Agar tak rugikan petani, DPR diminta ikut awasi impor garam
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyayangkan keputusan untuk melakukan impor garam industri sebanyak 3,7 juta ton. Menteri Susi meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membantu mengawasi impor garam tersebut agar tidak akan merugikan para petani garam.
"Mohon koordinasi komisi IV dengan komisi VI untuk memastikan petani garam tidak dirugikan," tutur Menteri Susi di ruang rapat komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (22/1).
Menteri Susi mengungkapkan, pihaknya merekomendasikan impor garam hanya sebanyak 2,1 juta ton saja. "Pertimbangan saya memberikan rekomendasi 2,1 juta ton karena menyadari dan melihat dan telah menginvestigasi hasil garam petani juga cukup bagus dan cukup banyak untuk mencukupi kebutuhan garam konsumsi daripada masyarakat," katanya.
-
Apa yang diminta oleh Gubernur Sumbar? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam. 'Secara total tadi ada lebih kurang Rp1,5 triliun,' lanjut dia.
-
Gimana cara Mentan mengurangi impor? 'Apresiasi juga kepada Pak Amran yang dengan semangat untuk mengurangi impor hasil-hasil pertanian seperti beras, gula, jagung, dan seterusnya. Saya percaya kalau seluruh potensi bangsa ini didorong untuk memenuhi kebutuhan itu, pasti impor kita dapat dikurangi dan kita kembali bergantung pada hasil dalam negeri,' katanya.
-
Siapa aja yang pernah Kemendag selidiki terkait impor? Sementara negara yang pernah indonesia selidiki dan kenakan BMAD maupun BMP antara lain India, Republik Korea, China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kazhakstan, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hongkong, Turki, Pakistan, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Taiwan, Bangladesh, dan Mesir.
-
Kenapa KKP menargetkan produksi garam 2,25 juta ton? Begitu juga dengan produksi garam mencapai nilai sebesar 2,25 juta ton.
-
Siapa Menteri Kelautan dan Perikanan di kabinet Prabowo - Gibran? Presiden Prabowo Subianto menunjuk kembali Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP).
-
Siapa yang meminta anggaran pertanian dinaikkan? Anggota Komisi IV DPR, Alimin Abdullah meminta pemerintah menaikan anggaran sektor pertanian.
Menurut Menteri Susi, lebih baik membeli garam dari petani meski harganya mahal. Sebab, keuntungannya akan dirasakan oleh para petani.
"Betul memang kalau diatur seperti itu harga akan naik menjadi Rp 1.000 sampai Rp 2.000 atau Rp 3.000 tapi itu justru yang menguntungkan kepada petani."
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat
Baca SelengkapnyaDalam tugasnya Kemendag akan mengeluarkan persetujuan impor. Kemudian, Bapanas bertugas untuk memberikan penugasan impor tersebut.
Baca SelengkapnyaMegawati ingin para petani menikmati hasil kerjanya, sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor beras
Baca SelengkapnyaDPR didesak untuk membuat pansus untuk menyelesaikan skandal impor beras bulog
Baca SelengkapnyaHal itu sebagai upaya melancarkan alur pendistribusiannya tepat sasaran ke masyarakat.
Baca SelengkapnyaBeredar di media sosial video peternak sapi perah di Pasuruan yang membuang 500.000 liter susu.
Baca SelengkapnyaPuan juga meminta Pemerintah mengoptimalkan operasi pasar.
Baca SelengkapnyaMenurutnya banyak barang impor masuk ke Indonesia dengan kualitas buruk
Baca SelengkapnyaSudaryono menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek gizi dan ekonomi dalam negeri.
Baca SelengkapnyaKunjungan Anggota Komisi IV DPR RI kali ini untuk memastikan progress Pengembangan Pangan dan Pertanian di Kabupaten Merauke termasuk pengunjungi gudang Bulog.
Baca SelengkapnyaSaid menilai perlu bagi pemerintah agar fokus terhadap program kemandirian pangan
Baca SelengkapnyaDaniel juga menyoroti sikap pemerintah yang belakangan semakin suka impor.
Baca Selengkapnya