Follow
Akhir 2015, ESDM terbitkan aturan cegah tumpang tindih lahan tambang
Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM tentang tata cara penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih non clean and clear (CNC). Aturan ini nantinya akan ditujukan untuk pemerintah daerah.
"Jadi dalam Permen itu berisi guidance (panduan) yang perlu dilakukan Pemda, atau Gubernur untuk melakukan penataan IUP yang non CnC," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot di Kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (18/11).
Dia menegaskan, Pemda bakal memiliki kewenangan penuh dalam memutuskan status izin perusahaan-perusahaan tambang non CnC. Dalam aturan ini, kata dia, pemerintah daerah juga dapat memberikan sanksi, syarat serta ketentuan perusahaan tambang non CnC.
-
Apa rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas? Rencananya untuk perluasan dan modernisasi pelabuhan. UEA sudah melihat peluang ini sejak lama. Setelah ini akan kami evaluasi dan memberikan rekomendasi agar benar-benar bergerak maju bersama Pemprov Jateng,' kata Abdulla.
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Siapa yang akan mengembangkan Pelabuhan Tanjung Emas? Pada Kamis (12/9), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) dan Uni Emirat Arab menyepakati sebuah perjanjian kerja sama untuk mengembangkan kawasan Tanjung Emas Semarang.
-
Apa yang dilakukan pengelola tambang? “Kami berharap kepada pihak DR selaku DPO tolong kooperatif dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, sehingga terjadi peristiwa yang menyebabkan para korban tidak ditemukan hingga kini.“
-
Kapan Permendag baru berlaku? Permendag Nomor 22 Tahun 2023 dan Permendag Nomor 23 Tahun 2023 berlaku mulai 19 Juli 2023.
-
Kemendag mengeluarkan apa? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum.
"Nanti Gubernur bisa cabut izin. Dari jumlah yang ada apa masih bisa CnC? Kalau tidak bisa CnC keputusannya nanti dengan Permen ESDM akan memberikan guidance bagaimana cara mencabut atau membatalkan," jelas dia.
Bambang menambahkan beleid ini akan terbit akhir tahun ini. Sehingga, pemda bisa lebih cepat melakukan penataan IUP sesuai harapan pemerintah pusat.
"Kami berharap sampai akhir tahun (Permen) ini bisa diselesaikan," tutup dia.
Sekadar informasi, IUP yang berstatus non CnC sebanyak 3.960 IUP yang terdiri dari 2.799 IUP mineral dan 1.161 IUP batubara.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Horas menambahkan aturan tersebut dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan, tanah bekas tambang juga harus segera direklamasi.
Baca Selengkapnya
Pada kondisi tertentu dapat dikenakan sanksi pidana serta pada kondisi tertentu lainnya dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif.
Baca Selengkapnya
Usul ini dilontarkan karena Bahlil gerah atas masih banyaknya oknum tambang ilegal yang tak sesuai kaidah norma di berbagai wilayah Indonesia.
Baca Selengkapnya
Ormas Keagamaan Muhammadiyah Dapat Jatah Kelola Tambang
Baca Selengkapnya
Permen tentang implementasi penangkapan dan penyimpangan karbon tinggal menunggu persetujuan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Keberhasilan ini merupakan dampak dari reformasi perundang-undangan melalui Undang-undang Cipta Kerja.
Baca Selengkapnya
Menurut Andap, masyarakat tidak akan langsung menolak kehadiran perusahaan tambang.
Baca Selengkapnya
Aturan turunan ekspor pasir laut masih digodok karena melibatkan banyaknya tim kajian.
Baca Selengkapnya
Muhammadiyah memutuskan menerima izin tambang dari Presiden Jokowi usai menggelar konsolidasi nasional.
Baca Selengkapnya
Yuliot membuka kesempatan bagi aparat penegak hukum (APH) semisal polisi dan hakim untuk menjadi Dirjen Gakkum Kementerian ESDM.
Baca Selengkapnya
Begini cara mengajukan izin menggunakan air tanah ke pemerintah.
Baca Selengkapnya