Ada Sinyal Pajak Bakal Naik, Mobil Bensin Bakal Ditinggalkan?
Merdeka.com - Penggunaan kendaraan pribadi berbahan bakar bensin diyakini tidak akan ditinggalkan, meski adanya wacana pemerintah yang akan menaikkan pajak kendaraan. Namun, di satu sisi, menaikkan pajak kendaraan berbahan bakar bensin bisa berdampak terhadap pengurangan emisi.
"Bisa (kenaikan pajak dapat mengurangi emisi), namun belum tentu membuang (meninggalkan) kendaraan pribadi," ujar Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno kepada merdeka.com, Kamis (20/10).
Dia menuturkan, masyarakat bisa saja beralih moda transportasi dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Dengan catatan, layanan dan segala penunjang transportasi umum memadai.
-
Bagaimana PLN bantu pengguna kendaraan listrik? Darmawan menambahkan, PLN juga menyediakan layanan home charging untuk memudahkan pengisian daya di rumah. Jadi para pengguna tidak perlu risau jika kehabisan daya, karena infrastrukturnya sudah sangat lengkap.
-
Apa solusi transportasi yang ditawarkan sepeda listrik? Sepeda listrik sudah menjadi solusi transportasi yang semakin populer di kalangan masyarakat urban, khususnya Jakarta.
-
Kenapa mobil listrik semakin diminati? Di berbagai negara, termasuk Indonesia, mobil listrik semakin diminati karena keunggulannya yang ramah lingkungan dan efisiensi energi.
-
Kenapa orang memilih sepeda listrik sebagai transportasi utama? Dengan fungsinya tersebut, banyak orang sudah mulai beralih ke sepeda listrik sebagai sarana transportasi utama untuk pergi ke warung, antar anak sekolah, hingga pasar sekitaran rumah.
-
Kenapa transportasi darat penting bagi masyarakat? Mengingat transportasi darat sangat penting bagi mobilitas sehari-hari masyarakat, maka setiap 22 November diperingati sebagai Hari Perhubungan Darat Nasional.
Transportasi umum, ujar Djoko, digunakan untuk rutininas. Sementara kendaraan pribadi untuk kegiatan kepentingan pribadi yang dibutuhkan pada saat layanan transportasi umum berhenti operasi.
Dia juga berpandangan, wacana kenaikan pajak kendaraan bermotor dengan bahan bakar bensim tak menyurutkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Terpenting, layanan untuk pajak dipermudah.
"Pada dasarnya, warga mau bayar pajak kendaraan, namun selama ini mengalami hambatan, dan sekarang sudah mulai dipermudah, sehingga bertambah pendapatan dari PKB (pajak kendaraan bermotor) di banyak daerah," ungkapnya.
Pemerintah Buka Peluang Naikkan Pajak
Diketahui bahwa pemerintah serius menerapkan ekonomi hijau. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah yaitu rencana kenaikan pajak kendaraan bermotor dengan bahan bakar fosil atau bensin.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, apapun yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi hijau, pemerintah siap memberikan insentif dalam bentuk apapun.
"Kita semua buka (investasi), apa saja teknologi yang mereka mau bawa dan kita kasih insentif," ujar Luhut, Hotel Grand Hyatt Indonesia, Jakarta, ditulis (19/10).
Strategi lainnya adalah adanya kemungkinan menaikkan pajak untuk kendaraan yang berbahan bakar fosil. Strategi yang akan dilakukan tentu sesuai dengan kebijakan pemerintah yang akan tetap untuk mendukung pertumbuhan investasi hijau.
"Tapi kita akan pro, sehingga Jakarta ini udaranya lebih bersih, kan bagus tuh anak cucu kalian," jelasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies memandang perlunya kendaraan ditambah untuk sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Baca SelengkapnyaMenurut Ganjar perlu adanya transisi energi yang bersih. Tetapi prosesnya tidak bisa instan. Perlu adanya kesiapan.
Baca SelengkapnyaRencana menaikkan pajak sepeda motor jadi salah satu strategi untuk menekan angka polusi di kota-kota besar seperti Jakarta.
Baca SelengkapnyaSangat disayangkan jika dukungan tersebut jadi dalih untuk memaksa masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaStrategi pemerintah menekan polusi dengan menaikkan pajak, hingga menerapkan area ganjil genap, termasuk untuk kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaKukuh menyebut salah satu penyebab fenomena tersebut dapat terjadi yakni menurunnya daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mengatakan, saat ini penerbitan SIM masih akan dikenakan PNBP. Sebab, negara masih membutuhkan biaya dari pungutan PNBP untuk kegiatan pembangunan.
Baca SelengkapnyaAnies mengusulkan sistem transportasi umum yang diterapkan di seluruh Indonesia bisa mencontoh Jakarta.
Baca SelengkapnyaLuhut mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji mana jalan terbaik untuk bisa memitigasi polusi udara.
Baca SelengkapnyaKendaraan pribadi cukup banyak memakan biaya baik sebelum maupun saat melakukan perjalanan mudik Lebaran.
Baca Selengkapnya