Adu kuat Rizal Ramli dan Sudirman Said di balik proyek 35.000 MW

Merdeka.com - Tidak kompaknya menteri-menteri ekonomi kabinet kerja Jokowi-JK kembali terlihat saat rapat proyek 35.000 MW digelar di kantor Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, kemarin. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said tidak menghadiri rapat yang dipimpin langsung Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli. Dia diwakilkan Dirjen Ketenagalistrikan Jarman. Sudirman Said justru menggelar konferensi pers di kantornya.

Tak kompaknya Sudirman Said dan Rizal Ramli dipicu kritik Menko Rizal mengenai proyek 35.000 MW yang dinilainya terlalu ambisius dan tidak mungkin bisa dicapai. Tidak dipungkiri, kritik Rizal Ramli sempat membuat suasana hubungan kerja antar menteri tidak harmonis. Bahkan, karena kritik terhadap proyek 35.000 MW, hubungan Rizal Ramli dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memanas.

Sejak awal, Menko Rizal Ramli konsisten mengkritik proyek tersebut. Berulang kali pula Menteri Sudirman Said membantahnya. Dia sekaligus menegaskan, proyek ini bakal terealisasi. Dia menyatakan bahwa program 35.000 MW itu bukan mimpi tapi keharusan.

Dalam rapat kemarin, Menko Rizal Ramli memutuskan memangkas proyek 35.000 MW menjadi hanya 16.167 MW. Di tempat berbeda Menteri Sudirman Said kembali menegaskan tidak ada revisi proyek tersebut.

Merdeka.com mencatat adu kuat antara Rizal Ramli dan Sudirman Said di balik proyek pembangkit listrik 35.000 MW. Berikut paparannya.

Rizal Ramli: Target tinggi susah dicapai

Sehari setelah pelantikannya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli langsung membuat kontroversi. Dia bakal mengevaluasi proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt andalan Presiden Jokowi dan 7 ribu megawatt peninggalan presiden terdahulu.

"Target 35 ribu megawatt dan sisa target masa SBY 7 ribu megawatt. Total 42 ribu megawatt MW itu akan sulit. Saya minta untuk ESDM, Dewan Energi Nasional evaluasi mana yang betul-betul masuk akal. Jangan kasih target tinggi tapi dicapainya susah," ujar Rizal usai serah terima jabatan menteri koordinator kemaritiman di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Kamis (13/8).

Sudirman Said sindir Rizal Ramli

Pernyataan Menko bidang kemaritiman Rizal Ramli mengenai rencana mengevaluasi megaproyek 35.000 MW membuat suasana di dalam kabinet memanas. bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik pernyataan itu yang disebutnya keluar tanpa dipelajari terlebih dulu. Seolah tak mau disalahkan, Menko Rizal justru balik 'menantang' Wapres JK berdebat di depan umum.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memiliki pandangan sendiri. Meski untuk merealisasikannya bukan hal mudah, proyek 35.000 MW harus tetap dijalankan.

"Memang benar membangun (proyek 35.000 MW) bukan hal mudah, tapi dikerjakan bersama akan jadi batu uji kreativitas bersama untuk cari solusi," katanya saat membuka acara The 4th Indonesia EBTKE Conex, JCC Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (19/8).

Menteri Sudirman Said mengingatkan, jika proyek ini tidak diwujudkan, dampaknya besar ke seluruh rakyat. Sebab, listrik merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Sudirman mengibaratkan pembangunan proyek ini seperti perjuangan yang dilakukan pahlawan dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Dengan memodifikasi pepatah, Menteri ESDM seolah menyindir Menko Rizal Ramli yang sebelumnya menyangsikan implementasi mega proyek ini.

"Lebih 70 tahun lalu para pejuang merdeka atau mati. Kalau kita sekarang 35.000 MW atau mati lampu. Ada pepatah mengatakan, dari pada mengutuk kegelapan baik kita membangun 35.000 MW," tegasnya.

Sudirman Said sebut Jokowi tak revisi 35.000 MW

Bulan lalu Presiden Joko Widodo baru saja melakukan peletakan batu pertama sekaligus meresmikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Batang, Jawa Tengah. PLTU berkapasitas 2x1000 MW, proyek yang dibangun hasil kerja sama pemerintah dan swasta ini menelan investasi lebih dari USD 4 miliar.

Proyek tersebut bagian dari megaproyek pembangkit listrik 35.000 MW, program andalan pemerintahan Jokowi-JK. Meski banyak yang meragukan dan sempat dikritik Menko Rizal Ramli, Menteri ESDM Sudirman Said yakin target dalam proyek ini bakal terealisasi.

"Presiden sudah mengatakan, target tidak akan diturunkan tapi tugas para menteri semuanya mencari solusi supaya target itu tercapai," ungkap Menteri ESDM Sudirman Said dalam diskusi 'Energi kita' yang digelar merdeka.com, RRI, IKN, IJTI dan Sewatama di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (30/8).

Rizal Ramli revisi 35.000 MW jadi 16.167 MW

Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menegaskan, pemerintah mengoreksi pembangunan listrik 35.000 MW menjadi hanya 16.167 MW untuk jangka waktu hingga 2019. Alasannya agar PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak bangkrut.

Rizal Ramli menuturkan, revisi dilakukan setelah adanya kajian bahwa beban puncak bakal mencapai 74.525 MW pada 2019. Proyek yang berlangsung saat ini berkapasitas 7.000 MW. Jika dipaksakan merealisasikan 35.000 MW maka akan terjadi kelebihan kapasitas listrik 21.331 MW. Kelebihan itu harus dibayar PLN dan akhirnya membebani keuangan perseroan.

"Saya dan tim telah lakukan kajian, kesimpulannya program itu memang tidak realistis. Kalau program itu dipaksakan maka membahayakan keuangan PLN. Inilah yang saya maksudkan bisa membuat PLN bangkrut," kata Rizal di Jakarta, Senin (7/9).

Menko Rizal menegaskan, proyek 35.000 MW idealnya direalisasikan selama 10 tahun. Tidak bisa dipaksakan cuma 5 tahun saja.

"Setelah dievaluasi yang betul-betul, mungkin harus selesai 16.167 MW. Yang lainnya bisa masuk tahap berikutnya (lima tahun berikutnya)," tegasnya.

SUdirman Said bantah pemerintah pangkas 35.000 MW

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku tetap optimis pembangunan megaproyek ketenagalistrikan 35.000 megawatt (MW) bakal tercapai dalam lima tahun. Untuk itu, ESDM tidak akan melakukan revisi atas rencana proyek tersebut walaupun pembangunan proyek 35.000 MW dinilai tak masuk akal.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan saat ini rasio elektrifikasi nasional masih sangat rendah. Dengan begitu, proyek 35.000 MW sangat perlu dibangun pemerintahan Jokowi-JK dalam waktu lima tahun mendatang.

"Tidak ada penurunan target pembangunan listrik 35.000 MW. Kita masih tetap optimis untuk mengejar target tersebut. Listrik tidak ada revisi karena dua alasan. Pertama, rasio elektrifikasi kita masih rendah karena itu tidak adil bagi yang belum dapat. Kedua, listrik adalah jendela peradaban dunia," ujar dia dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Senin (7/9). (mdk/noe)