Agustus 2018, pemerintah luncurkan portal kebijakan satu peta
Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan pemerintah akan meluncurkan portal kebijakan satu peta (one map policy) pada Agustus mendatang. Portal tersebut nantinya akan berisi data kompilasi dan integrasi yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia.
"Jadi 85 informasi geospasial tematik (IGT) dari 19 K/L di 34 provinsi, pada Agustus 2018 kita merencanakan portal kebijakan satu peta yang berisikan data kompilasi dan integrasi untuk seluruh wilayah Indonesia, dapat diresmikan oleh presiden," ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (21/3).
Menko Darmin menjelaskan, dengan adanya portal ini maka nantinya kementerian lembaga tidak perlu menggunakan peta lain. "Nanti semua kementerian dan lembaga dan semua menggunakan dari peta basisnya harus itu, jangan pakai peta yang lain. Sehingga tidak menimbulkan konflik dan perbedaan yang tak perlu," jelasnya.
-
Apa yang dilakukan Kementan untuk optimasi lahan? Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan bersama Wakil Gubernur Kalteng dan Kelompok Tani Sidomulyo II secara simbolis melakukan kick off pelaksanaan konstruksi optimasi lahan rawa.
-
Apa tujuan utama dari sinergi antara Kanwil BPN Jatim dengan Pemda? Ini dalam rangka mewujudkan Peta Jawa Timur Lengkap. Pencetusan semangat sinergi melalui Pola Trijuang ini sudah dicanangkan sejak 25 September 2020,“
-
Kenapa Kementan kebut optimasi lahan? Kegiatan ini merupakan yang pertama di wilayah Kalimantan dan sekaligus di Indonesia pada lahan seluas 106 ha di Desa Buntoi. Kementerian Pertanian (Kementan) sigap lakukan akselerasi penanganan darurat pangan dengan beberapa program dan kegiatan, salah satunya melakukan program Optimasi Lahan (OPLA).
-
Bagaimana Kanwil BPN Jatim meningkatkan sinergi dengan Pemda? Keterbukaan Informasi ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan program-program yang sedang dijalankan. Bukan hanya itu, dukungan dari seluruh pihak terkait juga memegang peranan penting, sehingga di tiap penyelenggaraan sosialisasi, Kementerian ATR/BPN selalu menekankan penguatan sinergi lintas sektor.
-
Mengapa Kementan menargetkan produksi padi satu juta hektare? Menurut Mentan, sedikitnya pertanaman satu juta hektare harus disiapkan mulai dari sekarang terutama untuk mengamankan stok beras di 3 bulan ke depan.
-
Bagaimana Kaltim ingin mengatasi kekurangan lahan sawah? 'Petani lebih memilih menanam sawit, karena air susah. Kemarin bersama TNI sudah dibangun 89 titik air untuk persawahan di Kukar. Kita harus lakukan itu di banyak titik. Isha allah tidak ada kekurangan lahan untuk sawah,' usulnya.
Untuk itu, Menko Darmin mengatakan, pemerintah daerah harus mempercepat penyelesaian kegiatan integrasi yang saat ini belum sempurna paling lambat pertengahan Juni mendatang.
"Daerah agar segera menyelesaikan dengan melengkapi IGT di setiap provinsi. Setiap provinsi harus utuh seluruh Indonesia, kita berharap Juni selesai, mengingat akan diluncurkan portal kebijakan satu peta ini di bulan Agustus," jelasnya.
Peluncuran kebijakan satu peta dengan skala 1:50.000 diharapkan mampu mengurangi konflik pemanfaatan lahan, membantu dalam pelaksanaan proyek pemerintah serta pengembangan kawasan strategis seperti kawasan ekonomi khusus.
"Dapat membantu mengembangkan kawasan industri, kawasan pariwisata terpadu yang kita punya. Dan dapat kita implementasikan lebih cepat dan akurat sehingga tercipta pusat-pusat ekonomi baru, pusat-pusat jaringan logistik yang lebih efisien," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keberhasilan ini merupakan dampak dari reformasi perundang-undangan melalui Undang-undang Cipta Kerja.
Baca SelengkapnyaKSP tidak hanya sebuah kebijakan, tetapi sebuah perjalanan dinamis yang terus berkembang seiring dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di lapangan.
Baca SelengkapnyaLangkah ini sebagai komitmen pemerintah menyelesaikan kasus tumpang tindih lahan.
Baca SelengkapnyaDalam 4 bulan terakhir ini, Kementerian ATR berhasil meningkatkan jumlah kantor pertanahan.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI mengingatkan warga yang ingin membuka usaha di suatu wilayah bisa memeriksa website ini.
Baca SelengkapnyaPercepatan pembangunan sangat berperan vital dan perlu adanya kebijakan satu peta atau One Map Policy.
Baca SelengkapnyaMasih ada tantangan dalam pemenuhan data pemerintah yang berintegritas tinggi.
Baca SelengkapnyaHingga September 2024, Kementerian ATR/BPN telah mampu mendaftarkan 117,9 juta bidang tanah dengan menghasilkan penambahan nilai ekonomi sebesar Rp6.721 triliun
Baca SelengkapnyaPenandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaPrabowo hadir pada acara peluncuran itu setelah mendapat instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewakili undangan Presiden.
Baca SelengkapnyaPercepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca SelengkapnyaData Desa Presisi resmi diluncurkan pertama kali di Nagari Panampuang, Ampek Angkek, Agam, Sumatera Barat. Data ini diklaim sangat akurat.
Baca Selengkapnya