh Presiden," imbuhnya.

Seperti diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyesalkan sikap salah satu anggota Kabinet Kerja yang berkali-kali menghambat pekerjaannya. Dia tak menyebut sosok yang dimaksud.

Namun, berdasarkan pemberitaan selama ini, pernyataan tersebut mengarah pada Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli. Tak sedikit Rizal mencampuri urusan yang menjadi kewenangan Sudirman Said.

"Coba, listrik dikomentari dihambat. Kemudian dana ketahanan energi dikomentari dihambat. Bangun infrastruktur dihambat. Freeport sudah mau dibereskan dihambat. Sekarang Blok Masela. Kok malah kolega yang menghambat," ujarnya di kantor, Jakarta, Senin (29/2).

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Cerita Sempat Dibisiki 'Hati-hati Digulingkan' Saat Ingin Ambil Alih Freeport
Jokowi Cerita Sempat Dibisiki 'Hati-hati Digulingkan' Saat Ingin Ambil Alih Freeport

Jokowi menyebut, Indonesia kini memegang saham 51 persen dari PT Freeport dan ditargetkan akan menjadi 61 persen.

Baca Selengkapnya
Nama Jokowi Disebut di Sidang Korupsi Timah, Minta Penambang Ilegal Dilegalkan
Nama Jokowi Disebut di Sidang Korupsi Timah, Minta Penambang Ilegal Dilegalkan

Awalnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan soal sejumlah biji timah yang diperoleh oleh PT Timah Tbk.

Baca Selengkapnya
Pertamina Diminta Lepas Sumur Migas Lama ke Swasta, Menteri Bahlil: Jangan Nafsu Kuda tapi Tenaga Ayam
Pertamina Diminta Lepas Sumur Migas Lama ke Swasta, Menteri Bahlil: Jangan Nafsu Kuda tapi Tenaga Ayam

Bahlil tidak mempermasalahkan apakah BUMN atau swasta yang mengelola, selama itu masih perusahaan nasional .

Baca Selengkapnya
Desak Pertamina Kebut Blok Masela, SKK Migas: Pokoknya Agustus Semua Harus Selesai
Desak Pertamina Kebut Blok Masela, SKK Migas: Pokoknya Agustus Semua Harus Selesai

SKK Migas minta rencana pengembangan di Blok Masela oleh Pertamina rampung dalam satu bulan.

Baca Selengkapnya
Tiga Syarat Ormas Keagamaan untuk Dapat Izin Kelola Tambang
Tiga Syarat Ormas Keagamaan untuk Dapat Izin Kelola Tambang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola tambang.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Alasan Bikin Regulasi Tambang Untuk Ormas Agama: Banyak Komplain, Kenapa Hanya Perusahaan Besar
Jokowi Ungkap Alasan Bikin Regulasi Tambang Untuk Ormas Agama: Banyak Komplain, Kenapa Hanya Perusahaan Besar

Jokowi mengatakan, izin mengelola tambang bagi organisasi keagamaan bertujuan untuk pemerataan ekonomi.

Baca Selengkapnya
Ormas Keagamaan Boleh Kelola Tambang, NU 'Terimakasih ke Jokowi, Muhammadiyah 'Ukur Kemampuan'
Ormas Keagamaan Boleh Kelola Tambang, NU 'Terimakasih ke Jokowi, Muhammadiyah 'Ukur Kemampuan'

Begini kata NU dan Muhammadiyah perihal ormas keagamaan boleh kelola tambang.

Baca Selengkapnya
Kejar Target Produksi 1 Juta Barel Minyak per Hari, Blok Migas RI Butuh Bantuan Asing
Kejar Target Produksi 1 Juta Barel Minyak per Hari, Blok Migas RI Butuh Bantuan Asing

Selain Rokan, Arifin juga menyebut Blok Cepu yang punya potensi migas lebih besar dari perhitungan saat ini.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Perusahaan Tambang Ikut Perbaiki Lahan: Akan Saya Cek Satu per Satu
Jokowi Minta Perusahaan Tambang Ikut Perbaiki Lahan: Akan Saya Cek Satu per Satu

Perusahaan tambang memiliki kewajiban melakukan persemaian di lahan tambang.

Baca Selengkapnya
10 Tahun Jokowi: Misi Nasionalisasi Aset Negara
10 Tahun Jokowi: Misi Nasionalisasi Aset Negara

Satu per satu, pemerintah mengambil alih pengelolaan sumber daya alam secara mandiri, dimulai dari Blok Mahakam.

Baca Selengkapnya
Muhammadiyah Umumkan Terima Izin Tambang dari Pemerintah
Muhammadiyah Umumkan Terima Izin Tambang dari Pemerintah

Muhammadiyah memutuskan menerima izin tambang dari Presiden Jokowi usai menggelar konsolidasi nasional.

Baca Selengkapnya
Sangat Hati-Hati, Ternyata Ini Alasan Muhammadiyah Tak Buru-Buru Ambil 'Jatah' Izin Tambang dari Jokowi
Sangat Hati-Hati, Ternyata Ini Alasan Muhammadiyah Tak Buru-Buru Ambil 'Jatah' Izin Tambang dari Jokowi

Untuk urusan membangun rumah sakit misalnya Muhammadiyah terbukti bisa mengelola dengan optimal

Baca Selengkapnya