Follow
Ada potensi pajak Rp 60 T, pemerintah gulirkan tax amnesty 2016
Merdeka.com - Pemerintah memastikan bakal menjalankan pengampunan pajak atau tax amnesty pada tahun depan. Ini sebagai upaya untuk menggenjot penerimaan pajak negara.
"Saya sampaikan kepada Presiden Joko Widodo, bahwa tahun depan ada tax amnesty. Memang upaya kami begitu," kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priadi Pramudito, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/11).
Namun, Sigit menjelaskan, pengampunan pajak dilakukan hanya sekedar menarik kembali atau repatrias dana milik orang Indonesia di luar negeri. Sehingga, ini berbeda dengan konsep pengampunan pajak plus penghapusan sanksi pidana umum untuk kejahatan selain terorisme dan narkoba seperti diusulkan DPR.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
DPR ingin lakukan apa untuk mengembalikan kerugian negara? 'Pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi yang ditangani lembaga penegak hukum meliputi Kejaksaan, Polri, dan KPK, masih jauh lebih kecil dibanding nilai korupsinya. Makanya, perlu ada terobosan dalam pendekatan penanganan korupsi. Dari primum remedium, menjadi ultimum remedium, yaitu hukum pidana sebagai jalan terakhir,' ujar Sahroni dalam paparannya (16/3).
-
Bagaimana DPR mendorong kerja sama investasi? Menutup keterangannya, Puteri juga mengajak Australia untuk terus memperkuat kolaborasi dan kerja sama investasi di sejumlah sektor prioritas yang digencarkan Pemerintah Indonesia.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa yang DPR minta dari Imigrasi? Selanjutnya, Sahroni juga meminta Ditjen imigrasi Kemenkumham agar meningkatkan operasi Tim Pora atau Tim Pengawasan Orang Asing dengan baik, sehingga insiden yang sama tidak terjadi lagi.'Seperti yang kita ketahui, Imigrasi punya yang namanya Tim Pora, di mana mereka bisa melakukan operasi dengan dibantu unsur Polri, TNI, Naker dan instansi terkait lainnya. 'Nah, menurut saya imigrasi perlu memastikan tim ini meningkatkan kinerjanya dengan lebh sering operasi, demi menindak WNA-WNA arogan yang meresahkan masyarakat ini,' sambungnya.
-
Apa yang diapresiasi oleh DPR? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi.
"Tax amnesty berbeda dengan yang ditawarkan oleh DPR. Kami betul-betul hanya merepratriasi dana dari luar negeri," katanya.
Dia menghitung, potensi dana yang mengalir masuk ke Indonesia akibat pengampunan pajak ini mencapai Rp 200 triliun. Jika dikenakan tarif 3 persen, maka pemerintah bisa mendapatkan penerimaan sekitar Rp 60 triliun.
Sigit menjamin kerahasiaan data taipan atau wajib pajak yang memanfaatkan tax amnesty ini. (mdk/yud)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.
Baca Selengkapnya
Pemerintahan Jokowi menargetkan pendapatan negara di 2024 mencapai Rp2.781,3 triliun. Angka ini terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun.
Baca Selengkapnya
Adapun APBN per Januari 2024 mencatatkan surplus Rp31,3 triliun atau 0,14 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Baca Selengkapnya
Pramono menyebut, Jakarta mendapatkan pemasukan pajak dalam 1 tahun hampir Rp3.000 triliun.
Baca Selengkapnya
Penerimaan tersebut berasal dari PPN PMSE, pajak kripto, pajak pinjaman online dan pajak SIPP.
Baca Selengkapnya
Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pada Mei 2024 sudah mencapai Rp8.353,02 triliun.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeoron menanggapi masukan masyarakat terkait iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
Baca Selengkapnya
Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga peluang pertumbuhan pasar kripto domestik yang baru berkembang.
Baca Selengkapnya
Dia menolak keras adanya rencana penambahan program pensiun
Baca Selengkapnya
Said menyampaikan, pemerintah dan DPR telah menyepakati target PNBP tahun depan sebesar Rp513,63 triliun.
Baca Selengkapnya
Lembaga ini nantinya akan berada langsung di bawah komando Presiden.
Baca Selengkapnya
Ini terkait tentang permintaan Apple untuk mendapatkan tax holiday selama 50 tahun sebagai syarat berinvestasi di Indonesia.
Baca Selengkapnya