Akar Masalah Langkanya Minyak Goreng, Termasuk Dugaan Diselundupkan ke Luar Negeri

Merdeka.com - Permasalahan minyak goreng di Tanah Air tak kunjung usai. Selain langka, harga minyak goreng yang tersedia juga sangat mahal. Misalnya, harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kendari, Sulawesi Tenggara, terus merangkak naik hingga menembus Rp70.000 per liter. Harga tersebut menjadi kenaikan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Namun demikian, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Oke Nurwan membantah kabar minyak goreng langka di pasaran. Menurut dia, stok minyak goreng banyak, namun harganya masih tinggi dan belum sesuai harga eceran tertinggi (HET).

"Minyak goreng ini tidak langka, tersedia, hanya masalah yang dituntut masyarakat itu mana yang Rp14.000 mana yang Rp13.000 mana yang Rp11.500. Kalau harga tinggi banyak, di pasar manapun harga tinggi pasti ada, kalaupun tidak mau kemana-mana di online harga tinggi ada," katanya dalam diskusi virtual, Selasa (8/3).

Dia menjelaskan, sejak penetapan HET, minyak goreng yang didistribusikan adalah minyak goreng dengan harga yang murah. Artinya, seharusnya HET minyak goreng sudah berlaku seiring dengan stok minyak goreng yang mudah didapatkan masyarakat.

"Prinsipnya minyak goreng saat ini minyak goreng yang saat ini sudah dikategorikan harusnya minyak goreng murah, tapi ada yang mempermainkan ini, baik dari alirannya maupun dari harganya," tegasnya.

Pemerintah menduga ada beberapa hal yang menyebabkan minyak goreng murah langka di pasaran. Mulai dari diselundupkan ke luar negeri hingga panic buying. Berikut penjelasannya:

Diselundupkan ke Luar Negeri

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto angkat suara terkait kelangkaan minyak goreng dengan harga murah di pasaran. Dia menyebut, kenaikan harga CPO di pasar global berpotensi menimbulkan praktik penyelundupan minyak goreng ke luar negeri oleh kelompok oportunis atau pihak yang berusaha mengambil keuntungan dari suatu kondisi ketidakpastian.

Hal ini menyusul adanya selisih harga yang jauh untuk penjualan di dalam negeri dan luar negeri. Di mana, minyak goreng untuk penjualan di dalam negeri dibanderol lebih murah akibat kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

"Dan tentu transmisi harga ini membuat terjadinya harga (minyak goreng) domestik lebih rendah dari pada harga internasional," tegasnya dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2022, Kamis (10/3).

Menko Airlangga memproyeksikan, kenaikan komoditas CPO sendiri masih terus terjadi seiring pulihnya perekonomian global pasca pandemi. Kemudian, diperparah oleh memanasnya kondisi geopolitik dunia akibat invasi Rusia ke Ukraina.

"Risiko global yang terjadi saat sekarang tentu ini menjadi tantangan, utamanya akibat perang Ukraina-Rusia kita ketahui komoditas minyak, komoditas gas komoditas batu bara, mineral, CPO seluruhnya naik," bebernya.

Oleh karena itu, Menko Airlangga meminta Kementerian Perdagangan untuk memperkuat pengawasan atas distribusi minyak goreng. Hal ini untuk mencegah praktik penyelundupan oleh para oportunis.

"Ini menjadi tantangan kita semua, terutama di Kementerian Perdagangan tentunya banyak oportunis yang ingin mengeruk keuntungan. Sehingga, berbagai kesempatan ini perlu dijaga agar tidak dimanfaatkan oleh para oportunis karena tentunya akan merepotkan masyarakat kita," tutupnya.

Bocor ke Industri dan Dijual Secara Ilegal

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi mengatakan, seharusnya stok minyak goreng di masyarakat melimpah. Mengingat selama 23 hari penerapan kebijakan DMO untuk produsen CPO telah berhasil mengumpulkan stok bahan baku sebanyak 573.890 ton atau sekitar 20,7 persen dari total ekspor CPO.

"Sekarang ini dari jumlah di lapangan mestinya bukan basah lagi tapi becek. Tapi masih terjadi kekeringan di sana-sini," kata Lutfi dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (9/3).

Lutfi menduga, kemarau minyak goreng tersebut terjadi karena rantai distribusi yang terganggu. Ada dugaan terjadi kebocoran ke industri hingga dijual secara ilegal ke luar negeri.

"Deduksi ini rembes ke industri yang tidak berhak atau tindakan melawan hukum yaitu ekspor tanpa izin, terutama dari aturan market obligasi," kata dia.

Namun, dugaan ini kata Lutfi masih perlu dipastikan. Dia ingin memastikan dalam tata niaga minyak goreng tidak ada spekulasi. Mengingat pemerintah memiliki data resmi yang terverifikasi. Mulai dari alamat lokasi tangki sampai semua distributor dalam industri minyak goreng.

"Kita tidak mau berandai-andai, tapi dari angka tersebut ada terjadi kesalahan-kesalahan atau ketidakakuratan dari jalur distribusi kita dan akan kita pastikan tidak ada hambatan di jalur distribusi ini," kata dia.

Ibu-Ibu Timbun Minyak Goreng di Dapur

Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didid Noordiatmoko mengakui telah muncul persoalan baru yang merupakan dampak dari kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri yakni panic buying.

Lantaran sempat kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau, membuat masyarakat, terutama ibu-ibu membeli melebih kebutuhan ketika mendapatkan kesempatan. Bahkan minyak goreng diduga menumpuk di dapur.

Padahal hasil riset menyebutkan kebutuhan minyak goreng per orang hanya 0,8-1 liter per bulan. Bahkan ditengarai kini banyak rumah tangga menyetok minyak goreng.

"Tapi ini baru terindikasi," kata Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didid Noordiatmoko saat memantau operasi pasar minyak goreng di Pasar Alang-Alang Lebar Palembang, melansir Antara, Senin (7/3/2022).

Dia menyebut jika saat ini produksi minyak goreng sudah mendekati kebutuhan sehingga kelangkaan terhadap produk tersebut seharusnya bisa teratasi paling lambat akhir Maret 2022.

"Persediaan sebenarnya tersedia. Selisih kebutuhan ini sudah mendekati normal. Akhir bulan ini secara teoritis sudah cukup," kata Didid.