Airlangga Minta Pemprov DKI Kaji Dicabutnya Kebijakan Ganjil Genap

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi kembali dihentikannya kebijakan ganjil genap selama massa pandemi Covid-19. Sebab, sebagian besar kasus Covid-19 di DKI Jakarta berasal dari transportasi umum.

"Sehingga tentu beberapa hal termasuk beberapa kebijakan yang perlu dievaluasi termasuk terkait dengan ganjil genap jadi ini yang kemarin kami sudah sampaikan kepada Gubernur DKI," jelas dia dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis (10/9).

Sementara, terkait dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang memutuskan menarik rem darurat dan menerapkan kembali aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada Senin depan, Airlangga menyambut baik.

Apalagi sebagian besar di kementerian dan perkantoran sudah menerapkan jam kerja secara fleksibel. Di mana sebanyak 50 persen diperbolehkan masuk kerja, dan 50 persen lagi bekerja dari rumah atau work from home.

"Kami sudah menyampaikan bahwa sebagian besar kegiatan perkantoran itu melalui flexible working hours dan sekitar 50 persen di rumah dan 50 persen di kantor. Dan 11 sektor tetap terbuka karena DKI sebetulnya melakukan PSBB penuh, PSBB transisi dan ini mau merencanakan dikenakan penuh kembali," tandas dia.

Anies Baswedan Setop Ganjil Genap

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali meniadakan sistem ganjil genap dan memperketat transportasi umum. Hal itu menyusul tingginya kasus Covid-19 di Jakarta. DKI Jakarta berkontribusi sebanyak 1.004 hari ini dengan total kasus Covid-19 menjadi 49.397.

"Transportasi umum akan kembali dibatasi secara ketat jumlahnya dan jamnya ganjil genap untuk sementara akan ditiadakan," kata Anies di Balai Kota, Rabu (9/9).

Meski ganjil genap dihapus, kata Anies, bukan berarti warga bebas bepergian dengan kendaraan pribadi. Anies pun meminta warga jangan ke luar rumah jika tidak terpaksa.

"Saat ini kondisi darurat, lebih darurat dari pada awal wabah dahulu. Maka jangan ke luar rumah bila tidak terpaksa tetap saja di rumah dan jangan ke luar dari Jakarta bila tidak ada kebutuhan yang mendesak," katanya.