Akibat aturan Menteri Susi, ribuan tenaga kerja Bitung terancam PHK

Merdeka.com - Ribuan tenaga kerja di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terancam dipecat atau pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pemberhentian pasokan ikan dari Jawa.

"Saat ini pasokan ikan dari Muara Baru Jakarta kepada 56 pabrik unit produksi ikan Bitung telah diberhentikan, sehingga mengancam terjadinya PHK, otomatis angka pengangguran akan meningkat," kata Wali Kota Bitung, Maxmiliaan Jonas Lomban seperti ditulis Antara Manado, Rabu (19/10).

Melihat kondisi ini, dia meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mencabut atuarn moratorium nomor 56 dan 57. Permen KP Nomor 56 tahun 2014 tersebut membahas moratorium perizinan usaha perikanan izin tangkap kapal eks asing telah menyelamatkan uang negara. Sedangkan Permen Nomor 57 2014 berisi tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia.

"Sudah berbagai upaya dilaksanakan pemkot Bitung bersama para penggeliat perikanan agar Kementerian Kelautan Perikanan mencabut moratorium 56 dan 57 tahun 2014," kata Lomban.

Dia berharap, pemerintah pusat bisa meninjau kembali aturan yang dikeluarkan Menteri Susi. "Seyogianya pemerintah pusat memberikan kebijaksanaan khusus dalam memenuhi kebutuhan bahan baku unit produksi ikan," ungkap Lomban.

Lomban mengatakan, pihaknya terus berjuang mengambil langkah-langkah untuk memajukan kembali sektor perikanan di Kota Bitung khususnya dan Indonesia keseluruhan. "Bahkan hasil seminar kerjasama dengan salah satu partai berkaitan dengan sektor perikanan hasilnya sudah saya serahkan ke pemerintah pusat," tambahnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Kapal penangkap Ikan Bitung, Robby Walukow membenarkan kekurangan stok ikan untuk unit produksi ikan di Bitung, karena perusahaan pemasok di Jakarta sudah ditutup juga.

"Mudah-mudahan pemerintah pusat melihat penderitaan masyarakat, karena tidak semua warga yang bekerja di sektor perikanan adalah nelayan, tetapi banyak tenaga kerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan atau pabrik ikan terancam PHK," demikian Walukow.