Follow
AFPI Bina 50 Calon Pelaku Industri Fintech Agar Terdaftar di OJK
Merdeka.com - Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFP|) menggelar seminar pembekalan bagi calon penyelenggara Fintech Peer to Peer (P2P) Lending atau perusahaan pendanaan online di Indonesia. Kegiatan ini dibuat untuk meminimalisir jumlah perusahaan P2P Lending ilegal yang kerap bermain di industri financial technology (fintech) dalam negeri.
Wakil Ketua Umum AFPl Sunu Widyamoko mengatakan, pembekalan ini bertujuan agar seluruh stakeholders yang telah mengikuti seminar dari asosiasi mendapat prasyarat untuk terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyelenggaran Fintech P2P Lending.
"Hari ini kami mengadakan acara pembekalan untuk 50 platform Peer to Peer Lending sebagai syarat terdaftar di OJK. Kami ditunjuk sebagai asosiasi resmi oleh OJK untuk mengembangkan industri ini supaya jadi industri yang lebih sehat dan kuat," tuturnya di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Rabu (6/3).
-
Apa tujuan utama OJK dalam roadmap fintech P2P lending? Peluncuran roadmap ini merupakan upaya OJK untuk mewujudkan industri fintech peer to peer (P2P) lending yang sehat, berintegritas, dan berorientasi pada inklusi keuangan dan pelindungan konsumen serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional.
-
Bagaimana OJK melibatkan stakeholders dalam roadmap fintech P2P lending? OJK melibatkan berbagai stakeholders baik internal maupun eksternal dalam proses penyusunan roadmap pengembangan dan penguatan fintech P2P lending 2023-2028.
-
Dimana fintech lending memberikan pinjaman? Ternyata Ini Alasan Banyak Orang Pinjam Modal ke Pinjol Dibanding ke Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga Mei 2023 pembiayaan untuk pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), melalui jasa financial technology (fintech lending) mencapai Rp51,46 triliun.
-
Bagaimana OJK melibatkan masyarakat dalam edukasi keuangan? Kegiatan The Jewel of Central Java merupakan bentuk kolaborasi dan sinergi bersama untuk terus memberikan edukasi secara masif kepada masyarakat Jawa Tengah serta dikemas dalam bentuk edukasi keuangan melalui kesenian daerah agar lebih menarik minat dan dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat.
-
Bagaimana cara menghindari investasi ilegal berkedok koperasi? Berikut tips menghindari investasi ilegal berkedok koperasi: 1. Cek legalitas koperasi seperti surat izin usaha, akta pendirian dan legalitas dari lembaga pengawas koperasi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kementerian Koperasi dan UMKM. 2. Keuntungan atau imbal hasil investasi harus rasional, tidak mungkin keuntungan tinggi tanpa risiko didapat dalam waktu yang singkat. 3. Waspada dengan modus member get member 4. Pelajari aktivitas koperasi, ingat hanya koperasi yang diawasi oleh OJK yang dapat melakukan kegiatan simpan pinjam bagi nasabah non anggota koperasi.
-
Kapan roadmap fintech P2P lending diluncurkan? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI/fintech P2P Lending) 2023-2028 sekaligus mengumumkan diterbitkannya SEOJK Nomor 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI.
Dia menekankan, pihaknya benar-benar memandang serius tanggung jawab membina calon pelaku industri ini untuk taat kepada peraturan Fintech P2P Lending yang dicanangkan OJK.
"Kita tidak hanya ingin fire fighting, tapi ingin mengedukasi apa yang jadi guidance dan arahan dari regulator," tegasnya.
Sementara itu, Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi menyampaikan, seminar yang diadakan AFPI tersebut wajib diikuti oleh pemegang saham, komisaris dan direksi calon perusahaan pendanaan online.
Ini adalah seminar yang wajib diikuti, agar mereka selayaknya memahami regulasi terkait yang ada di Indonesia," imbuh dia.
Dengan adanya seminar ini, ia berharap, penyelenggaraan Fintech P2P Lending ke depannya mampu melindungi konsumen hingga menjaga kepentingan nasional.
"Dengan begitu, dana konsumen tidak hilang, data digital pribadi tidak disalahgunakan, dan pengguna pun hidupnya bisa makin sejahtera. Jangan sampai juga, ini (Fintech P2P Lending) jadi model bisnis baru yang ilegal untuk menghimpun dana publik," ungkap dia.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menteri Komunikasi dan Informatika RI Budi Arie Setiadi menjelaskan, terkait peran Kominfo dalam rangka memberantas praktek praktik keuangan ilegal.
Baca Selengkapnya
Otoritas Jasa Keuangan secara aktif terus mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Salah satu ciri pinjaman online ilegal adalah penawaran layanan melalui pesan singkat.
Baca Selengkapnya
OJK bersama kementerian/lembaga lain sudah menutup lebih dari 5.800 pinjol ilegal yang telah menimbulkan kerugian akibat investasi ilegal di atas Rp100 triliun.
Baca Selengkapnya
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
Baca Selengkapnya
Perusahaan Teknologi Keuangan Digital, Trans Digital Cemerlang (TDC) menyambut baik acara Indonesian Fintech Summit & Expo 12-12 November 2024 lalu.
Baca Selengkapnya
Apabila platform pinjol melakukan hal tersebut maka akan diambil tindakan tegas terkait dengan pelanggaran SOP penagihan.
Baca Selengkapnya
Program ini diharapkan mendorong adopsi fintech dan meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan, manfaat.
Baca Selengkapnya
Jumlah itu tersebar di berbagai platform pinjol legal yang jadi anggota AFPI.
Baca Selengkapnya
Masyarakat diharapkan selalu waspada dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal karena berpotensi merugikan.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Kota Pasuruan bekerjasama dengan OJK menggelar acara Edukasi Bijak Mengelola Keuangan dan Waspada Pinjaman Online.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, hal tersebut tercermin dari hasil indeks literasi masih 65 persen.
Baca Selengkapnya