Aduan Produk Kesehatan Palsu Marak pada Awal Pandemi di 2020
Merdeka.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memaparkan profil pengaduan konsumen sepanjang 2020. Di 2020, konsumen menyampaikan aduan terkait komoditas obat, produk vitamin dan alat kesehatan (alkes) dengan prosentase 5,22 persen dari total aduan konsumen sebanyak 3.692 keluhan.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, di 3 bulan pertama masa pandemi Covid-19, jumlah aduan terkait obat, vitamin dan alkes ini memang mengalami peningkatan.
"Pengaduan yang dimaksud berkaitan dengan harga produk kesehatan yang melonjak, kelangkaan produk atau produk palsu," ujar Tulus dalam konferensi pers YLKI, Jumat (8/1).
-
Mengapa YLKI mendukung aturan baru BPOM? 'YLKI mendukung inisiatif ini sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan konsumen dan memastikan produk yang beredar di pasaran aman dikonsumsi,' katanya.
-
Kenapa YLKI minta promotor bertanggung jawab? Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pihak promotor untuk ikut bertanggung jawab atas kekacauan selama konser Coldplay berlangsung pada Rabu (17/11) malam. Ini menyusul, banyaknya keluhan penonton yang tidak bisa masuk ke arena konser akibat tiket yang dibeli secara resmi telah di scan oleh penonton lain.
-
Bagaimana YKMI mengidentifikasi produk? Ahmad Himawan, Direktur Eksekutif YKMI mengungkapkan ada beberapa kriteria yang menjadikan sebuah produk disebut sebagai produk terkait konflik Israel. Pertama, sebagian atau sahamnya dimiliki perusahaan atau orang Israel. Kedua, perusahaannya secara terbuka atau tersirat memberikan dukungan kepada Israel dan kejahatan Israel di Palestina.Ketiga, ungkapnya, terdaftar dalam situs-situs internasional kredibel yang memiliki data keterlibatan perusahaan-perusahaan global yang memiliki afiliasi dengan Israel, seperti boycott.thewitness dan bdnaash.
-
Siapa yang mendesak BPOM untuk sosialisasi? Ia mendesak BPOM segera meningkatkan sosialisasi masif atas kebijakan anyar tersebut.
-
Kenapa YKMI boikot produk asing? Sesuai Amanat UUD 1945 Pengacara muslim, Ahmad Wakil Kamal, menyerukan bahwa tindakan YKMI dalam melakukan boikot tersebut sudah sesuai dengan hal yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu kemerdekaan merupakan hak segala bangsa sehingga seluruh penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
-
Apa yang diungkap oleh Ombudsman RI tentang puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
Mengutip data profil pengaduan konsumen YLKI, 85,7 persen aduan yang masuk ialah terkait harga obat yang mahal, sementara masing-masing sebesar 4,7 persen soal informasi produk, hand sanitizer palsu, kelangkaan produk dan keberatan kebijakan rapid test.
BPOM Turut Terima Aduan
Sekretaris Utama Badan POM Elin Herlina menjelaskan, pada masa pandemi Covid-19, Badan POM juga turut mendapatkan aduan dan permintaan informasi dari masyarakat dengan total 649 permintaan.
"Sebanyak 42 atau 6,47 persen di antaranya merupakan pengaduan dan sisanya, 607 atau 95,53 persen merupakan permintaan informasi," ujar Elin.
Adapun, topik yang dikeluhkan dan ditanyakan mencakup penjualan hand sanitizer tanpa izin, overklaim obat herbal penyembuh Covid-19, overklaim hand moisturizer anti Covid-19, mahalnya harga masker dan hand sanitizer, penjualan masker bedah daur ulang, penjualan test kit Covid-19 tanpa izin dan penjualan antivirus secara bebas.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Isu hoaks di sektor kesehatan ternyata masih marak. Hal ini terbukti dari patroli Kominfo selama 2023.
Baca SelengkapnyaJumlah pengaduan konsumen terkait sektor jasa keuangan yang diterima YLKI mencapai 38,20 persen pada 2023.
Baca SelengkapnyaYLKI pernah menemukan banyak produk impor yang tidak memenuhi standar masuk ke Indonesia pada ritel besar.
Baca SelengkapnyaProduk kosmetik impor ilegal berhasil diamankan dari berbagai wilayah di antaranya Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Papua.
Baca SelengkapnyaKemenperin mencatat angka perusahaan alat kesehatan dalam negeri mencapai 1.199.
Baca SelengkapnyaKepala BPOM Taruna Ikrar, menyebut produk kosmetik impor ilegal tersebut sebagian besar produk berasal dari China, Filipina, Thailand dan Malaysia.
Baca SelengkapnyaProduk kosmetik impor ilegal berhasil diamankan pada operasi ini di berbagai wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, NTT, Sulawesi, dan lain-lain.
Baca Selengkapnyakemudian indikasi kerugian di Indofarma Global Medika atas penempatan dan pencairan deposito beserta bunga senilai kurang lebih Rp35 miliar atas nama pribadi.
Baca SelengkapnyaPengumpulan data primer dengan pendekatan analisis wacana melalui analisis data kuantitatif media monitoring Humas BKPK dan NoLimit.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta masyarakat sadar masalah ini berbahaya.
Baca SelengkapnyaAda faktor yang belum terselesaikan hingga WNI sering berobat ke luar negeri.
Baca Selengkapnya