Airlangga Ajak Masyarakat Partisipasi Susun Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak masyarakat turut aktif dan terlibat memberikan masukan terhadap penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja.

"Pemerintah membuka ruang yang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dan aspirasi dari masyarakat dan seluruh stakeholders, supaya dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat dan agar sejalan dengan tujuan pembentukan UU Cipta Kerja," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Senin (9/11).

Dia menjelaskan, sesuai dengan pengaturan pada ketentuan penutup di Pasal 185, maka Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja wajib ditetapkan paling lama 3 bulan. Saat ini, pemerintah tengah merampungkan seluruh rancangan peraturan pelaksanaan berupa Draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Draft Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).

"Sesuai hasil inventarisasi bersama seluruh kementerian/lembaga terkait, terdapat 44 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, yang terdiri dari 40 RPP dan 4 RPerpres," ucapnya.

Politikus Golkar itu mengatakan, saat ini 19 Kementerian/Lembaga yang menjadi penanggung jawab dari Draft RPP/ RPerpres, bersama lebih dari 30 K/L lainnya, tengah menyelesaikan penyusunan 44 peraturan pelaksanaan tersebut.

Selain itu, Airlangga mengatakan seluruh Kementerian/Lembaga terkait, secara terkoordinasi juga akan melakukan sosialisasi, publikasi dan konsultasi publik terhadap substansi dan materi dari draft 40 RPP dan 4 RPerpres, baik yang akan dilakukan di Jakarta maupun di daerah, agar penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja ini dapat menampung masukan semua pihak terkait secara lebih komprehensif.