Akibat Corona, 1.139 Hotel di Indonesia Tutup Hingga PHK Karyawan

Merdeka.com - Sektor pariwisata, terutama industri perhotelan merupakan sektor yang paling terdampak dari merebaknya virus corona. Bahkan, hingga 1 April 2020, tercatat hampir 1.200 hotel di seluruh Indonesia tutup, melaksanakan cuti dibayar dan tidak dibayar hingga melakukan Pemutusan Hubungan Karyawan (PHK).

Hal tersebut tercantum dalam dokumen daftar hotel yang ditutup, yang diterima Liputan6.com, Minggu (5/4). Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran membenarkan tentang daftar tersebut.

"Ya, itu memang daftar yang kami keluarkan," ujar Maulana saat dihubungi Liputan6.com.

Dia menilai, angka ini tentu akan bertambah setiap waktunya, selama pandemi Corona belum enyah dari Indonesia. Hal ini terjadi karena biaya operasional hotel dengan pendapatan sudah tidak seimbang.

"Memang semua sektor kena saat darurat seperti ini, tapi sektor pariwisata itu yang kena duluan. Awalnya ada pengurangan jam kerja, kemudian tidak ada pendapatan akhirnya dirumahkan (karyawan)," imbuhnya.

Maulana menyatakan, PHRI juga sudah melakukan rapat untuk mengevaluasi dampak penyebaran virus terhadap kelangsungan sektor perhotelan. Jika tak segera ditangani dengan tepat, paling lama perhotelan di Indonesia akan bertahan hingga bulan Juni saja.

"Sebagai sektor yang mengandalkan pergerakan manusia, kalau manusianya tidak bepergian, pendapatannya akan berasal darimana? Ditambah lagi tiap daerah sudah inisiatif melakukan isolasi mandiri, tentunya perhotelan akan semakin sepi dan memilih tutup," lanjutnya.

Dalam daftar tersebut, tercatat 1.139 hotel tutup, di mana 112 hotel belum tercantum namanya. Sementara 1.174 hotel melakukan PHK terhadap karyawannya. Adapula 35 hotel yang masih buka tetapi menerapkan cuti/cuti tidak dibayar hingga PHK.

Wacanakan Bayar THR Tak Utuh

Kondisi cash flow sektor hotel semakin menyusut sehingga kemampuan untuk membayar kewajiban kepada perbankan, pajak (pajak pemerintah pusat, pajak & retribusi daerah), iuran BPJS Ketenagakerjaan, iuran BPJS Kesehatan dan biaya operasional (gaji karyawan, supplier bahan baku, listrik, air, telepon dan lain-lain) menjadi melemah dengan kemungkinan gagal bayar bila pemerintah tidak melakukan kebijakan untuk mengantisipasinya.

"Seharusnya (insentif) diberikan kepada pelaku usaha dong (bukan hanya kepada pemda). Karena kan pelaku usaha yang memiliki bisnis usahanya kan, dan dia punya karyawan, dia punya kewajiban ini itu segala macam," terang Maulana, Selasa (17/3).

Pada saat ini manajemen hotel mulai membicarakan kemungkinan terburuk kepada karyawan untuk mengurangi biaya tenaga kerja yaitu dengan mengatur giliran kerja/merumahkan sebagian karyawan, mengurangi jam kerja, menghentikan pekerja harian serta kemungkinan pembayaran THR yang tidak utuh.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com