Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Agustus 2018, pemerintah luncurkan portal kebijakan satu peta

Agustus 2018, pemerintah luncurkan portal kebijakan satu peta Menko Darmin Nasution. ©2018 istimewa

Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan pemerintah akan meluncurkan portal kebijakan satu peta (one map policy) pada Agustus mendatang. Portal tersebut nantinya akan berisi data kompilasi dan integrasi yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia.

"Jadi 85 informasi geospasial tematik (IGT) dari 19 K/L di 34 provinsi, pada Agustus 2018 kita merencanakan portal kebijakan satu peta yang berisikan data kompilasi dan integrasi untuk seluruh wilayah Indonesia, dapat diresmikan oleh presiden," ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (21/3).

Menko Darmin menjelaskan, dengan adanya portal ini maka nantinya kementerian lembaga tidak perlu menggunakan peta lain. "Nanti semua kementerian dan lembaga dan semua menggunakan dari peta basisnya harus itu, jangan pakai peta yang lain. Sehingga tidak menimbulkan konflik dan perbedaan yang tak perlu," jelasnya.

Orang lain juga bertanya?

Untuk itu, Menko Darmin mengatakan, pemerintah daerah harus mempercepat penyelesaian kegiatan integrasi yang saat ini belum sempurna paling lambat pertengahan Juni mendatang.

"Daerah agar segera menyelesaikan dengan melengkapi IGT di setiap provinsi. Setiap provinsi harus utuh seluruh Indonesia, kita berharap Juni selesai, mengingat akan diluncurkan portal kebijakan satu peta ini di bulan Agustus," jelasnya.

Peluncuran kebijakan satu peta dengan skala 1:50.000 diharapkan mampu mengurangi konflik pemanfaatan lahan, membantu dalam pelaksanaan proyek pemerintah serta pengembangan kawasan strategis seperti kawasan ekonomi khusus.

"Dapat membantu mengembangkan kawasan industri, kawasan pariwisata terpadu yang kita punya. Dan dapat kita implementasikan lebih cepat dan akurat sehingga tercipta pusat-pusat ekonomi baru, pusat-pusat jaringan logistik yang lebih efisien," tandasnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kebijakan Ini Diklaim Jadi Solusi Masalah Tumpang Tindih Lahan Seluas 19,97 Juta Hektare
Kebijakan Ini Diklaim Jadi Solusi Masalah Tumpang Tindih Lahan Seluas 19,97 Juta Hektare

Keberhasilan ini merupakan dampak dari reformasi perundang-undangan melalui Undang-undang Cipta Kerja.

Baca Selengkapnya
Kebijakan Satu Peta Percepat Pembangunan Proyek Strategis Nasional dan Kawasan Ekonomi Khusus
Kebijakan Satu Peta Percepat Pembangunan Proyek Strategis Nasional dan Kawasan Ekonomi Khusus

KSP tidak hanya sebuah kebijakan, tetapi sebuah perjalanan dinamis yang terus berkembang seiring dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di lapangan.

Baca Selengkapnya
Airlangga Hartarto Panggil AHY hingga Moeldoko Bahas Masalah Tumpang Tindih Lahan
Airlangga Hartarto Panggil AHY hingga Moeldoko Bahas Masalah Tumpang Tindih Lahan

Langkah ini sebagai komitmen pemerintah menyelesaikan kasus tumpang tindih lahan.

Baca Selengkapnya
Ini Tantangan Dihadapi Pemerintah Selesaikan Masalah Tumpang Tindih Lahan di Indonesia
Ini Tantangan Dihadapi Pemerintah Selesaikan Masalah Tumpang Tindih Lahan di Indonesia

Dalam 4 bulan terakhir ini, Kementerian ATR berhasil meningkatkan jumlah kantor pertanahan.

Baca Selengkapnya
Ingin Buka Usaha Bisa Akses, Warga Jakarta Bisa Dibantu dengan Lewat Website Ini
Ingin Buka Usaha Bisa Akses, Warga Jakarta Bisa Dibantu dengan Lewat Website Ini

Pemprov DKI mengingatkan warga yang ingin membuka usaha di suatu wilayah bisa memeriksa website ini.

Baca Selengkapnya
Selesaikan PSN Infrastruktur Kelistrikan, PLN Terima Penghargaan dari Menko Perekonomian
Selesaikan PSN Infrastruktur Kelistrikan, PLN Terima Penghargaan dari Menko Perekonomian

Percepatan pembangunan sangat berperan vital dan perlu adanya kebijakan satu peta atau One Map Policy.

Baca Selengkapnya
Dukung Digitalisasi, Data di Pemerintah Harus Terintegrasi
Dukung Digitalisasi, Data di Pemerintah Harus Terintegrasi

Masih ada tantangan dalam pemenuhan data pemerintah yang berintegritas tinggi.

Baca Selengkapnya
Peringatan HANTARU 2024, AHY Ungkap 117,9 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar
Peringatan HANTARU 2024, AHY Ungkap 117,9 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar

Hingga September 2024, Kementerian ATR/BPN telah mampu mendaftarkan 117,9 juta bidang tanah dengan menghasilkan penambahan nilai ekonomi sebesar Rp6.721 triliun

Baca Selengkapnya
Menteri ATR Tandatangani MoU Sinergi Program Kelautan dan Perikanan
Menteri ATR Tandatangani MoU Sinergi Program Kelautan dan Perikanan

Penandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo

Baca Selengkapnya
Prabowo Gantikan Jokowi di Peluncuran Kebijakan Satu Peta: Supaya Tidak Kaget Setelah Dilantik Jadi Presiden
Prabowo Gantikan Jokowi di Peluncuran Kebijakan Satu Peta: Supaya Tidak Kaget Setelah Dilantik Jadi Presiden

Prabowo hadir pada acara peluncuran itu setelah mendapat instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewakili undangan Presiden.

Baca Selengkapnya
Luhut Dapat Mandat dari Jokowi, Percepat Digitalisasi Kementerian Lembaga
Luhut Dapat Mandat dari Jokowi, Percepat Digitalisasi Kementerian Lembaga

Percepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.

Baca Selengkapnya
Dipimpin Rieke Diah Pitaloka, Data Desa Presisi Diluncurkan di Nagari Panampuang
Dipimpin Rieke Diah Pitaloka, Data Desa Presisi Diluncurkan di Nagari Panampuang

Data Desa Presisi resmi diluncurkan pertama kali di Nagari Panampuang, Ampek Angkek, Agam, Sumatera Barat. Data ini diklaim sangat akurat.

Baca Selengkapnya