Ada Seruan Tak Perlu Bayar Pajak, DJP: Pisahkan Kasus dengan Kewajiban

Merdeka.com - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj menyerukan warga NU tidak perlu bayar pajak jika ada kasus penyelewengan dana pajak yang dilakukan oleh oknum pemerintah.

Pernyataan tersebut diungkapkan menyusul adanya kasus kekayaan Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo yang berjumlah fantastis.

Menanggapi itu, Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Suryo Utomo meminta masyarakat harus bisa memisahkan antara kasus hukum yang sedang terjadi dengan kewajiban sebagai wajib pajak. Menurutnya, kasus Rafael Alun merupakan dua hal yang berbeda.

“Kami harus pisahkan mana kasus, mana kewajiban,” kata Suryo dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (1/3).

Suryo menjelaskan, kewajiban membayar pajak seperti kendaraan bermotor sebenarnya masuk ke kas daerah yang sering disebut sebagai retribusi daerah. Sedangkan membayar pajak dalam arti sesungguhnya merupakan pembayaran sejumlah uang ke kas negara.

Sementara itu, kasus Rafael Alun Trisambodo bukan bagian dari penyelewengan pajak. Melainkan upaya penindakan atas aset yang jumlahnya mencurigakan.

Bentuk Kepedulian Tokoh Ulama kepada Penyelenggara Negara

Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menilai ungkapan yang disampaikan Said Aqil sebagai bentuk kepeduliannya terhadap Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

"Kalau kyai seperti itu sebetulnya beliau sangat sayang pada pajak sehingga kemungkinan ada ungkapan jangan sampai kejadian seperti ini," kata Yustinus.

Ungkapan tersebut kata Pras sebagai bentuk kepeduliannya kepada instansi pemerintah. Sehingga dia meminta masyarakat juga untuk mengawasi pemerintah.

"Beliau paham betul, sering memberikan nasihat kepada kami soal pajak. Jadi saya sangat percaya beliau ingin mendukung supaya masyarakat tetap ikut terus mengawasi," katanya.

Banyak manfaat yang telah dirasakan dari penggunaan pajak. Misalnya untuk membiayai iuran BPJS Kesehatan masyarakat miskin. Bila tidak ada lagi yang membayar pajak, dia khawatir akan berdampak lebih luas lagi.

"Enggak mungkin iuran BPJS 96 juta orang gratis ini mosok mau dihentikan," pungkasnya.