Akhir Juni, satgas paket kebijakan target tuntaskan 203 regulasi
Merdeka.com - Pemerintah telah meresmikan Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Paket Kebijakan guna mendorong terlaksananya paket deregulasi yang telah dikeluarkan. Salah satunya pembentukan kelompok kerja (pokja) yang membidangi Percepatan dan Penuntasan Regulasi.
Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional Kementerian Sekretariat Kabinet Satya Bhakti mengatakan pokja ini mengidentifikasi ada 203 regulasi dari paket kebijakan yang telah dikeluarkan. Di mana baru 201 regulasi yang sudah dituntaskan.
"Hanya 2 regulasi yang masih dalam pembahasan di kementerian dan lembaga (K/L). Tapi kita komitmen akan menyelesaikan 2 regulasi ini di akhir Juni," kata Satya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/6).
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Kapan Presiden Jokowi menandatangani revisi UU ITE? Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowo resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
-
Kemendag mengeluarkan apa? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum.
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Apa dampak dari kebijakan Kemendag di Pasar Tanah Abang? Kebijakan Kementerian Perdagangan memberi dampak signifikan bagi para pedagang fisik seperti di Tanah Abang ini. 'Selain laris, yang berbelanja sudah mulai ramai. Pembeli memang belum pulih seperti dulu, tetapi wajah penjual sudah mulai tersenyum. Kalau ditanya apakah sudah ada yang belanja, sebagian besar bilang sudah,'
-
Apa itu keringanan PBB di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
Selain itu, pihaknya juga telah mengidentifikasi ada 26 regulasi teknis, yang merupakan turunan dari 201 regulasi tersebut, di mana jika aturan teknis ini tidak dikeluarkan, maka 201 regulasi ini tidak efektif untuk diimplementasikan.
"Dari 26 regulasi tersebut, pokja II telah memfasilitasi, mendukung, menyelesaikan 9 regulasi. Artinya ada 17 regulasi turunan dari regulasi paket kebijakan yang sedang kita akselerasi. Yang ditargetkan akhir Juni dapat diselesaikan," imbuhnya.
Satya menambahkan, selain mendorong penuntasan regulasi, pokja ini juga bertugas untuk menguji substansi efektivitas pelaksanaan dari regulasi yang ada. Sehingga bisa tetap selaras dengan paket-paket kebijakan yang sudah dikeluarkan.
"Kita juga akan meminta stakeholder terkait untuk menilai dan memberikan masukan, sehingga kita akan benar-benar secara komprehensif dapat tahu apakah regulasi yang dikeluarkan K/L baik di level presidensial atau K/L bisa efektif dilaksanakan," jelasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keberhasilan ini merupakan dampak dari reformasi perundang-undangan melalui Undang-undang Cipta Kerja.
Baca SelengkapnyaMahfud memaparkan hasil kerja satgas selama tahun 2023 lalu.
Baca SelengkapnyaSisanya sebanyak 42 PSN, ditargetkan selesai setelah tahun 2024.
Baca SelengkapnyaMenteri Basuki harap penyelesaian beberapa PSN bisa mundur dari target di semester I-2024, menjadi semester II-2024.
Baca SelengkapnyaTerdapat 41 RUU dan 5 daftar RUU kumulitif terbuka yang masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2025.
Baca SelengkapnyaSecara kumulatif sepanjang 2016-2024 terdapat 198 proyek yang telah diselesaikan.
Baca SelengkapnyaMenteri Pigai mengatakan kementeriannya tidak memiliki program kinerja 100 hari.
Baca SelengkapnyaPembangunan Fase 2A MRT Jakarta, yang akan menghubungkan Bundaran HI-Kota, diharapkan selesai pada 2027 untuk segmen pertama.
Baca Selengkapnya