Ada Varian Omicron, Pemerintah Diminta Cadangkan Anggaran Sektor Kesehatan

Merdeka.com - Kemunculan Covid-19 varian omicron membuat semua negara harus bersiap-siap menghadapi ancaman baru. Sebab, varian baru itu mengandung 50 mutasi yang dapat mempengaruhi kecepatan penularan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyarankan, agar pemerintah melakukan pencadangan dana sektor kesehatan. Pencadangan tersebut bisa menggunakan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

"Dana APBN masih punya banyak SiLPA yang tidak terserap," kata Bhima saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Senin (29/11).

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak penyebaran varian omicron. Terutama jika terjadi lonjakan kasus, mengingat kecepatan penularannya lebih cepat.

"Anggaran untuk sektor kesehatan perlu dicadangkan jika sewaktu waktu terjadi lonjakan kasus Covid-19," kata dia.

Menurutnya, setiap muncul varian baru akan meningkatkan risiko naiknya kasus harian di setiap negara, termasuk Indonesia. Di Jerman misalnya yang saat ini sedang menghadapi gelomang penularan virus corona beberapa pekan terakhir.

Untuk itu, sebagai negara dengan penduduk lebih dari 270 jiwa, harus tetap waspada. "Jadi kita harus waspada," kata dia.

Pemberian Vaksin Booster

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengelompokkan varian baru Omicron ke dalam kategori kewaspadaan tertinggi atau variant of concern (VOC). Hal itu setelah mengamati perkembangan mutasi virus yang sangat cepat.

Bhima Yudhistira meminta pemerintah memberikan vaksin dosis tambahan (booster) untuk para pekerja di sektor esensial selain tenaga kesehatan. Antara lain pegawai hotel, transportasi dan bandara karena mereka dianggap lebih rentan.

"Booster bagi pekerja yang rentan," kata Bhima saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Senin (29/11).

Bhima menilai para pekerja tersebut harus menjadi prioritas pemerintah sebagai penerima vaksin booster. Agar sektor-sektor tersebut lebih siap menghadapi ancaman varian baru.

Selain itu, Bhima menyarankan pemerintah untuk melakukan langkah preventif mencegah penyebaran virus di daerah-daerah krusial. Semisal destinasi wisata, perkantoran dan pintu-pintu masuk turis atau WNI yang datang dari luar negeri baik lewat udara, laut dan darat.

"Sebaiknya visa untuk wisman atau WNA dari negara yang terindikasi mengalami lonjakan kasus baru sementara di tutup dulu," kata dia.

Dia menambahkan, agar pemerintah memperpanjang masa karantina bagi orang yang masuk ke Indonesia lewat jalur manapun. "Waktu karantinanya perlu diperpanjang," kata dia.

Sebelumnya, terhitung tanggal 25 November Afrika Selatan telah mengumumkan adanya varian baru virus covid-19 yang merebak di salah satu negara bagian mereka. Saat ini Pemerintah Indonesia resmi melakukan pengetatan perbatasan dan kedatangan dari luar negeri. Hal ini ditempuh sebagai antisipasi masuknya varian omicron ke Indonesia.