Follow
Agus Marto desak Bank Mutiara selesaikan kredit macet
Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) mendesak Bank Mutiara untuk segera menyelesaikan persoalan kredit macet dengan lima debitur nakal. Gara-Gara ini, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) harus kembali menyuntikkan modal sebesar Rp 1,2 triliun kepada eks Bank Century tersebut.
"Kami titip kepada manajemen Mutiara dan pemegang saham, dalam hal ini LPS, untuk betul-betul fokus mengelola bank dengan hati-hati dan baik. Konsentrasi pada yang lima (debitur) itu deh yang kreditnya bermasalah," kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo di kantornya, Jumat (27/12).
Adapun lima debitur nakal yang dimaksud Agus Marto adalah PT Selalang Prima International, PT Polymer Spectrum Sentosa, PT Trio Irama serta PT Catur Karya Manunggal. Mereka, dikaitkan dengan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), memiliki utang kredit senilai Rp 411,5 miliar.
-
Kenapa kebutuhan uang Bank Indonesia meningkat? 'Jumlah tersebut meningkat 12,5 persen, jika dibandingkan dengan kebutuhan uang dalam periode yang sama menjelang nataru di akhir tahun 2022 sebesar Rp 2,4 triliun rupiah,' kata Erwin, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/12).
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa saja bank yang terlibat? Bank Rakyat Indonesia, Bank Katimtara, Bank Perkreditan Rakyat merupakan perbankan yang turut berpartisipasi dalam acara Sosialisasi Penguatan Modal tersebut.
-
Kenapa Bank Pemerintah penting? Bank pemerintah, yang di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan bank BUMN, adalah salah satu pilar utama dalam sistem keuangan suatu negara, memainkan peran yang krusial dalam mendukung stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional.
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
Satu debitur lainnya, PT Enerindo milik Robert Tantular berutang senilai Rp 174,6 miliar.
Agus mengaku tidak menyangka Bank Mutiara akan menghadapi persoalan kredit macet di semester pertama tahun ini. Soalnya, dia melihat Bank Mutiara memiliki kualitas aset yang baik dan memiliki cadangan pendanaan yang cukup untuk menghadapi kondisi perekonomian terburuk.
"(Bank Mutiara) Sekarang sudah memiliki cadangan-cadangan untuk antisipasi kondisi terburuk. Dari sisi kecukupan modal kita merasa juga itu sudah, kecukupan modal yang baik. Kita tahu sebelumnya bahwa yang lima tadinya lancar, kok pas kemudian jatuh di semester pertama. Itu harus ditindaklanjuti," tegas Agus.
Agus mendorong LPS untuk semakin intensif melakukan pemeriksaan keuangan Bank Mutiara. Mengingat Bank Mutiara pernah melalui proses restrukturisasi.
"Kalau sebelumnya sudah pernah direstrukturisasi terus kemudian jatuh lagi, itu kan pasti yang mengerti manajemennya, dan pemegang saham harus cek itu setiap bulan setiap triwulan harus ada progres." katanya. (mdk/yud)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Langkah ini diharapkan dapat memberi angin segar bagi UMKM yang terdampak krisis ekonomi dan kesulitan membayar utang.
Baca Selengkapnya
Menkuop UKM Teten Masduki menegaskan, penghapus tagihan macet ini untuk mendukung pemberian akses pembiayaan kembali kepada UMKM.
Baca Selengkapnya
Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD berjanji menghapuskan tunggakan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) para nelayan.
Baca Selengkapnya
Adapun langkah utama yang dilakukan Agus pada waktu itu terhadap Bank Mandiri adalah melakukan stabilisasi, dan berupaya mengembalikan kepercayaan nasabah.
Baca Selengkapnya
Penetapan kriteria seperti apa yang bisa dihapus tagih dinilai paling penting untuk ditentukan agar tak menimbulkan moral hazard.
Baca Selengkapnya
Penghapusan hak tagih kredit macet bukan hal baru bagi perseroan. Bank BRI di masa lalu telah beberapa kali melakukan hapus tagih.
Baca Selengkapnya
Terdapat beberapa aspek syarat untuk UMKM dalam mendapatkan hapus tagih.
Baca Selengkapnya
Hashim menyebut kebijakan ini diambil karena Prabowo mengetahui ada sekitar 6 juta pengusaha tak bisa akses perbankan.
Baca Selengkapnya
Saat ini, kredit macet segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bank-bank BUMN saat ini mencapai Rp8,7 triliun.
Baca Selengkapnya
Kebijakan restrukturisasi kredit bertujuan meringankan beban debitur yang terdampak pandemi Covid-19 pada 2020 lalu.
Baca Selengkapnya
Pengelolaan BUMN di bawah kementerian teknis tidak sejalan dengan tugas dan fungsi BUMN sebagai korporasi yang mencari profit.
Baca Selengkapnya
Menurut Gerindra, keputusan Prabowo itu sangat membantu rakyat yang terbebani akibat utang berkepanjangan dengan bank.
Baca Selengkapnya