Ajukan PSBB, Pemkot Tangerang Tambah Anggaran Rp138 M Tangani Dampak Corona

Merdeka.com - Pemerintah Kota Tangerang telah mengusulkan adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebab, Tangerang menjadi daerah yang terdampak pada penerapan PSBB di DKI Jakarta.

Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah mengatakan, pihaknya telah menaikkan anggaran penanggulangan virus corona atau Covid-19, termasuk jaring pengaman sosial hingga Rp138 miliar.

"Sementara ini kita menyiapkan jaring pengaman sosial, jadi warga yang terdampak Covid-19 termasuk yang kena PHK dan lain sebagainya, terus didata dan nantinya akan kita berikan bantuan," kata Arief, Jumat (10/4).

Meski demikian, angka tersebut belum termasuk bantuan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Kota Tangerang. "Kita masih belum dapat konfirmasi kaitan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat nantinya.Karena kemarin informasinya pemerintah pusat baru memberikan untuk yang Jakarta. Untuk wilayah Bodetabeknya ini kita masih menunggu informasi," imbuhnya.

Perihal persiapan langkah-langkah yang akan diambil Kota Tangerang terkait PSBB di DKI Jakarta, Arief mengaku telah berkoordinasi melalui video conference dengan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten dan seluruh kepala daerah di Jabodetabek.

"Bagaimana menyamakan persepsi menyelaraskan langkah-langkah yang akan dilakukan karena yang pasti akan berdampak ke daerah penyanggah ibukota termasuk Kota Tangerang. Jadi prosesnya sampai saat ini masih kita persiapkan," jelasnya.

Korban PHK

Sementara itu, dia mencatat ada 3.042 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 687 lainnya dirumahkan akibat virus corona. Untuk itu, dia berharap korban PHK tersebut bisa masuk program kartu pra kerja.

Diharapkan, masyarakat juga bisa langsung mengakses pendataan yang dilakukan oleh provinsi dan juga pemerintah pusat dengan program kartu Pra kerja ini.

"Kita sedang berkoordinasi dengan Disnakertrans Provinsi Banten, dan Kementerian Ketenagakerjaan RI kaitan permohonan untuk kartu Pra Kerja, sehingga bisa meringankan masyarakat kita yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja," tandasnya.