Ada PPKM Level 3 di Akhir Tahun, Bisnis Hotel & Restoran akan Kembali Lesu
Merdeka.com - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani meminta pemerintah tidak menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di akhir tahun. Alasannya, bisnis sektor hotel dan restoran akan kembali terpuruk seperti waktu sebelumnya.
"Level 3 ini sama saja diketatkan lagi, dampaknya akan sangat terasa," kata Hariyadi saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Kamis (18/11).
Berkaca dari tahun lalu, saat itu di akhir tahun masyarakat didorong untuk melakukan perjalanan wisata. Bahkan pemerintah mendorong gerakan bekerja dari Bali (work from Bali).
-
Kenapa HIPMI ingin pemimpin selanjutnya tingkatkan iklim usaha? Para pengusaha pun berharap pemimpin negara selanjutnya bisa menciptakan iklim usaha di Indonesia menjadi lebih baik.
-
Bagaimana HIPMI ingin atasi tantangan iklim usaha? Perlu ada akselerasi dengan suatu program yang tepat yang melibatkan dunia usaha dalam proses pendidikan misalnya,' kata Anggawira.
-
Kenapa Kemenkumham meminta agar kemudahan berbisnis tidak disalahgunakan? Namun, jangan sampai kemudahan berbisnis itu disalahgunakan untuk kegiatan kriminal. Karena itu, kemudahan berbisnis juga harus diseimbankan dengan keamanan yang memadai.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Kenapa Komisi III meminta Kejagung untuk tidak terlena? Meski demikian, Sahroni meminta Kejagung untuk tetap profesional. Sebab dirinya tidak ingin Kejagung menjadi terlena akibat terus menerus meraih kepercayaan yang sangat tinggi belakangan ini. 'Namun tak henti-hentinya saya mewanti-wanti Kejagung, agar tidak terlena dengan ini semua.
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
Program tersebut memang berdampak baik bagi industri pariwisata. Namun ketika pemerintah mewajibkan hasil tes negatif PCR, sektor pariwisata kembali terpuruk. "Begitu PCR jadi syarat perjalanan, Bali langsung drop lagi," kata dia.
Padahal saat ini, industri perhotelan dan restoran sedang mengalami pemulihan. Secara perlahan bisnis sektor ini mulai kembali bergerak. Hotel kembali mulai beroperasi. Tidak hanya dalam rangka liburan, melainkan sudah mulai adanya kegiatan rapat atau acara yang dilakukan di hotel dan restoran.
"Sekarang ini kondisinya sudah membaik dan sudah proses pemulihan," kata dia.
Terlebih di akhir tahun biasanya menjadi musim panen bagi bisnis sektor ini. "Akhir tahun memang biasanya puncaknya," ungkap Hariyadi.
Meski kebijakan ini bersifat temporer, namun para pengusaha akan kembali melakukan penyesuian jam kerja kepada karyaannya. Untuk itu dia menyayangkan keputusan pemerintah yang berencana kembali menerapkan PPKM Level 3.
"Kalau sampai PHK sih enggak, paling cuma kita kurangi saja jam kerjanya, jadi digilir lagi," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia meminta kebijakan ini dipertimbangkan secara teliti.
Baca SelengkapnyaPrabowo menilai, dukungan terhadap keberlangsungan bisnis sektor swasta akan mendorong aliran modal masuk ke Indonesia lebih tinggi lagi.
Baca SelengkapnyaPengusaha memastikan dapat memberikan THR lebih awal dan bisa mengatur cash flow dengan baik.
Baca SelengkapnyaAda pun lini bisnis yang terdampak kenaikan pajak hiburan antara lain karaoke, kelab malam hingga spa.
Baca SelengkapnyaKenaikan tarif hotel secara mendadak, justru bisa merugikan sektor pariwisata.
Baca SelengkapnyaAturan kenaikan pajak hiburan dari 40 persen hingga 75 persen dipastikan tidak akan diterapkan dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan mendengarkan berbagai masukan yang ada dari para pengusaha saat kenaikan tarif mulai diterapkan.
Baca SelengkapnyaPengacara Hotman Paris Hutapea senggol Jokowi usai muncul kebijakan kenaikan pajak hiburan.
Baca SelengkapnyaSejumlah elemen masyarakat Bali menganggap pelaksanaan Muktamar PKB mengganggu keamanan di Bali.
Baca SelengkapnyaHal ini diharapkan akan mampu memberikan angin segar bagi pelaku usaha dan dapat menjaga iklim usaha agar tetap kondusif.
Baca SelengkapnyaPB HMI menolak rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen dalam jangka menengah berpotensi untuk menurunkan daya beli masyarakat.
Baca Selengkapnya