Ada polemik impor beras, Rizal Ramli tuntut Presiden Jokowi copot Mendag Enggar

Merdeka.com - Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli mengomentari silang pendapat antara Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dengan Dirut Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) terkait beras impor. Menurut dia, sudah saatnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti Mendag.

"Saya imbau Presiden Jokowi untuk bersikap. Sudah jelas kok angkanya yang benar. Tidak bisa biarkan Enggar kayak gini, petantang-petenteng kayak gini. Sudah waktunya diganti," kata Rizal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/9).

Dia juga menilai Mendag Enggar tidak memiliki kompetensi yang baik di dunia internasional. Di mana, jabatan tersebut dituntut aktif di dunia internasional.

"Itulah kenapa Pak SBY ngangkat Mari Pangestu. Itulah kenapa Pak Jokowi ngangkat Thomas Lembong. Yang hari ini bahasa inggrisnya saja kampungan dan norak," ungkapnya.

Oleh karena itu, pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Perekonomian ini berharap Presiden Jokowi bisa bertindak tegas. "Ini kami belum mutusin di pihak siapa. Tunjukkan. Saya minta Jokowi tegas. Orang Mendag nya tidak mutu kok!," ucapnya.

Sebelumnya, silang pendapat Perum Bulog dan Kementerian Perdagangan kian meruncing. Saat ini Bulog mengaku gudang penyimpanan beras telah penuh dan terpaksa menyewa gudang milik TNI AU.

Tingginya pasokan beras dalam negeri karena beras impor terus masuk ke Gudang Bulog dan penyerapan beras di pasar sangat minim. Namun demikian, Kemendag yang memberi izin impor beras menyebut tidak mau mengurus soal gudang penyimpanan beras ini.

"(Solusinya pak?) Tak tahu saya bukan urusan kita. Urusan Bulog," kata Mendag Enggar saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta.

Menanggapi ini, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso mengaku bingung karena tidak ada lagi tempat penyimpanan. Padahal, impor beras adalah penugasan dari pemerintah. Dia heran pada Kemendag yang seolah lepas tangan.

"Saya bingung ini berpikir negara atau bukan. Coba kita berkoordinasi itu samakan pendapat, jadi kalau keluhkan fakta gudang saya bahkan menyewa gudang itu kan cost tambahan. Kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang bukan urusan kita, mata mu! Itu kita kan sama-sama negara," katanya.

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita memastikan jika izin impor pangan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) berdasarkan rapat koordinasi (rakor) dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Enggartiasto mencontohkan, untuk beras yang hingga saat ini total izin impornya sebesar 2 juta ton, diputuskan melalui beberapa kali rapat.

"Contoh beras. Kita melakukan tiga kali rapat koordinasi yang dipimpin Menko Perekonomian, dihadiri Menteri Pertanian, saya, Dirut Bulog dan Deputi Meneg BUMN. Yang melihat dari data stok dan kebutuhan serta proyeksi ke depan maka diputuskan dalam rapat pertama (impor) 500 ribu ton. Rapat kedua pada April tambahan 500 ribu ton. Karena diproyeksikan itu masih kurang. Dan rapat ketiga itu 1 juta ton. Tiga kali rapat," ujar dia di SCTV Tower, Jakarta, Rabu (12/9).

Dari hasil rakor-rakor tersebut, lanjut Enggartiasto, Kementerian Perdagangan baru menerbitkan surat izin impor untuk Perum Bulog. Ini karena perusahaan plat merah tersebut yang mendapatkan mandat untuk melakukan impor beras.

"Setelah rakor menetapkan, dari hasil rakor itu mengeluarkan surat penugasan kepada Bulog. Kemudian Bulog melakukan tender terbuka. Jadi itu di website semua kelihatan," tegas Enggar.