Ada Tekanan Ekonomi Global, Pemerintah Janji Beri Pelaku Usaha Ruang Gerak
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha sangat dibutuhkan. Apalagi dalam menghadapi tekanan pelemahan ekonomi global.
"Karena kalau tidak, pemerintah mungkin khawatir dengan shortfall penerimaan dan dalam situasi seperti ini, instruksinya adalah kejar pajak sampai di mana pun, sampai kapan pun, maka akan mengejar sampai ke seluruh hal," kata dia, di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Jumat (15/11) malam.
Pemerintah, lanjut dia, mengakui bahwa dalam tekanan ekonomi global seperti sekarang, pelaku usaha membutuhkan ruang bergerak. Karena itu, pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang di satu sisi menjaga penerimaan, tapi sisi lain mendukung keberlangsungan usaha.
-
Apa profesi Sri Mulyani saat ini? Hingga saat ini, Ia mesih menjabat sebagai menkeu selama dua periode kepemimpinan Jokowi di Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju.
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Bagaimana Menko Perekonomian ingin memperkuat kerja sama ekonomi? "Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Kenapa Pertamina perlu antisipasi gejolak ekonomi global? Erick menyebut kondisi ini memicu menguatnya dolar AS terhadap rupiah dan tentunya kenaikan harga minyak WTI dan Brent yang masing-masing telah menembus 85,7 dolar AS dan 90,5 dolar AS per barel.'Harga minyak ini bahkan diprediksi beberapa ekonom bisa mencapai 100 dolar AS per barel apabila konflik meluas dan melibatkan Amerika Serikat,' lanjut dia.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Kenapa Sri Mulyani bertemu Jokowi? 'Ya betul. Pukul 14.30 WIB, Bu Menkeu diagendakan untuk diterima Bapak Presiden di Istana Merdeka, untuk melaporkan hal-hal yang terkait pelaksanaan APBN 2024,' kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana kepada wartawan, Jumat (2/2/2024).
"Kita selalu menyampaikan pesannya, kami tahu dunia sedang sedang mengalami tekanan. Kita melihat, dan kita memahami kalau penerimaan pajak menurun. Namun itu tidak berarti kami tidak melakukan pekerjaan ekstensifikasi dan intensifikasi. Namun itu dilakukan dengan perhitungan," jelas dia.
"Kita coba untuk terus mengumpulkan pajak sehingga kita memiliki penerimaan pajak yang setara dengan negara-negara yang sama dengan kita atau bahkan lebih baik namun tanpa menimbulkan back fire," tambahnya.
Jika pemerintah terlampau gencar mengejar pajak, maka alih-alih meningkatkan perekonomian, kebijakan tersebut justru menurunkan kinerja ekonomi nasional.
"Dan itu sesuatu yang tidak ingin terjadi pada saat kita menghadapi siklus bisnis yang sedang menurun. Namun, di sisi lain kita juga harus menjaga keberlangsungan dari APBN."
Menteri Sri Mulyani Ingatkan Pengusaha, Kerap Akali Pajak Bakal Hambat Usaha
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan saling percaya antara pemerintah dan pelaku usaha sangat dibutuhkan dalam membangun ekonomi. Termasuk dalam hal membayar pajak.
Jika pelaku usaha sadar akan kewajiban pajaknya, maka mereka akan tenang dalam menjalankan usaha dan mengembangkan bisnis.
"Jika mereka memiliki trust dan confidence maka mereka akan menyalurkan semua energi dan pikirannya untuk mengembangkan usaha bukan untuk mengakali peraturan," ujar dia, di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Jumat (15/11) malam.
Sebaliknya, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, jika pelaku bisnis tidak memiliki kesadaran juga kerelaan untuk memenuhi tanggung jawab, maka hal tersebut bisa mengganggu proses bisnis.
"Kalau dia 24 jam, 7 hari seminggu, para pengusaha itu sebagian besar waktu memikirkan bagaimana bisa menciptakan nilai tambah, inovasi, ekspansi usaha, maka ekonomi juga akan maju," urai dia.
Selain itu, hal tersebut akan membuat relasi antara pemerintah, dalam hal ini institusi pemungut pajak dengan pelaku usaha menjadi tidak akrab dan penuh kecurigaan.
"Tapi kalau bagaimana mengakali aturan, bagaimana kita bisa hiding (pajak), menghindari maka itu menjadi usaha yang merugikan ekonomi dan menciptakan juga bagi pemerintah untuk selalu curiga juga," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia berupaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan dinamika politik dunia, saat ini terdapat sejumlah persoalan yang bisa menyebabkan Indonesia mengalami disrupsi suplai.
Baca SelengkapnyaLonjakan inflasi yang dirasakan oleh sejumlah negara mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, termasuk di Indonesia.
Baca SelengkapnyaDikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pengangguran karena para pengusaha mengurangi pekerjanya, karena menurunnya pendapatan perusahaan.
Baca SelengkapnyaSederet pesan untuk calon menteri keuangan era kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menyebut PMI manufaktur Indonesia berada dalam tren menanjak di atas 50, bersama dengan beberapa negara seperti Turki dan Meksiko.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengimbau kepada seluruh jajaran bea dan cukai untuk dapat menghidupkan kembali semangat leadership, ownership dan ketahanan.
Baca SelengkapnyaMenteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan kolaborasi menjadi kunci menghadapi ancaman global
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan beberapa persoalan dunia yang dapat mengancam perekonomian dan sistem keuangan Indonesia.
Baca SelengkapnyaSri selalu menjadi pendengar yang baik jika kementerian dan lembaga (K/L) meminta anggaran.
Baca SelengkapnyaTekanan yang dialami negara-negara maju itu dipengaruhi kenaikan suku bunga yang terlalu tinggi yang terjadi di berbagai negara.
Baca SelengkapnyaMendag Zulkifli Hasan menjelaskan, ekonomi Indonesia tetap melanjutkan tren pemulihan.
Baca Selengkapnya