Follow
Ajukan Izin ke BI, Alipay dan LinkAja Segera Ramaikan Pasar Keuangan RI
Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) masih memproses permohonan izin usaha dari dua produk layanan pembayaran digital, yakni Alipay dan LinkAja untuk bisa beroperasi di pasar financial technology (fintech) Indonesia.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng mengatakan, Alipay yang telah menyepakati kerja sama dengan CIMB Niaga beberapa waktu lalu telah mengajukan permohonan izin untuk masuk ke pasar dalam negeri.
"CIMB dan Alipay sudah ada pengajuan ke BI, dan masih ada beberapa aspek serta penyesuaian-penyesuaian," jelas dia di Jakarta, Kamis (21/2).
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Siapa saja bank yang terlibat? Bank Rakyat Indonesia, Bank Katimtara, Bank Perkreditan Rakyat merupakan perbankan yang turut berpartisipasi dalam acara Sosialisasi Penguatan Modal tersebut.
-
Bagaimana BRI mendorong digitalisasi finansial? Lewat kegiatan ini, BRI terus mendorong sosialisasi pemakaian QRIS BRI sebagai wujud edukasi digitalisasi finansial kepada masyarakat.
-
Mengapa BI mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Siapa yang mendukung BNI menjadi bank global? BNI juga didukung oleh aliansi strategis dan jaringan bank koresponden di luar negeri sehingga memiliki reputasi global sebagai bank nasional yang aktif menjembatani bisnis dan investasi dari Indonesia ke luar negeri dan dari luar ke Indonesia.
-
Kenapa Bontang gandeng perbankan? Namun hal -hal tersebut tidak akan bisa meningkat dan berkembang tanpa adanya modal usaha.
Sedangkan untuk LinkAja yang merupakan produk gabungan dari beberapa uang elektronik, progresnya sudah cukup bagus dan telah memasuki tahap akhir, sehingga siap untuk direalisasikan.
"Permohonan sudah diajukan ke BI dan dokumen-dokumen sudah dilengkapi. Kita sudah lihat sistem yang ada, nampaknya sudah tahap akhir dan bisa kita realisasikan dalam waktu dekat," ujarnya.
Sementara satu layanan pembayaran digital lain yang rencananya hendak masuk ke Indonesia yakni WeChat, Sugeng menyatakan, belum coba melampirkan surat permohonan izin usaha kepada pihak bank sentral.
"WeChat masih tahap diskusi, belum ada permohonan ke BI. Jadi kayaknya masih perlu waktu," tutup Sugeng.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Salah satunya menangani banyak proyek sistem pembayaran BUMN.
Baca Selengkapnya
Kerja sama ditujukan untuk mendukung gerakan bangga buatan Indonesia (GBBI).
Baca Selengkapnya
Langkah pengembangan CCP sebagai infrastruktur pasar keuangan (IPK) ini merupakan pemenuhan amanat UU PPSK.
Baca Selengkapnya
Dengan ini, layanan pembayaran QRIS bisa dipakai di Vietnam.
Baca Selengkapnya
Untuk memperkuat ekosistem pembayaran nasional yang terhubung dan kompetitif di pasar global.
Baca Selengkapnya
Modal membentuk CCP patungan dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan delapan bank nasional.
Baca Selengkapnya
SRBI akan mulai diimplementasikan pada 15 September 2023 sebagai instrumen operasi moneter rupiah kontraksi.
Baca Selengkapnya
Lebih dari 100 pelaku industri perhotelan di Bali diperkenalkan dengan sistem pembayaran Digital Finpay Link.
Baca Selengkapnya
Sukses di ASEAN, Bank Indonesia ingin QRIS bisa digunakan di dunia.
Baca Selengkapnya
Inovasi pembayaran tersebut dirancang dalam rangka fasilitasi kebutuhan transaksi yang cepat dan massal untuk berbagai jenis pembayaran
Baca Selengkapnya
Kementerian Investasi BKPM telah menjalin kerjasama yang baik dengan Bank Indonesia dalam bentuk kegiatan promosi bersama di dalam maupun luar negeri.
Baca Selengkapnya
Bank Indonesia menandatangani kerja sama dengan Bank Sentral Uni Emirat Arab.
Baca Selengkapnya